Kebebasan Pers Sedang tidak Baik-baik Saja !

kebebasan pers sedang tidak baik-baik saja ! koranpalpos.com – kebebasan pers di indonesia kembali menghadapi ujian dan ancaman serius. hal ini, setidak dapat dilihat dari kasus yang terjadi. dimana sedikitnya enam kasus kekerasan terhadap wartawan tercatat di berbagai daerah dalam 3 bulan terakhir. hal ini mencerminkan situasi kerja jurnalistik yang kian rawan dan berisiko.  baca juga:kisah suryani, kartini modern pejuang ekonomi keluarga yang berhasil naik kelas lewat pendanaan kur bri baca juga:air keruh dikeluhkan warga : begini penjelasan perumda tirta musi ! kasus-kasus dari penganiayaan fisik, perampasan alat liputan, hingga intimidasi verbal oleh oknum aparat maupun kelompok tertentu, para jurnalis menjadi sasaran serangan saat menjalankan tugas menyampaikan informasi kepada publik. peristiwa-peristiwa ini tidak hanya melukai individu wartawan secara fisik dan mental, tetapi juga mengoyak prinsip dasar demokrasi: hak masyarakat untuk tahu. lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, serta minimnya perlindungan nyata bagi jurnalis, memperbesar kekhawatiran bahwa insiden serupa akan terus terjadi. kondisi ini mendorong berbagai organisasi pers untuk kembali menyerukan perlindungan terhadap kerja jurnalistik serta penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. baca juga:kapolri perintahkan telusuri dugaan kekerasan terhadap pewarta foto antara di semarang baca juga:ini waktu favorit arus balik mudik lebaran 2025 menurut jasamarga sebab, di tengah derasnya arus informasi, keberadaan pers yang bebas dan aman justru menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan demokrasi yang sehat. akademisi fakultas hukum universitas pamulang tangerang halimah humayrah tuanaya mencatat setidaknya enam peristiwa yang terjadi terhadap wartawan selama 3 bulan terakhir pada tahun 2025 peristiwa pertama, kata halimah, adalah pengancaman yang dialami wartawan kompas.com adhyasta dirgantara pada tanggal 27 februari 2025 oleh ajudan panglima tni. dalam keterangannya yang diterima di tangerang, senin, dia menyebutkan peristiwa kedua pada tanggal 19 maret 2025 berupa teror pengiriman kepala babi kepada wartawan tempo francisca christy rosana. baca juga:sebuah asa pendidikan melalui pkh bagi masa depan indonesia baca juga:prakirakan cuaca bmkg 5 april 2025 : mayoritas wilayah hujan ringan hingga sedang disertai petir ! selang 3 hari, 22 maret 2025, teror kembali dilakukan berupa pengiriman bangkai tikus. peristiwa lainnya adalah femisida wartawan perempuan berinisial j oleh tni angkatan laut pada tanggal 22 maret 2025. kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 4 april 2025, wartawan sw ditemukan meninggal di hotel d'paragon, kebon jeruk jakarta barat. terakhir, pada tanggal 5 april 2025, sejumlah wartawan di semarang mengalami pemukulan dan pengancaman oleh ajudan kapolri. "prihatin sekali. dalam 3 bulan, terjadi enam peristiwa yang dialami teman-teman wartawan," kata halimah. halimah yang juga pengurus majelis hukum dan ham pimpinan pusat 'aisyiyah berpendapat bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dianggap persoalan sepele. "ini ancaman serius bagi kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi," kata halimah. ia juga menyatakan peristiwa tersebut merupakan bentuk intimidasi yang nyata untuk membungkam kebebasan pers dan mengancam keselamatan jurnalis secara umum. "bukan sebatas ditujukan kepada pribadi wartawan yang menerima teror dan yang menerima ancaman," ujarnya. atas peristiwa-peristiwa tersebut, halimah meminta agar aparat kepolisian mengusut sungguh-sungguh dan transparan teror-teror yang menimpa wartawan. peristiwa yang libatkan oknum tni, kata dia, harus diadili di peradilan umum. khusus peristiwa yang melibatkan ajudan panglima tni dan ajudan kapolri, lanjut halimah, tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf. "copot sebagai ajudan, dan lakukan tindak hukum," katanya. terkait tindak kekerasan terhadap insan pers di berbagai daerah di indonesia. fenomena ini mengundang keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan, termasuk para jurnalis di sumatera selatan. salah satu wartawan media online suarapublik.id, yudi, turut angkat bicara mengenai kondisi tersebut. ia menilai bahwa kekerasan terhadap jurnalis merupakan bentuk nyata pelecehan terhadap kebebasan pers yang dilindungi oleh undang-undang. “perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan para penggiat kuli tinta dalam bekerja, baik saat dokumentasi jurnalistik maupun kegiatan lainnya, seharusnya jauh dari kekerasan,” ujarnya. “namun mirisnya, tindakan kekerasan terhadap para jurnalis kerap kali terjadi dan makin mengkhawatirkan.” menurut yudi, berbagai elemen persatuan wartawan di indonesia tidak boleh tinggal diam. ia menyerukan agar semua organisasi dan komunitas jurnalis segera mengambil langkah konkret dan tegas untuk melindungi hak serta keselamatan jurnalis, khususnya saat melaksanakan tugas di lapangan. “kita harus bergerak bersama. semua elemen pers harus melakukan sesuatu yang lebih, bukan hanya seruan semata. rasa nyaman dan aman harus benar-benar dirasakan oleh kawan-kawan jurnalis saat bekerja di lapangan,” tegas yudi, senin (7/4).  ia juga menekankan pentingnya implementasi dan penegakan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. menurutnya, perlindungan hukum bagi jurnalis bukan hanya bersifat simbolik, namun harus diwujudkan secara nyata oleh semua pihak, terutama aparat penegak hukum. “tekankan uud pers, jaga marwah jurnalis,” pungkas yudi. seruan yudi menjadi cerminan kegelisahan banyak jurnalis yang saat ini merasa tidak aman dalam menjalankan profesinya. diharapkan, dengan adanya suara-suara seperti ini, pihak terkait dapat lebih serius dalam menciptakan ruang aman bagi insan pers dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi. sementara itu, pemerhati hukum, hendra sh angkat bicara terkait maraknya kekerasan yang menimpa insan pers dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya angka kekerasan terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistiknya di berbagai daerah. menurut catatan lembaga pemantau kebebasan pers, terdapat puluhan kasus intimidasi, penganiayaan, hingga pelarangan peliputan yang terjadi sejak awal tahun. hendra menyebut kondisi ini sebagai sinyal bahaya bagi iklim demokrasi dan kebebasan pers di indonesia. “pers adalah pilar keempat demokrasi. ketika wartawan tidak bisa bekerja dengan aman, maka publik terancam kehilangan hak atas informasi yang jujur dan transparan,” tegas hendra dalam pernyataannya, senin (8/4). ia juga menilai bahwa banyak kasus kekerasan terhadap wartawan yang tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. beberapa pelaku bahkan dibiarkan bebas tanpa proses hukum yang jelas. “ini menciptakan efek jera yang nihil dan justru mendorong terulangnya tindakan serupa. aparat penegak hukum harus tegas dan adil dalam menangani setiap laporan kekerasan terhadap wartawan,” tambahnya. hendra menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga negara, aparat kepolisian, serta organisasi pers untuk menciptakan sistem perlindungan yang konkret bagi jurnalis. ia juga mengusulkan agar kasus kekerasan terhadap wartawan masuk dalam kategori kejahatan serius yang mendapatkan penanganan khusus. sebagai bentuk respons jangka panjang, hendra berharap ada perbaikan regulasi serta peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya dalam memahami peran dan fungsi wartawan. “pemerintah perlu hadir dalam bentuk perlindungan nyata, bukan hanya sekadar pernyataan simpatik. selain itu, edukasi kepada publik tentang tugas wartawan juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung kekerasan,” tuturnya. hendra juga mendorong organisasi pers untuk aktif memberikan pendampingan hukum kepada jurnalis yang menjadi korban kekerasan, serta terus mengawal proses hukum hingga tuntas. menutup pernyataannya, hendra menyerukan solidaritas di kalangan jurnalis dan media untuk terus bersuara dan melawan segala bentuk intimidasi. “kita harus memastikan bahwa kekerasan terhadap wartawan tidak dianggap hal biasa. ini adalah ancaman terhadap demokrasi yang harus dilawan bersama,” pungkasnya. meningkatnya kasus kekerasan terhadap insan pers dalam tiga bulan terakhir turut menuai keprihatinan mendalam dari masyarakat sumatera selatan (sumsel). warga menilai tindakan kekerasan yang dialami oleh sejumlah wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan demokrasi. andi, salah satu warga palembang menyebut bahwa wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang objektif kepada publik. menurutnya, jika para jurnalis tidak merasa aman dalam menjalankan tugas, maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya. "kalau wartawan sampai takut meliput karena diintimidasi atau bahkan diserang, itu bahaya sekali. kita sebagai masyarakat jadi kehilangan sumber informasi yang jujur," ungkap andi, senin (7/4).  senada dikatakan hayati. warga kabupaten banyuasin ini mengatakan, bahwa kekerasan terhadap wartawan mencerminkan menurunnya rasa hormat terhadap profesi jurnalis. ia meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak lebih tegas terhadap pelaku kekerasan. "saya berharap aparat tidak pilih kasih dalam menindak pelaku kekerasan. wartawan itu tugasnya mulia, mengabarkan kebenaran. harusnya dilindungi, bukan disakiti," tegasnya. masyarakat sumselpun berharap agar ke depan ada perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para wartawan, terutama yang bertugas di lapangan dan sering bersentuhan langsung dengan pihak-pihak yang sensitif terhadap pemberitaan. rahman, warga kabupaten ogan ilir, juga menyampaikan pentingnya edukasi masyarakat tentang peran pers dalam kehidupan berdemokrasi. "kita perlu sadar bahwa wartawan itu bukan musuh, tapi mitra publik. mereka yang membuka fakta, mengawasi kebijakan, dan menyuarakan aspirasi masyarakat. jadi harus ada pemahaman yang benar soal profesi ini," ujarnya. selain meminta perhatian pemerintah pusat, warga juga berharap pemerintah daerah di sumsel ikut aktif menciptakan ruang yang aman bagi kerja-kerja jurnalistik. misalnya dengan membentuk forum komunikasi antara wartawan, aparat, dan tokoh masyarakat. "sumsel harus jadi contoh daerah yang ramah terhadap kebebasan pers. jangan sampai kasus-kasus kekerasan terus berulang tanpa penyelesaian," ucap leni, warga lubuklinggau. warga menilai bahwa pernyataan keprihatinan dari pejabat belum cukup. yang dibutuhkan adalah langkah nyata dalam bentuk pengusutan kasus, perlindungan hukum, serta kampanye bersama melawan kekerasan terhadap jurnalis. "sudah cukup lah wartawan dijadikan korban. kami, warga sumsel, berdiri bersama pers. negara harus hadir melindungi," pungkas ruli, yang juga warga kota palembang.  sebelumnya, komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) mengecam segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis karena kebebasan pers telah dijamin di dalam undang-undang dasar negara republik indonesia (uud nri) tahun 1945. “komnas ham mengecam kekerasan terhadap jurnalis dan ini terjadi keberulangan yang kesekian kali,” ucap koordinator subkomisi pemajuan ham komnas ham anis hidayah kepada antara saat dihubungi di jakarta, senin (7/4). selain konstitusi, lanjut anis, undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang ham dan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers juga menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi, sekaligus kontribusi dalam menjaga demokrasi di indonesia. untuk itu, komnas ham mendorong agar penegakan hukum dilakukan terhadap kasus dugaan kekerasan kepada jurnalis dan meminta pemerintah memastikan peristiwa serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. “dan kami mendorong agar semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah [untuk] menghormati, menjamin, dan melindungi kebebasan pers di indonesia dalam menjalankan kerja-kerja jurnalismenya,” demikian anis. sepanjang awal tahun 2025, insiden dugaan kekerasan terhadap jurnalis tercatat beberapa kali terjadi. teranyar, pewarta foto lembaga kantor berita nasional (lkbn) antara makna zaezar mendapat kekerasan oleh ajudan kapolri saat meliput di stasiun tawang, semarang, jawa tengah, sabtu (5/4). makna zaezar menjelaskan, kapolri jenderal polisi listyo sigit prabowo memulai kegiatannya di stasiun tawang dengan menyempatkan diri berbincang dengan pemudik difabel dan lansia yang menggunakan kursi roda di peron stasiun tawang. setelah itu, lanjut dia, kapolri dijadwalkan melakukan inspeksi ke dalam gerbong kereta dan ajudan kapolri kemudian meminta agar media dan humas polri untuk membuka jalan. namun, dalam prosesnya, oknum ajudan tersebut terlibat cekcok dengan anggota humas polri. melihat kejadian itu, makna zaezar pun bergerak menjauh dari posisi awalnya agar tidak terlibat cekcok tersebut. "nah, posisi saya di kiri. saya tahu kalau beliau mau ke kiri ‘kan, makanya saya pindah ke seberang. waktu sebelum saya pindah ke seberang, si ajudannya ini ngomel-ngomel, ‘kalian kalau dari pers, tak (saya) tempeleng satu-satu’," kata mz saat dikonfirmasi dari jakarta, minggu (6/4). mendengar hal itu, dia pun kembali ke posisinya semula. saat itulah, oknum ajudan tersebut melakukan dugaan tindakan kekerasan dengan memukul bagian kepala makna zaezar. "dia mengeplak, ya, kalau bahasanya sini itu ngeplak bagian kepala belakang. nah, setelah itu saya kaget, ya. 'wah, kenapa, mas?' saya bilang begitu, lalu orangnya diam. kemudian, dia lanjut marah-marah, kemudian lanjut kerja lagi," ujarnya. ipda e, oknum anggota tim pengamanan protokoler kapolri yang diduga melakukan kekerasan, telah menyampaikan permintaan maaf kepada makna zaezar atas insiden tersebut. permintaan maaf disampaikan usai pertemuan di kantor antara biro jawa tengah di semarang, minggu (6/4) malam. "saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di stasiun tawang," kata ipda e. 

Tag

• # ancaman terhadap media
• # kasus kekerasan pers
• # intimidasi jurnalis
• # kekerasan terhadap wartawan
• # perlindungan jurnalis
• # organisasi pers
• # pelanggaran ham
• # kebebasan pers
• # penegakan hukum
• # demokrasi indonesia

Share

• 
• 
• 
• 
•