Harus Kedepankan Integritas dan Moral

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 26 Mar 2025 - 21:44

Sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota dan Pemprov Sumsel di Kota Palembang. -Foto : Disway-

harus kedepankan integritas dan moral                            pemerintah provinsi (pemprov) sumatera selatan (sumsel) mengambil langkah tegas dengan melarang aparatur sipil negara (asn) menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik lebaran.
kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas negara.
larangan ini mulai diberlakukan menjelang musim mudik lebaran 2025, dengan tujuan agar kendaraan dinas hanya digunakan untuk tugas kedinasan dan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan.
"mobil dinas milik pemprov sumsel tidak boleh dibawa keluar kota atau dibawa mudik lebaran," kata gubernur sumsel herman deru di palembang, rabu (26/3).
baca juga:feby herman deru santuni anak yatim
baca juga:pwi sumsel gelar lomba adzan dan rencana festival al-fatihah!
ia mengatakan kendaraan dinas itu masih tetap diizinkan digunakan dalam kota palembang untuk kepentingan pekerjaan.
"kalau untuk penggunaan mobil dinas di dalam kota yang bersifat pribadi tentu bbm nya ditanggung sendiri. jadi kendaraan dinas boleh dipakai di dalam kota untuk kepentingan pekerjaan," kata deru.
sementara itu, sekda sumsel edward candra mengatakan sesuai peraturan, mobil dinas hanya diperuntukkan untuk kepentingan dinas bukan untuk mudik lebaran.
"untuk mudik lebaran, kami mengimbau seluruh asn menggunakan kendaraan pribadi. jika tidak, ada transportasi umum. aturan itu harus dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan dan keteladanan," katanya.
baca juga:bagikan ratusan takjil di 27 masjid di oku
baca juga:safari ramadhan, perkuat silaturahmi dan sinergi!
edward meyakini para asn di lingkungan pemprov sumsel tak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.
"kami percaya semua pihak dapat mematuhi aturan ini dengan baik," kata dia.
terkait kebijakan pemprov sumsel tersebut, sejumlah warga menyambut positif kebijakan tersebut dengan alasan bahwa langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga penggunaan fasilitas negara secara bijak dan efisien.
"saya setuju dengan kebijakan ini karena kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk kepentingan pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi. ini bisa mengurangi pemborosan anggaran daerah," ujar irfan, seorang warga palembang, rabu (26/3). 
namun, tidak sedikit juga warga yang merasa kebijakan ini kurang memahami kebutuhan asn, terutama yang berasal dari daerah jauh dan memiliki keluarga di luar kota.
"kalau saya pribadi, kadang butuh kendaraan dinas untuk mudik karena lebih praktis dan hemat biaya. harapannya, pemprov bisa memberikan solusi alternatif untuk asn yang membutuhkan kendaraan saat mudik," ungkap dwi, seorang pegawai negeri di salah satu instansi pemerintah.
meski demikian, kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan kendaraan dinas.
pemerintah provinsi sumsel diharapkan dapat mengimbangi kebijakan tersebut dengan menyediakan sarana transportasi umum yang memadai untuk asn yang ingin mudik.
sementara itu, pengamat sosial, hamidi sip, memberikan tanggapan terkait kebijakan pemprov sumsel yang melarang asn menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran. hamidi menilai kebijakan ini sebagai langkah yang cukup tegas dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan menjaga transparansi dalam pengelolaan fasilitas pemerintah.
"langkah ini menunjukkan keseriusan pemprov sumsel dalam menghindari penyalahgunaan fasilitas negara. kendaraan dinas memang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi seperti mudik. ini penting agar tidak ada anggaran negara yang terbuang untuk hal-hal yang tidak semestinya," ujarnya.
namun, hamidi juga mengingatkan bahwa meski kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, pemprov sumsel perlu menyediakan solusi alternatif bagi asn yang terpaksa harus mudik, terutama yang berasal dari daerah yang jauh.
"pemerintah perlu memperhatikan aspek kemanusiaan. asn yang berasal dari luar daerah mungkin membutuhkan kendaraan untuk kepentingan mudik. oleh karena itu, pemprov harus mencari solusi yang memadai, seperti menyediakan transportasi alternatif atau memberikan fleksibilitas yang wajar," lanjutnya.
hamidi berharap kebijakan ini diikuti dengan langkah-langkah yang lebih mendalam dalam perencanaan transportasi bagi asn, agar mudik tetap berjalan lancar tanpa mengganggu efisiensi pemerintahan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan