Mantan Wakil Wali Kota Palembang dan Suami Tersangka Korupsi Dana PMI : Begini Kronologis Lengkap Kasusnya !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Rabu , 09 Apr 2025 - 07:42

Mantan Wakil Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan periode 2016-2023 (FA) menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah di PMI Kota Palembang tahun 2020-2023 di Kejari Palembang, Selasa (8/4/2025).-Foto : Dokumen Palpos-

“Dana yang dikelola selama kurun waktu 2020 sampai 2023 digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai peruntukan dan diduga melibatkan pengambilan keputusan di luar mekanisme resmi organisasi,” tegasnya.

Adapun dana pengganti biaya pengolahan darah yang dimaksud merupakan kontribusi dari pasien atau rumah sakit sebagai pengganti biaya proses pengolahan darah sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Meski belum disebutkan secara pasti nilai kerugian negara, Hutamrin menyatakan bahwa penyidik akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian akibat dugaan penyimpangan tersebut.

“Kami serahkan perhitungan kerugian kepada BPKP agar diperoleh angka resmi. Namun dari audit awal internal kami, jumlahnya cukup signifikan dan telah memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti secara pidana,” ucapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Finda saat ini ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Palembang.

Penahanan tersebut bertujuan untuk mencegah upaya menghilangkan barang bukti dan menghindari kemungkinan pengaruh terhadap saksi lainnya.

Sementara itu, tersangka Dedi ditahan di Lapas Klas I Pakjo, Palembang, dengan status dan ancaman pasal yang sama.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Finda sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media.

Ia membantah telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara.

Menurutnya, dana yang dikelola oleh PMI tidak termasuk dalam kategori dana hibah dari pemerintah, melainkan dana operasional internal organisasi.

“Tolong dicatat, tidak ada dana hibah dalam kasus ini yang menyebabkan kerugian negara. Semua sudah dihitung dan diklarifikasi ke BPKP,” ujar Finda singkat sebelum dibawa ke ruang tahanan.

mantan wakil wali kota palembang dan suami tersangka korupsi dana pmi : begini kronologis lengkap kasusnya !                            koranpalpos.com - mantan wakil wali kota palembang periode 2016–2023, fitrianti agustinda dan suami dedi sipriyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka.
pasangan suami istri ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana pengganti pengolahan darah di palang merah indonesia (pmi) kota palembang pada periode tahun 2020 hingga 2023.
penetapan status hukum tersebut dilakukan oleh kejaksaan negeri (kejari) palembang usai pemeriksaan intensif terhadap fitrianti agustinda atau akrab disapa finda pada senin (7/4) kemarin.
baca juga:kejari muara enim periksa 3 saksi dugaan korupsi dana pmi
baca juga:dugaan kasus korupsi , kejari muara enim geledah kantor pmi
finda yang juga menjabat sebagai ketua pmi palembang periode 2019–2024, menjalani pemeriksaan sejak pukul 13.00 wib hingga malam hari sekitar pukul 22.30 wib.
kepala kejaksaan negeri palembang, hutamrin, dalam konferensi pers pada selasa (8/4) mengatakan bahwa penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang cukup.
sebagaimana diatur dalam pasal 184 kuhap, sehingga status fa dinaikkan dari saksi menjadi tersangka.
baca juga:kasus korupsi izin kebun sawit : anggota dprd musi rawas ditangkap di hotel alam sutera palembang !
baca juga:kejati sumsel tetapkan 5 tersangka korupsi lahan sawit di musi rawas : salah satunya ridwan mukti !
“berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, fa kami tetapkan sebagai tersangka bersama satu tersangka lainnya yakni ds, yang menjabat sebagai kepala bagian administrasi dan umum di unit transfusi darah pmi kota palembang,” ungkap hutamrin.
kasus ini mencuat setelah ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana pengganti biaya pengolahan darah yang seharusnya digunakan untuk operasional dan pelayanan kesehatan di utd pmi kota palembang.
dugaan awal mengarah pada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku dan tidak dipertanggungjawabkan secara transparan.
baca juga:kpk gerebek kantor pupr muba : usut dugaan korupsi proyek jalan tebing bulang senilai rp200 miliar !
baca juga:penyidik polres muba geledah kantor pt mep : dugaan korupsi puluhan miliar terkuak !
“dana yang dikelola selama kurun waktu 2020 sampai 2023 digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai peruntukan dan diduga melibatkan pengambilan keputusan di luar mekanisme resmi organisasi,” tegasnya.
adapun dana pengganti biaya pengolahan darah yang dimaksud merupakan kontribusi dari pasien atau rumah sakit sebagai pengganti biaya proses pengolahan darah sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
meski belum disebutkan secara pasti nilai kerugian negara, hutamrin menyatakan bahwa penyidik akan segera berkoordinasi dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) untuk menghitung total kerugian akibat dugaan penyimpangan tersebut.
baca juga:menyusul mantan kades : bendahara desa petanang dijerat kasus korupsi dana desa rp1,2 miliar !
baca juga:korupsi dana desa rp1,2 miliar : oknum mantan kades petanang masuk bui !
“kami serahkan perhitungan kerugian kepada bpkp agar diperoleh angka resmi. namun dari audit awal internal kami, jumlahnya cukup signifikan dan telah memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti secara pidana,” ucapnya.
sebagai langkah lanjutan, finda saat ini ditahan selama 20 hari ke depan di lembaga pemasyarakatan (lapas) perempuan palembang.
penahanan tersebut bertujuan untuk mencegah upaya menghilangkan barang bukti dan menghindari kemungkinan pengaruh terhadap saksi lainnya.
sementara itu, tersangka dedi ditahan di lapas klas i pakjo, palembang, dengan status dan ancaman pasal yang sama.
keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001.
usai ditetapkan sebagai tersangka, finda sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media.
ia membantah telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara.
menurutnya, dana yang dikelola oleh pmi tidak termasuk dalam kategori dana hibah dari pemerintah, melainkan dana operasional internal organisasi.
“tolong dicatat, tidak ada dana hibah dalam kasus ini yang menyebabkan kerugian negara. semua sudah dihitung dan diklarifikasi ke bpkp,” ujar finda singkat sebelum dibawa ke ruang tahanan.
pernyataan finda ini menimbulkan spekulasi bahwa terdapat perbedaan pandangan antara pihak tersangka dan penyidik mengenai status dan klasifikasi dana yang dikelola.
jejak karier dan kontroversi mantan wakil wali kota palembang
nama fitrianti agustinda atau yang akrab disapa finda, selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan terkemuka di palembang.
karier politiknya melesat dari anggota legislatif hingga dua periode menjabat sebagai wakil wali kota palembang.
namun kini, sosok yang dikenal aktif memperjuangkan hak perempuan dan anak itu harus menghadapi sorotan tajam setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di palang merah indonesia (pmi) kota palembang.
sebelum memasuki dunia politik, finda sempat berkarier sebagai customer service di pt telkomsel, lalu dipercaya menjadi manajer spbu milik almarhum kakaknya, h. romi herton, mantan wali kota palembang.
pengalaman kerja di sektor pelayanan publik dan manajemen ini menjadi bekal awal yang memperkuat visinya ketika terjun ke dunia politik.
tahun 2014, finda terjun ke gelanggang politik melalui partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip).
ia terpilih sebagai anggota dprd kota palembang dan menjabat sebagai ketua komisi ii.
tak lama berselang, karier politiknya kian melesat.
tahun 2016, ia dilantik sebagai wakil wali kota palembang mendampingi harnojoyo, menggantikan posisi kakaknya, romi herton, yang tersandung kasus korupsi.
menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai wakil wali kota palembang merupakan pencapaian tersendiri.
kiprahnya dikenal progresif dan tegas dalam menjalankan roda pemerintahan.
ia bahkan kembali terpilih untuk periode kedua sebagai wawako palembang pada 2019.
fitrianti agustinda lahir di palembang pada 5 agustus 1976.
ia dibesarkan dalam keluarga yang cukup sederhana namun menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kerja keras.
ibunya, seorang bidan, berasal dari desa bantan, kecamatan buay pemuka peliung, kabupaten oku timur.
sedangkan ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil (pns) asal kotabumi, lampung.
finda menjalani pendidikan dasar di sd negeri 100 palembang (1982–1988), kemudian melanjutkan ke smp negeri 13 palembang (1988–1991) dan sma negeri 2 palembang (1991–1994).
setelah lulus sma, ia mengambil studi di fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang dan meraih gelar sarjana hukum pada 1999.
finda menikah dengan dedi sipriyanto, lulusan ilmu komputer ugm, yang saat ini juga dikenal sebagai caleg terpilih dprd kota palembang dari daerah asal kabupaten lahat.
dari pernikahannya, pasangan ini dikaruniai dua anak, seorang putri yang saat ini duduk di bangku kelas 7 sma dan seorang putra yang masih di kelas 3 sd.
keluarga kecil mereka tinggal di kawasan jl. panahan, blok e no.1, kampus, yang kini juga dikenal sebagai rumah pemenangan finda.
selama menjabat sebagai pejabat daerah, finda juga aktif di berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan.
ia menjabat sebagai ketua pmi kota palembang sejak 2014 dan terpilih kembali untuk periode 2019–2024.
selain itu, ia juga tercatat sebagai ketua kwarcab pramuka palembang, ketua dewan pendidikan kota palembang, ketua yayasan jantung sehat kota palembang, hingga ketua umum persatuan drum band indonesia (pdbi) palembang.
pada 2022, finda juga resmi menjabat sebagai ketua dpd partai nasdem kota palembang setelah bergabung dengan partai besutan surya paloh tersebut.
di mata banyak orang, fitrianti dikenal sebagai sosok pemimpin perempuan yang tegas dan tidak membedakan status sosial masyarakat.
ia kerap turun langsung ke lapangan, menyapa warga, mengunjungi pasar, dan mendengar langsung keluhan masyarakat.
banyak kalangan mengapresiasi gaya kepemimpinannya yang komunikatif dan merakyat.
namun, semua pencapaian itu kini tercoreng oleh kasus hukum yang menjeratnya.
kendati demikian, pihak kejaksaan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap fitrianti dan berharap proses hukum berjalan sesuai koridor.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan