8 Daerah Siap PSU Pilkada 2024 : Salah Satunya Empat Lawang Sumatera Selatan !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 18 Apr 2025 - 22:04

Anggota KPU RI August Mellaz memberikan keterangan pers .-Foto : ANTARA -

8 daerah siap psu pilkada 2024 : salah satunya empat lawang sumatera selatan !                            koranpalpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia memastikan sebanyak delapan daerah di tanah air telah siap menyelenggarakan pemungutan suara ulang (psu) pada jumat, 19 april 2025.
psu ini merupakan tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait sengketa hasil pemilu 2024, yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 60 hari sejak putusan dibacakan.
anggota kpu ri august mellaz menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan secara cermat dan teknis agar psu dapat berjalan dengan baik di seluruh wilayah yang ditetapkan.
“kami hanya bisa memastikan satu hal, bahwa tindak lanjut setelah putusan mk sudah kami laksanakan secara cermat. namun, jika kemudian muncul permohonan baru, itu adalah hak politik peserta pemilu,” ujar august dalam konferensi pers di kantor kpu ri, jakarta, kamis (17/4).
 baca juga:kapolda sumsel ingatkan warga empat lawang tak terprovokasi hoaks 
baca juga:yasonna tegaskan pdip tetap solid jelang kongres ke-6
adapun delapan daerah yang akan menggelar psu pada 19 april 2025 adalah:
1. kota banjarbaru – kalimantan selatan
2. kabupaten serang – banten
3. kabupaten pasaman – sumatera barat
baca juga:mensesneg diminta aktif jadi juru bicara presiden prabowo
baca juga:tinggal tunggu keputusan politik
4. kabupaten empat lawang – sumatera selatan
5. kabupaten tasikmalaya – jawa barat
6. kabupaten kutai kartanegara – kalimantan timur
7. kabupaten gorontalo utara – gorontalo
baca juga:anggota dpr f-pdip: perlu dievaluasi
baca juga:lindungi mahasiswa ri ditahan di as
8. kabupaten bengkulu selatan – bengkulu
psu dilakukan sesuai putusan mk yang mengabulkan sebagian gugatan sengketa hasil pemilu 2024.
beberapa putusan tersebut menyebutkan adanya pelanggaran administratif dan potensi pelanggaran prosedur yang dinilai dapat memengaruhi hasil akhir perolehan suara.
menurut august, kpu ri telah berkoordinasi dengan kpu provinsi dan kabupaten/kota setempat untuk memastikan kesiapan logistik, rekrutmen kpps, distribusi surat suara, serta pengamanan tps.
seluruh kebutuhan psu dipenuhi dengan menggunakan dana hibah dari daerah masing-masing.
“kami memfasilitasi seluruh proses, mulai dari pengadaan logistik, distribusi ke tingkat tps, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang,” jelasnya.
kpu juga melibatkan bawaslu serta unsur pengamanan dari tni dan polri untuk memastikan pelaksanaan psu berjalan tertib dan sesuai aturan, mengingat beberapa daerah memiliki potensi konflik pasca pemilu.
menanggapi potensi munculnya gugatan baru dari peserta pemilu pasca psu, august menegaskan bahwa kpu tidak akan berspekulasi terkait kemungkinan tersebut.
ia menyatakan bahwa kpu tetap menghormati proses hukum dan akan mengikuti semua mekanisme yang telah ditetapkan oleh mk.
“kami tidak dalam posisi mengomentari soal kemungkinan adanya psu susulan atau gugatan tambahan. setiap proses hukum di mk harus dijalani secara proporsional dan sesuai prosedur,” katanya.
ia menambahkan bahwa dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, seperti penolakan atau ketegangan politik lokal, tidak serta-merta membatalkan atau menghentikan proses hukum yang sedang berjalan di mk.
“apakah dinamika sosial itu secara otomatis membatalkan perkara yang sedang diajukan ke mk? tentu tidak. proses hukum tetap berjalan pada jalurnya,” ujarnya menegaskan.
august mellaz menjelaskan bahwa mahkamah konstitusi memiliki prosedur hukum tersendiri dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilu, termasuk mekanisme dismissal atau penghentian perkara jika dinilai tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.
dalam hal ini, kpu ri sebagai pihak termohon akan menyiapkan dokumen jawaban, alat bukti, dan tanggapan resmi atas setiap gugatan yang diajukan peserta pemilu.
seluruh jajaran kpu daerah juga sudah diminta siaga dan melakukan pendokumentasian yang akurat terhadap seluruh tahapan.
“kpu tidak hanya sebagai pelaksana teknis pemilu, tetapi juga harus siap menjadi pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam setiap sengketa,” tambah august.
menjelang psu, kpu juga mengajak seluruh masyarakat di delapan daerah tersebut untuk berpartisipasi aktif dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.
sosialisasi terus dilakukan untuk menginformasikan jadwal, lokasi tps, serta hak-hak pemilih.
august mengingatkan bahwa psu adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat dan dilindungi konstitusi.
oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan yang dapat merusak jalannya psu.
“kami mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh desas-desus atau kampanye negatif yang berpotensi menimbulkan konflik,” imbaunya.
kpu juga terus berkoordinasi dengan bawaslu, kementerian dalam negeri, polri, tni, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh aspek pendukung psu berjalan optimal, termasuk keamanan dan kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah terpencil.
sementara itu, kpu provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan telah menyatakan kesiapan 100 persen dalam pelaksanaan psu, termasuk dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan secara real-time.
sebagai penyelenggara pemilu, kpu ri tetap berkomitmen untuk menjalankan pemungutan suara ulang dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
kpu juga memastikan bahwa psu dilakukan secara terbuka dan bisa diawasi oleh semua pihak.
august menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan psu, sekaligus menjadi refleksi atas semangat memperbaiki proses demokrasi di tingkat akar rumput. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 19 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan