Tidak Ada Ruang Bagi Dwifungsi TNI dalam Revisi UU

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Selasa , 08 Apr 2025 - 21:40

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu (26/3/2025). -Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk mengembalikan praktik dwifungsi TNI dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal ini disampaikan Dave usai mengikuti rapat internal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Menurut Dave, pasal-pasal dalam UU TNI yang telah direvisi tidak memberikan celah bagi keterlibatan TNI dalam ranah pemerintahan sipil seperti yang pernah terjadi di masa Orde Baru.

Ia menegaskan bahwa substansi undang-undang yang telah disahkan DPR RI itu sepenuhnya tetap mengacu pada prinsip supremasi hukum dan kekuasaan sipil.

“Ya, memang tidak ada ruang untuk itu (dwifungsi TNI) bisa terjadi kembali dalam UU TNI yang baru ini. Semua pasal sudah dikaji secara komprehensif. Tidak ada satu pun klausul yang mengarah pada keterlibatan aktif TNI dalam urusan pemerintahan sipil,” kata Dave kepada ANTARA.

Pernyataan Dave ini sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian kalangan masyarakat sipil dan pengamat militer yang mencermati perkembangan isi dari revisi UU TNI.

Kekhawatiran itu muncul setelah munculnya pasal-pasal yang memperluas ruang pengabdian prajurit aktif di luar struktur TNI, terutama dalam lembaga-lembaga negara non-kementerian dan BUMN.

Menanggapi hal tersebut, Dave mengatakan bahwa semangat reformasi TNI tetap menjadi landasan utama dalam pembahasan dan penyusunan regulasi tersebut.

“Kita tegaskan, tidak ada upaya untuk kembali ke masa lalu. Revisi ini tidak membangkitkan dwifungsi. Justru kita sedang menata sistem pertahanan nasional yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman, tapi tetap dalam koridor demokrasi konstitusional,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menanggapi polemik tersebut dalam wawancara eksklusif bersama tujuh jurnalis senior yang disiarkan TVRI, Senin (7/4/2025) malam.

tidak ada ruang bagi dwifungsi tni dalam revisi uu                            koranpalpos.com – wakil ketua komisi i dpr ri dave laksono menyatakan dukungannya terhadap pernyataan presiden republik indonesia prabowo subianto bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk mengembalikan praktik dwifungsi tni dalam revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia (tni).
hal ini disampaikan dave usai mengikuti rapat internal di kompleks parlemen senayan, jakarta, selasa (8/4/2025).
menurut dave, pasal-pasal dalam uu tni yang telah direvisi tidak memberikan celah bagi keterlibatan tni dalam ranah pemerintahan sipil seperti yang pernah terjadi di masa orde baru.
ia menegaskan bahwa substansi undang-undang yang telah disahkan dpr ri itu sepenuhnya tetap mengacu pada prinsip supremasi hukum dan kekuasaan sipil.
baca juga:sekjen golkar: titik temu prabowo-megawati 
baca juga:mendagri ajak koreksi diri untuk tingkatkan pelayanan 
“ya, memang tidak ada ruang untuk itu (dwifungsi tni) bisa terjadi kembali dalam uu tni yang baru ini. semua pasal sudah dikaji secara komprehensif. tidak ada satu pun klausul yang mengarah pada keterlibatan aktif tni dalam urusan pemerintahan sipil,” kata dave kepada antara.
pernyataan dave ini sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian kalangan masyarakat sipil dan pengamat militer yang mencermati perkembangan isi dari revisi uu tni.
kekhawatiran itu muncul setelah munculnya pasal-pasal yang memperluas ruang pengabdian prajurit aktif di luar struktur tni, terutama dalam lembaga-lembaga negara non-kementerian dan bumn.
menanggapi hal tersebut, dave mengatakan bahwa semangat reformasi tni tetap menjadi landasan utama dalam pembahasan dan penyusunan regulasi tersebut.
baca juga:kementerian panrb minta ppk awasi hari pertama kerja usai lebaran
baca juga:minta pemerintah cegah banjir impor 
“kita tegaskan, tidak ada upaya untuk kembali ke masa lalu. revisi ini tidak membangkitkan dwifungsi. justru kita sedang menata sistem pertahanan nasional yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman, tapi tetap dalam koridor demokrasi konstitusional,” tegas politisi partai golkar itu.
sebelumnya, presiden prabowo subianto secara terbuka menanggapi polemik tersebut dalam wawancara eksklusif bersama tujuh jurnalis senior yang disiarkan tvri, senin (7/4/2025) malam.
dalam dialog tersebut, presiden menegaskan bahwa tidak ada motif politik atau militeristik dalam revisi uu tni.
“inti ruu tni ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. enggak ada niat tni mau dwifungsi lagi. come on, nonsense itu saya katakan,” ujar prabowo.
baca juga:kebijakan tarif trump momentum perkuat pariwisata ri
baca juga:bkn apresiasi asn tetap kerja dan produktif selama libur lebaran 
presiden juga menjelaskan bahwa penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil sangat dibatasi dan hanya dimungkinkan untuk posisi yang memiliki relevansi langsung dengan keahlian militer, terutama yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.
untuk jabatan lain di luar konteks tersebut, prajurit harus lebih dulu mengajukan pensiun dini.
“kita tidak boleh menyamakan era sekarang dengan masa lalu. reformasi tni sudah berjalan dan harus terus dijaga. tapi kita juga butuh fleksibilitas dalam menghadapi ancaman baru, seperti perang siber, terorisme lintas batas, dan bencana non-militer. inilah konteks revisi itu,” tambah presiden.
adapun rapat paripurna dpr ri ke-15 masa persidangan ii tahun sidang 2024–2025 pada kamis (20/3/2025) secara resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia menjadi undang-undang. revisi uu tersebut menitikberatkan pada beberapa hal strategis:
1. perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, dari sebelumnya 58 tahun menjadi 60 tahun, serta prajurit dengan keahlian tertentu seperti tenaga kesehatan dan intelijen hingga usia 62 tahun.
2. pengaturan pengabdian prajurit aktif di luar struktur tni, dengan persyaratan ketat dan tetap dalam koordinasi panglima tni serta persetujuan presiden.
3. penguatan peran tni dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pertahanan non-militer seperti penanggulangan bencana, pembangunan wilayah perbatasan, dan keamanan maritim.
meskipun pernyataan presiden dan anggota dpr ri seperti dave laksono telah menegaskan tidak adanya niat untuk menghidupkan kembali dwifungsi tni, sejumlah pengamat sipil tetap menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi undang-undang tersebut.
direktur eksekutif imparsial, gufron mabruri, menilai bahwa perlu dibentuk mekanisme pengawasan eksternal yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.
“kita perlu menjamin bahwa implementasi uu ini tetap berada dalam koridor demokrasi. artinya, tidak ada prajurit aktif yang duduk di jabatan sipil strategis yang dapat mengaburkan batas antara militer dan sipil,” ujar gufron dalam diskusi publik daring, senin lalu.
ia juga mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu, ketika abri memiliki peran ganda sebagai alat pertahanan dan kekuasaan, telah membawa dampak negatif dalam praktik demokrasi dan pemerintahan sipil.
dalam kesempatan terpisah, kepala pusat penerangan (kapuspen) tni mayjen nugraha gumilar menyatakan bahwa institusi tni tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan tidak akan melanggar batas peran sebagaimana diatur undang-undang.
“tni tegak lurus kepada konstitusi. kami tidak akan pernah melibatkan diri dalam politik praktis ataupun pemerintahan sipil kecuali untuk fungsi khusus yang sudah diatur dalam undang-undang,” tegas nugraha.
ia juga menekankan bahwa reformasi internal di tubuh tni terus berlangsung, baik dalam hal peningkatan kapasitas sdm, modernisasi alutsista, hingga penyesuaian strategi pertahanan dengan dinamika global.
dengan telah disahkannya revisi uu tni oleh dpr ri dan penegasan pemerintah bahwa tidak ada ruang untuk kembalinya dwifungsi tni, maka masyarakat diharapkan dapat menilai secara objektif.
revisi ini diposisikan sebagai bagian dari modernisasi sistem pertahanan negara dan bukan sebagai upaya politisasi militer.
penting bagi semua pihak, baik lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, maupun akademisi, untuk terus melakukan pengawasan kritis dan konstruktif agar prinsip supremasi sipil dan demokrasi tetap terjaga dalam tata kelola pertahanan nasional. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan