Perjelas Nasib CASN-PPPK : Jangan Dibiarkan Terombang Ambing !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 17 Apr 2025 - 21:28

Ilustrasi kegiatan CASN dan PPPK. -Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM – Penundaan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi dan anggaran TA 2024 yang diputuskan pemerintah pusat dan sempat diprotes CASN dan PPPK baik pusat maupun di daerah nampaknya bakal ditinjau ulang.

Terbukti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong komitmen kepala instansi pusat dan daerah agar segera mempercepat pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran 2024.

Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi TA 2024 secara virtual, Rabu.

“Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan,” kata Rini dalam keterangannya terkait rakor yang dihadiri oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah yang membuka formasi CASN TA 2024 itu, Rabu (16/4).

Dia juga mengimbau agar instansi menyediakan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung.

Dari sisi lain, Rini mengingatkan agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya.

Berdasarkan data BKN per 19 Maret 2025, jumlah CASN TA 2024 yang diperkirakan akan diangkat, yakni CPNS sebesar 179.025 orang, dan PPPK tahap I sebanyak 677.593 orang.

Masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat sebagai PPPK melalui seleksi tahap II, yang mana proses seleksi masih berjalan.

Kabar mengenai instruksi pemerintah pusat untuk percepatan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun Anggaran 2024 mendapat sambutan positif dari para calon PPPK, termasuk di Kota Palembang.

Salah satunya, HD, salah seorang PPPK yang telah dinyatakan lulus pada tahap I, mengaku bersyukur atas komitmen pemerintah dalam mempercepat proses administrasi tersebut.

perjelas nasib casn-pppk : jangan dibiarkan terombang ambing !                            koranpalpos.com –  penundaan penetapan nomor induk pegawai (nip) calon aparatur sipil negara (casn) dan sk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) formasi dan anggaran ta 2024 yang diputuskan pemerintah pusat dan sempat diprotes casn dan pppk baik pusat maupun di daerah nampaknya bakal ditinjau ulang.
terbukti menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini mendorong komitmen kepala instansi pusat dan daerah agar segera mempercepat pemberkasan dan penetapan nomor induk pegawai (nip) calon aparatur sipil negara (casn) tahun anggaran 2024.
kementerian panrb bersama badan kepegawaian negara (bkn) dan kepala kantor staf kepresidenan (ksp) menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan penetapan surat keputusan (sk) calon pegawai negeri sipil (cpns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) formasi ta 2024 secara virtual, rabu.
baca juga:wanita belitang dinikahi bule : mahar rumah hingga saham bikin heboh !
baca juga:cik ujang ingatkan bumd di sumsel segera berbenah : untuk menopang pad !
“kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani surat keputusan pengangkatan,” kata rini dalam keterangannya terkait rakor yang dihadiri oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah yang membuka formasi casn ta 2024 itu, rabu (16/4).
dia juga mengimbau agar instansi menyediakan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung.
dari sisi lain, rini mengingatkan agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-asn atau sejenisnya.
berdasarkan data bkn per 19 maret 2025, jumlah casn ta 2024 yang diperkirakan akan diangkat, yakni cpns sebesar 179.025 orang, dan pppk tahap i sebanyak 677.593 orang.
baca juga:minta jaminan hak pedagang pasar 16 ilir
baca juga:herman deru : jaga kerukunan umat beragama, pertahankan sumsel zero konflik !
masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat sebagai pppk melalui seleksi tahap ii, yang mana proses seleksi masih berjalan.
kabar mengenai instruksi pemerintah pusat untuk percepatan proses penetapan nomor induk pegawai (nip) dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) formasi tahun anggaran 2024 mendapat sambutan positif dari para calon pppk, termasuk di kota palembang.
salah satunya, hd, salah seorang pppk yang telah dinyatakan lulus pada tahap i, mengaku bersyukur atas komitmen pemerintah dalam mempercepat proses administrasi tersebut.
hd berharap, percepatan yang didorong oleh kementerian panrb dan badan kepegawaian negara (bkn) ini bisa benar-benar terwujud, sehingga para calon pppk dapat segera menerima sk pengangkatan resmi.
baca juga:herman deru : jaga kerukunan umat beragama, pertahankan sumsel zero konflik !
baca juga:pasar cinde nasibmu kini ! 
“kabarnya kita akan segera dilantik mei ini. kami sangat bersyukur karena prosesnya kembali dipercepat. harapan kami, untuk nip ini juga bisa segera diselesaikan, agar kejelasan status kami tidak lagi menggantung,” ujar hd  di palembang, kamis (17/4).
“kami hanya ingin segera bekerja dengan status yang jelas, agar bisa mengabdi dan fokus menjalankan tugas sesuai amanah,” tambah hd lagi. 
terpisah, r, salah seorang pppk asal kabupaten banyuasin, mengungkapkan bahwa kabar percepatan ini menjadi angin segar di tengah kekhawatiran mereka yang sempat menunggu tanpa kepastian.
“saya sudah lama menunggu kejelasan status, dan kabar ini cukup melegakan. harapan saya semoga tidak hanya janji, tapi benar-benar realisasi, agar kami bisa segera dilantik dan menjalankan tugas dengan status yang jelas,” ujarnya. 
senada dengan itu, salah seorang casn di kabupaten oki yang enggan disebutkan namanya mengaku, cukup antusias menyambut dorongan percepatan tersebut.
ia berharap pemerintah daerah melalui badan kepegawaian daerah (bkd) setempat bisa segera menindaklanjuti instruksi dari pemerintah pusat.
“saya berharap proses ini bisa cepat selesai, apalagi kabarnya pelantikan ditargetkan mei ini. semoga bkd oki bisa segera merampungkan pemberkasan dan kami bisa segera mengabdi sesuai formasi yang dipilih,” harapnya. 
terkait instruksi pemerintah pusat ini, apa sikap pemerintah daerah.
seperti pemerintah kabupaten musi banyuasin (muba) menunjukkan komitmennya dalam mempercepat proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
hingga saat ini, tercatat sebanyak 2.800 orang pppk di muba tengah dalam proses penerbitan nomor induk pegawai (nip) di badan kepegawaian negara (bkn).
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) muba, aidil fitri, mengungkapkan bahwa muba menjadi salah satu daerah yang paling cepat dan paling banyak dalam memproses pengangkatan pppk, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"proses pengusulan nip saat ini tengah berlangsung di bkn. muba termasuk daerah yang cepat merespons proses ini dan termasuk paling banyak jumlah pppk-nya," ujar aidil fitri, kamis (17/4).
lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa muba juga tengah menyiapkan tes kedua untuk formasi yang masih kosong, sembari menunggu hasil final dari proses nip tahap pertama.
setelah semua proses selesai, pelantikan akan segera dilakukan.
"kita siapkan tahapan berikutnya, termasuk pelantikan, setelah hasil dari bkn keluar," tambahnya.
langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor di muba, terutama pendidikan dan kesehatan, yang menjadi prioritas pengangkatan pppk.
sementara itu, pengamat sosial dan politik, hamidi, sip menilai, langkah percepatan yang diambil pemerintah pusat merupakan respon positif atas keresahan ribuan calon asn di berbagai daerah. namun ia mengingatkan, proses percepatan ini harus tetap dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan transparan.
“percepatan ini sangat baik agar tidak menunda hak para casn dan pppk yang telah lulus seleksi. namun, yang perlu ditekankan adalah pengawasan dalam proses administrasi di daerah agar tidak terjadi kesalahan data atau maladministrasi,” ujarnya. 
hamidi juga menilai bahwa pengangkatan casn dan pppk bukan hanya soal formalitas administratif, tapi juga berkaitan langsung dengan pelayanan publik di daerah yang lebih optimal.
“dengan segera dilantiknya casn dan pppk, diharapkan sdm pemerintahan semakin solid dan pelayanan masyarakat bisa berjalan lebih maksimal,” tambahnya.
sebelumnya, berdasarkan estimasi terakhir, pemerintah akan mengangkat lebih dari 1,1 juta casn ta 2024, baik cpns maupun pppk tahap i dan ii.
“perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi karena proses seleksi dan pemberkasan masih berjalan,” jelas menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), rini widyantini
rini menekankan bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-asn hanya berlaku hingga pengadaan casn 2024, sesuai arahan presiden prabowo subianto.
setelahnya, seluruh pengadaan asn akan dilaksanakan secara murni berdasarkan sistem merit, sesuai amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn.
“hal ini dilakukan bukan untuk menutup akses, tetapi justru sedang membuka ruang yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara untuk menjadi bagian dari birokrasi yang profesional,” ujar rini.
untuk itu, ia meminta agar seluruh tahapan pengangkatan casn ini diselesaikan sesuai tenggat waktu.
seperti yang sudah dipublikasikan sebelumnya, pengangkatan cpns dipercepat paling lambat pada juni 2025.
sementara pppk seluruhnya diselesaikan paling lambat pada oktober 2025.
penyelesaian pengangkatan ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing instansi.
melalui rakor ini, rini berharap terbentuk kesamaan persepsi antar-instansi terkait urgensi dan teknis percepatan pengangkatan casn ta 2024.
rakor ini juga menciptakan sinergi pusat dan daerah dalam menyelesaikan seluruh tahapan administrasi secara cepat, tepat, dan akuntabel.
rini berharap agar seluruh instansi pusat dan daerah menyampaikan komunikasi publik yang tepat dan menyeluruh agar masyarakat mendapat informasi yang utuh dan tidak simpang siur.
“semua instansi dapat bergerak serempak, agar target pengangkatan juni dan oktober 2025 benar-benar tercapai,” tegasnya.
kepala bkn zudan arif fakrulloh menjabarkan statistik penetapan nip atau nipppk.
secara nasional, dari 542 instansi yang mengadakan seleksi cpns, instansi yang telah menerbitka nip sebanyak 374 instansi, serta 32 instansi telah menerbitkan sk pengangkatan.
“sementara dari 612 instansi yang membuka formasi pppk tahap i, 436 diantaranya sudah terbit nip, dan 44 instansi sudah menerbitkan sk pengangkatan,” papar zudan.
sementara itu, kepala staf kepresidenan am putranto menyampaikan apresiasinya kepada kementerian panrb dan bkn atas percepatan pengangkatan ini.
menurutnya, kebijakan ini memerlukan pertimbangan yang matang, kebijakan fiskal, hingga mitigasi yang tepat.
dia menjelaskan yang dilakukan kementerian panrb ini sejalan dengan asta cita poin 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
“melalui asta cita butir 7 menegaskan komitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan rekrutmen asn secara profesional dan berdasar sistem merit,” pungkas putranto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan