Pasutri Minta PTBA dan BSP Hentikan Aktivitas Penggusuran

Reporter: Ozi |

Editor: Yuli |

Senin , 14 Apr 2025 - 19:35

Sidang gugatan sengketa lahan antara warga pemilik lahan dengan PTBA dan PT BSP dengan agenda pembuktian di PN Muara Enim.-foto:dokumen palpos-

KORANPALPOS.COM - Pasang suami istri (Pasutri) Robert Aritonang dan Polinawaty S, meminta PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Bumi Sawindo Permai (BSP) untuk menghentikan aktivitas penggusuran di lahan miliknya.

Pasalnya, lahan seluas 66,72 hektare milik pasutri itu terletak di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, masih bersengketa dan berproses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IB Muara Enim, Senin 14 April 2025.

"Kami melakukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya PTBA dan PT BSP tidak melakukan pekerjaan lagi dulu disana (Dilahan milik mereka) karena sampai sekarang mereka masih menggusur di lokasi tanah kita," ujar Polinawaty S, kepada awak media usai menjalani sidang dengan agenda pembuktian, di PN Muara Enim.

Polinawaty didampingi kuasa hukumnya menyerahkan bukti surat-surat kepemilikan lahan kepada Majelis Hakim PN Muara Enim. "Sekarang ini dalam proses hukum, jadi kita maunya saling menghargai satu sama lain, kita selesaikan dulu sidang biar nanti Majelis Hakim memutuskan," terangnya.

Polinawaty menuturkan, Majelis Hakim yang diketuai Ari Qurniawan SH MH akan mempertimbangkan permohonannya selaku penggugat. Selain itu, Hakim juga meminta bukti bahwa PTBA dan BSP memang masih melakukan penggusuran.

"Nanti kami akan ke lokasi untuk mengambil bukti-bukti itu untuk diserahkan kepada Majelis Hakim," tuturnya.

Polinawaty juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang memberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian.

Kami yakin Yang Mulia Hakim orang yang jujur dan baik serta akan memberikan keputusan seadil-adilnya," tutupnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat Sabar Ompu Sunggu SH MH, Alexander Ompu Sunggu SH dan Supendi SH MH, merasa sangat kecewa dan dirugikan dengan sikap PTBA dan BSP yang seakan-akan tidak menghormati hukum.

pasutri minta ptba dan bsp hentikan aktivitas penggusuran                            koranpalpos.com - pasang suami istri (pasutri) robert aritonang dan polinawaty s, meminta pt bukit asam tbk (ptba) dan pt bumi sawindo permai (bsp) untuk menghentikan aktivitas penggusuran di lahan miliknya.
pasalnya, lahan seluas 66,72 hektare milik pasutri itu terletak di desa darmo, kecamatan lawang kidul, kabupaten muara enim, masih bersengketa dan berproses persidangan di pengadilan negeri kelas ib muara enim, senin 14 april 2025.
"kami melakukan permohonan kepada majelis hakim supaya ptba dan pt bsp tidak melakukan pekerjaan lagi dulu disana (dilahan milik mereka) karena sampai sekarang mereka masih menggusur di lokasi tanah kita," ujar polinawaty s, kepada awak media usai menjalani sidang dengan agenda pembuktian, di pn muara enim.
baca juga:perusahaan dan kendaraan pelat merah harus menjadi teladan membayar pajak
baca juga:musi banyuasin menuju masa depan : pentingnya beralih ke esim untuk keamanan digital yang lebih baik ! 
polinawaty didampingi kuasa hukumnya menyerahkan bukti surat-surat kepemilikan lahan kepada majelis hakim pn muara enim. "sekarang ini dalam proses hukum, jadi kita maunya saling menghargai satu sama lain, kita selesaikan dulu sidang biar nanti majelis hakim memutuskan," terangnya.
polinawaty menuturkan, majelis hakim yang diketuai ari qurniawan sh mh akan mempertimbangkan permohonannya selaku penggugat. selain itu, hakim juga meminta bukti bahwa ptba dan bsp memang masih melakukan penggusuran.
"nanti kami akan ke lokasi untuk mengambil bukti-bukti itu untuk diserahkan kepada majelis hakim," tuturnya.
baca juga:bupati edison senam jantung sehat bersama masyarakat
baca juga:pemkab muara enim upayakan pembangunan pasar induk dan gudang pertanian
polinawaty juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis hakim yang memberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian.
kami yakin yang mulia hakim orang yang jujur dan baik serta akan memberikan keputusan seadil-adilnya," tutupnya.
sementara itu, kuasa hukum penggugat sabar ompu sunggu sh mh, alexander ompu sunggu sh dan supendi sh mh, merasa sangat kecewa dan dirugikan dengan sikap ptba dan bsp yang seakan-akan tidak menghormati hukum.
baca juga:wabup sumarni apresiasi peran ptba wujudkan tanjung enim kota wisata
baca juga:harga bawang merah di baturaja capai rp60.000/kg
"para tergugat ini seakan tidak ada lagi hukum, mereka masih melakukan pengerjaan kegiatan di tanah sengketa, seharusnya kalau menghormati hukum ketika kita daftarkan gugatan itu dianggap lahan status quo secara hukum," ujar sabar.
sabar mengatakan, kliennya sudah menghabiskan semua harta dari hasil keringatnya sendiri untuk mempertahankan lahannya, dengan harapan lahan itu bisa menghidupi keluarganya.
"saya juga telah meminta kepada majelis hakim agar dilakukan tindakan-tindakan maupun imbauan agar dihentikan aktivitas di lokasi," katanya.
sabar menuturkan, penguasaan lahan secara fisik selama ini milik kliennya, sehingga penggusuran sepihak yang dilakukan ptba dan bsp ini bisa dikatakan pengrusakan dan pemaksaan untuk mengintimidasi.
"hentikan sementara aktivitas, jangan sampai nanti kami yang melakukan juga kegiatan di sana, terjadi gesekan-gesekan bisa saja pertumpahan darah," tuturnya.
sabar juga berharap agar presiden ri prabowo subianto dan menteri bumn erick thohir untuk turun langsung melihat masyarakat kecil yang membutuhkan keadilan.
"kami memohon kepada presiden prabowo menindak tegas semua yang melakukan penyerobotan terhadap tanah klien kami. jangan hanya politis-politis saja, tapi masyarakat kecil kita benahi supaya negara kuat," harapnya.
duduk perkara dugaan penyerobotan lahan milik robert aritonang dan polinawaty s. oleh ptba dan pt bsp ini telah berlarut-larut selama 3 tahun tanpa adanya penyelesaian.
ptba dan pt bsp diduga melakukan penyerobotan dan penambangan hingga merusak lahan pasutri yang telah ditanami kelapa sawit tanpa adanya ganti rugi.
sebagai warga negara yang taat hukum, robert aritonang dan polinawaty s. memutuskan menggugat ptba dan pt bsp secara hukum ke pengadilan negeri muara enim.
sidang saat ini masih terus bergulir dan telah memasuki agenda pembuktian.
sementara itu, dr firmansyah sh mh kuasa hukum pt bsp, bahwa pihak penggugat 1 dan 2 tadi sudah memberikan sebanyak 30 bukti tertulis kepada majelis hakim dan diakhir persidangan mereka mengajukan putusan provisi yakni penghentian sementara aktifitas penambangan.
dan hal tersebut akan dipelajari dahulu oleh majelis hakim.
"untuk bukti-bukti pihaknya juga akan membuktikan pada persidangan tanggal 21 april 2025, sedangkan untuk penghentian itu bukan kewenangan kami (bsp, red), tetapi ptba dan sudah mereka jawab dalam persidangan sebelumnya," pungkasnya.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 18 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan