DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Dampak Tarif Impor

Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan-Foto: Antara-

BACA JUGA:KPU Usulkan PSU di 24 Daerah Digelar Sabtu

Meski dampak langsung terhadap Indonesia kemungkinan tidak sebesar negara lain, menurut Marwan, tetap ada potensi dampak tidak langsung yang juga perlu diwaspadai.

"Jika ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang ke AS menurun akibat kebijakan ini, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat ikut menurun. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global," tutur Marwan.

Ia pun menyarankan, pemerintah mengadopsi langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik AS. Salah satunya, mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain.

BACA JUGA:Minta Pemerintah Beri Perhatian Layanan Imigrasi di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)

BACA JUGA:Anggarannya Belum Sanggup Gelar PSU : Kemendagri Sebut 18 Daerah Ini

Marwan mengatakan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengamankan pasar alternatif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

Selain itu, kebijakan insentif pajak dan subsidi dapat diberikan kepada industri-industri yang terkena dampak untuk meningkatkan daya saing dan menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Di sektor keuangan, stabilitas nilai tukar rupiah juga perlu dijaga melalui kebijakan moneter yang adaptif.

BACA JUGA:Penanggulangan Terorisme Dilakukan saat Efisiensi

BACA JUGA:Perlu Didukung Anggaran Pusat : Antisipasi APBD Terbatas pada Pagelaran PSU

Menurutnya, Bank Indonesia dapat mengoptimalkan cadangan devisa dan menerapkan kebijakan intervensi pasar guna menghindari gejolak yang berlebihan.

"Dalam forum bilateral, pemerintah Indonesia juga dapat bernegosiasi dengan AS untuk memperoleh pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) guna mempertahankan akses istimewa ke pasar AS," katanya.

Marwan menambahkan risiko yang ditimbulkan dari kebijakan Trump ini masih dapat dikelola dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat meski membawa tantangan baru bagi ekonomi Indonesia.

BACA JUGA:Tak Bahas Sukhoi Su-35 secara Khusus dengan Delegasi Rusia

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan