RUU ASN Didorong untuk Atasi Masalah Ketidaknetralan ASN di Pilkada

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Senin , 21 Apr 2025 - 21:58

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.-Foto : ANTARA -

“Dengan RUU ini, kita ingin menciptakan efek jera dan pencegahan yang sistemik. Bukan hanya menindak pelanggaran, tapi membangun struktur ASN yang tak mudah dipolitisasi,” kata Rifqi.

Selain mengatur soal kewenangan mutasi, RUU ASN juga kemungkinan besar akan memuat penguatan kode etik ASN, pembentukan komisi independen pengawasan etika ASN, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi ASN yang menolak perintah politis dari atasan.

Langkah DPR ini disambut baik oleh sejumlah pengamat kebijakan publik dan aktivis antikorupsi. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan bahwa netralitas ASN sangat penting untuk menjamin keadilan politik dan mencegah praktik politik transaksional.

“Kalau ASN berpihak karena tekanan politik, maka pelayanan publik akan terganggu. Dana negara bisa diselewengkan untuk kampanye terselubung. Ini harus diakhiri,” kata Kurnia dalam diskusi daring beberapa waktu lalu.

Ia mendesak agar pembahasan RUU ini tidak hanya fokus pada aspek teknokratis, tapi juga pada perlindungan integritas ASN yang jujur dan berani bersikap netral.

RUU Perubahan UU ASN menjadi harapan baru dalam menciptakan birokrasi yang netral, profesional, dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik jangka pendek.

Dengan penataan ulang kewenangan struktural dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, Komisi II DPR RI berharap dapat menjawab persoalan lama yang selalu mengemuka setiap hajatan pilkada berlangsung.

Kini, publik menanti proses penyusunan dan pembahasan RUU ini secara transparan, serta komitmen bersama antara pemerintah dan parlemen untuk menjaga martabat ASN sebagai abdi negara, bukan abdi kekuasaan.(ant)

ruu asn didorong untuk atasi masalah ketidaknetralan asn di pilkada                            koranpalpos.com - ketua komisi ii dpr ri, rifqinizamy karsayuda, menyampaikan bahwa rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan atas undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn) disusun untuk menjawab persoalan klasik yang kerap muncul menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada): ketidaknetralan aparatur sipil negara.
menurut rifqi, sapaan akrabnya, fenomena asn yang berpihak dalam kontestasi politik lokal terus terjadi setiap gelaran pesta demokrasi, terutama di tingkat daerah.
asn kerap menjadi alat kekuasaan kepala daerah petahana atau calon yang didukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
baca juga:resmi dilantik, ketua dpd rei prabumulih tegaskan dukung program bedah rumah 
baca juga:perempuan harus bangkit dan bertransformasi bagi indonesia
“dari pelaksanaan pileg, pilpres, dan terutama pilkada, kita menemukan banyak sekali ketidaknetralan asn. ini menjadi temuan yang berulang,” kata rifqi kepada awak media di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin (21/4).
rifqi menekankan bahwa posisi asn, terutama mereka yang menduduki jabatan strategis seperti sekretaris daerah, kepala dinas, dan pejabat eselon ii ke atas, sangat rentan digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan.
“asn dituntut netral. tapi di sisi lain, mereka harus menunjukkan loyalitas kepada kepala daerah, yang notabene adalah pejabat politik. konflik kepentingan ini membuat netralitas asn menjadi ilusi dalam banyak kasus,” ujarnya.
baca juga:psu empat lawang : joncik tumbang di tebing tinggi, namun perkasa di 9 kecamatan lain !
baca juga:dukungan ri tak pernah surut
rifqi mencontohkan kondisi saat kepala daerah yang tengah menjabat kembali mencalonkan diri dalam pilkada.
asn yang berada di bawah kepemimpinannya seringkali merasa tertekan atau 'terpanggil' untuk menunjukkan dukungan, baik dalam bentuk mobilisasi, pemberian fasilitas, hingga tindakan administratif yang menguntungkan calon tertentu.
"kadang bukan hanya karena kepala daerah itu maju kembali, tetapi juga karena ada calon lain yang direstui kepala daerah, dan para asn ikut dalam arus tersebut," jelasnya.
guna menanggulangi persoalan tersebut, ruu asn yang tengah disiapkan komisi ii mengusulkan pengalihan kewenangan pengangkatan, pemberhentian, dan mutasi pejabat eselon ii ke atas dari kepala daerah ke pemerintah pusat.
dengan demikian, asn pada level strategis tidak lagi terikat langsung secara struktural dengan kepala daerah.
“kalau mutasi dan pengangkatan mereka ditarik ke pusat, maka akan sulit bagi kepala daerah untuk menggunakan asn sebagai alat politik,” tegas rifqi.
model ini diharapkan bisa menciptakan jarak yang sehat antara kekuasaan politik lokal dan birokrasi pemerintahan.
hal ini juga sejalan dengan semangat profesionalitas asn sebagaimana diamanatkan dalam reformasi birokrasi nasional.
ruu tersebut merupakan inisiatif komisi ii dpr ri berdasarkan penugasan dari badan legislasi dpr ri, dan saat ini masih dalam tahap permintaan kajian akademik dari badan keahlian dpr.
rifqi menyebutkan bahwa komisi ii ingin memastikan bahwa naskah akademik ruu asn disusun dengan kajian yang komprehensif dan inklusif, mengakomodasi berbagai sudut pandang dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
“kami minta badan keahlian dpr tidak hanya melakukan kajian normatif, tapi juga menyerap masukan dari sebanyak mungkin pakar dan stakeholder,” ujarnya.
ia menambahkan, pendekatan tersebut penting untuk menjamin legitimasi proses legislasi agar tidak cacat secara formil.
dpr ingin memastikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi strategis ini betul-betul bermakna.
“kalau prosesnya terbuka, argumentatif, dan partisipatif, maka ketika undang-undangnya lahir, tidak akan mudah dipersoalkan, baik dari sisi substansi maupun formalitasnya,” tambahnya.
rifqi memastikan bahwa seluruh pembahasan ruu akan dilakukan secara terbuka di komisi ii dpr, dan masyarakat bisa terus mengikuti perkembangan maupun memberikan masukan selama prosesnya berjalan.
revisi uu asn ini juga tak lepas dari momentum menuju pilkada serentak 2024, yang akan digelar pada november mendatang.
ketidaknetralan asn dinilai sebagai salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas pemilu di tingkat lokal.
badan pengawas pemilu (bawaslu) mencatat bahwa dalam pilkada 2020 dan 2018 lalu, asn merupakan pelanggar netralitas terbanyak, bahkan melebihi jumlah pelanggaran oleh peserta pemilu.
modusnya bervariasi: mulai dari kampanye terselubung, unggahan dukungan di media sosial, hingga penyalahgunaan program pemerintah untuk memenangkan calon tertentu.
“dengan ruu ini, kita ingin menciptakan efek jera dan pencegahan yang sistemik. bukan hanya menindak pelanggaran, tapi membangun struktur asn yang tak mudah dipolitisasi,” kata rifqi.
selain mengatur soal kewenangan mutasi, ruu asn juga kemungkinan besar akan memuat penguatan kode etik asn, pembentukan komisi independen pengawasan etika asn, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi asn yang menolak perintah politis dari atasan.
langkah dpr ini disambut baik oleh sejumlah pengamat kebijakan publik dan aktivis antikorupsi. peneliti dari indonesia corruption watch (icw), kurnia ramadhana, mengatakan bahwa netralitas asn sangat penting untuk menjamin keadilan politik dan mencegah praktik politik transaksional.
“kalau asn berpihak karena tekanan politik, maka pelayanan publik akan terganggu. dana negara bisa diselewengkan untuk kampanye terselubung. ini harus diakhiri,” kata kurnia dalam diskusi daring beberapa waktu lalu.
ia mendesak agar pembahasan ruu ini tidak hanya fokus pada aspek teknokratis, tapi juga pada perlindungan integritas asn yang jujur dan berani bersikap netral.
ruu perubahan uu asn menjadi harapan baru dalam menciptakan birokrasi yang netral, profesional, dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik jangka pendek.
dengan penataan ulang kewenangan struktural dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, komisi ii dpr ri berharap dapat menjawab persoalan lama yang selalu mengemuka setiap hajatan pilkada berlangsung.
kini, publik menanti proses penyusunan dan pembahasan ruu ini secara transparan, serta komitmen bersama antara pemerintah dan parlemen untuk menjaga martabat asn sebagai abdi negara, bukan abdi kekuasaan.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan