MASYARAKAT BAKAL MAKIN TERPURUK

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 18 Mar 2025 - 22:56

Razia dan pemeriksaan surat kelengkapan kendaraan bermotor oleh petugas kepolisian-Foto : Disway-

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74 ada dua skenario data kendaraan dihapus, yakni atas permintaan pemilik atau pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi.

Penghapusan data kendaraan pada opsi pertimbangan pejabat berwenang didasari dua hal, yaitu jika kendaraan rusak berat atau pemilik tak meregistrasi ulang (memperpanjang masa berlaku lima tahun STNK) selama dua tahun setelah masa berlaku STNK habis.

Apabila sudah dihapus maka data kendaraan yang sama tak bisa diregistrasi ulang.

Sementara rencana pemerintah untuk menerapkan aturan penyitaan kendaraan bermotor yang menunggak pajak selama dua tahun mulai April 2025 menuai reaksi beragam dari masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel).

Banyak pemilik kendaraan bermotor, terutama pengendara sepeda motor, mengaku resah dengan kebijakan ini karena kendaraan bagi mereka bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sumber penghasilan utama.

Rudi, salah seorang warga Palembang mengungkapkan kekhawatirannya.

"Banyak dari kami yang kesulitan membayar pajak tepat waktu karena pendapatan yang tidak menentu. Kalau kendaraan sampai disita, bagaimana kami bisa bekerja dan menghidupi keluarga?" katanya, Selasa (18/3).

Hal senada diungkapkan Fitri, seorang karyawan swasta yang mengandalkan motor untuk pergi bekerja setiap hari.

"Saya paham pentingnya membayar pajak, tapi seharusnya pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat. Harapan saya, ada kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil, misalnya keringanan atau cicilan, " ujarnya.

Rahmat, warga lainnya banyak angkot di kota ini yang beroperasi dengan STNK mati karena pemiliknya kesulitan membayar pajak.

"Saya tidak menolak aturan, tapi tolong ada solusi lain. Misalnya, program relaksasi pajak atau perpanjangan waktu sebelum kendaraan dianggap ilegal," pintanya.

"Potongan pajak itu bagus, tapi kalau pemasukan tetap pas-pasan, tetap saja berat. Kami berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan solusi yang lebih fleksibel," kata Suryanto , pemilik bengkel yang juga memiliki beberapa motor operasional.

Pengamat Kebijakan Publik, Dr. MH Thamrin, M.Si, menilai kebijakan ini memang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menertibkan administrasi kendaraan

"Tetapi juga kebijakan ini berisiko menambah beban ekonomi masyarakat dan memicu resistensi," ujar Thamrin, Selasa (18/3).

Menurut Thamrin, dari perspektif kebijakan publik, aturan ini memiliki sisi positif karena dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung peningkatan pendapatan daerah.

masyarakat bakal makin terpuruk                            *pajak nunggak 2 tahun,  kendaraan bermotor bakal disita? 
pemerintah nampaknya akan tetap memberlakukan aturan sita kendaraan bermotor yang menunggak pajak 2 tahun.
kebijakan ini mulai diberlakukan pada april 2025.
kendaraan yang tidak membayar pajak dalam kurun waktu tersebut akan dihapus dari sistem registrasi, sehingga dianggap sebagai kendaraan ilegal dan dapat disita.
aturan ini berlandaskan pasal 74 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menyatakan bahwa kendaraan yang tidak diregistrasi ulang selama dua tahun setelah masa berlaku stnk habis akan dihapus dari database kepolisian. 
langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang selama ini masih tergolong rendah di berbagai daerah.
namun, kebijakan ini berpotensi memicu gelombang protes, terutama di daerah-daerah seperti sumatera selatan (sumsel), di mana kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, merupakan alat utama masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah.
banyak warga khawatir bahwa penerapan aturan ini akan semakin membebani mereka di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
adapun dalam kabar yang beredar di media sosial ini, disebutkan bahwa aturan tilang yang berlaku pada april 2025 adalah kendaraan dengan surat tanda nomor kendaraan (stnk) yang mati selama dua tahun, akan disita dan datanya akan dihapus.
menyikapi hal tersebut, korps lalu lintas (korlantas) polri pun membantah jika informasi yang beredar mengenai aturan baru soal tilang kendaraan mulai april 2025.
"info yang beredar itu adalah tidak benar," kata dirgakkum korlantas polri brigjen pol. raden slamet santoso, senin (17/3).
terkait kabar tersebut, brigjen pol. slamet mengatakan bahwa stnk memang harus disahkan setiap tahun.
akan tetapi, apabila tertangkap petugas dan stnk belum disahkan, pengendara tetap ditilang, tapi kendaraan tidak disita.
lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa jika stnk belum disahkan selama dua tahun, data kendaraan tidak akan dihapus kecuali atas permintaan pemilik. penghapusan data kendaraan
berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 74 ada dua skenario data kendaraan dihapus, yakni atas permintaan pemilik atau pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi.
penghapusan data kendaraan pada opsi pertimbangan pejabat berwenang didasari dua hal, yaitu jika kendaraan rusak berat atau pemilik tak meregistrasi ulang (memperpanjang masa berlaku lima tahun stnk) selama dua tahun setelah masa berlaku stnk habis.
apabila sudah dihapus maka data kendaraan yang sama tak bisa diregistrasi ulang.
sementara rencana pemerintah untuk menerapkan aturan penyitaan kendaraan bermotor yang menunggak pajak selama dua tahun mulai april 2025 menuai reaksi beragam dari masyarakat, khususnya di sumatera selatan (sumsel).
banyak pemilik kendaraan bermotor, terutama pengendara sepeda motor, mengaku resah dengan kebijakan ini karena kendaraan bagi mereka bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sumber penghasilan utama.
rudi, salah seorang warga palembang mengungkapkan kekhawatirannya.
"banyak dari kami yang kesulitan membayar pajak tepat waktu karena pendapatan yang tidak menentu. kalau kendaraan sampai disita, bagaimana kami bisa bekerja dan menghidupi keluarga?" katanya, selasa (18/3). 
hal senada diungkapkan fitri, seorang karyawan swasta yang mengandalkan motor untuk pergi bekerja setiap hari.
"saya paham pentingnya membayar pajak, tapi seharusnya pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat. harapan saya, ada kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil, misalnya keringanan atau cicilan, " ujarnya. 
rahmat, warga lainnya banyak angkot di kota ini yang beroperasi dengan stnk mati karena pemiliknya kesulitan membayar pajak.
"saya tidak menolak aturan, tapi tolong ada solusi lain. misalnya, program relaksasi pajak atau perpanjangan waktu sebelum kendaraan dianggap ilegal," pintanya.
"potongan pajak itu bagus, tapi kalau pemasukan tetap pas-pasan, tetap saja berat. kami berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan solusi yang lebih fleksibel," kata suryanto , pemilik bengkel yang juga memiliki beberapa motor operasional.
pengamat kebijakan publik, dr. mh thamrin, m.si, menilai kebijakan ini memang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menertibkan administrasi kendaraan
"tetapi juga kebijakan ini berisiko menambah beban ekonomi masyarakat dan memicu resistensi," ujar thamrin, selasa (18/3).
menurut thamrin, dari perspektif kebijakan publik, aturan ini memiliki sisi positif karena dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung peningkatan pendapatan daerah.
dengan adanya ancaman penghapusan data kendaraan lanjutnya, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.  
"kebijakan ini efektif dalam menertibkan administrasi kendaraan dan memastikan data kendaraan yang beredar di jalan tetap valid. namun, dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja," ujar  thamrin.
ia menilai bahwa penerapan kebijakan ini bisa memicu resistensi, terutama dari masyarakat kelas menengah ke bawah yang ekonominya belum stabil.
thamrin juga menyoroti bahwa kebijakan ini bisa menjadi tambahan beban bagi masyarakat yang sudah kesulitan ekonomi.
jika kendaraan mereka dihapus dari registrasi hanya karena keterlambatan pajak, dampaknya bisa berujung pada hilangnya alat transportasi yang menjadi penunjang pekerjaan.
"banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat mencari nafkah, seperti ojek online, kurir, atau pedagang keliling. jika kendaraan mereka dianggap ilegal karena menunggak pajak, maka dampaknya bisa lebih besar dari sekadar kehilangan aset," jelasnya.
selain itu kata dia, resistensi dari masyarakat juga bisa semakin besar jika kebijakan ini dianggap lebih mengutamakan kepentingan pendapatan negara dibandingkan kesejahteraan publik.
agar kebijakan ini lebih diterima masyarakat, thamrin menyarankan pemerintah untuk mengedepankan pendekatan persuasif.
"pemerintah perlu melakukan sosialisasi intensif agar masyarakat benar-benar memahami kebijakan ini, bukan hanya sekadar mengumumkan tanpa edukasi yang memadai," katanya.
selain itu, ia juga menyarankan agar diberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh, seperti diskon pajak bagi yang membayar tepat waktu atau skema cicilan bagi mereka yang memiliki tunggakan besar.
bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi, thamrin menilai perlu ada kebijakan keringanan agar mereka tidak langsung terkena dampak penghapusan registrasi kendaraan.
di sisi lain, kebijakan ini juga menuai gelombang protes dari netizen.
banyak yang menilai aturan ini tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan hanya bertujuan meningkatkan pendapatan pajak tanpa solusi yang adil bagi rakyat kecil.
sejak diumumkan, berbagai reaksi keras bermunculan di media sosial.
tagar seperti #tolaksitakendaraan dan # pajakbukanpemerasan mulai ramai digunakan oleh warganet yang menentang aturan ini.
"banyak orang enggak bayar pajak bukan karena malas, tapi karena ekonomi lagi sulit. masa solusinya malah kendaraan dihapus dari data samsat? ini jelas enggak adil!" tulis seorang pengguna x (twitter).
seorang netizen lainnya berkomentar, "yang kaya bisa bayar pajak dengan mudah, yang susah malah kehilangan kendaraannya.
kalau motornya satu-satunya alat kerja, terus mau disita, bagaimana nasib mereka?"
banyak netizen menganggap kebijakan ini akan memperburuk kondisi masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk mencari nafkah.
"motor saya satu-satunya alat buat ojek online. kalau disita karena telat bayar pajak, saya mau makan apa?" kata seorang warganet di facebook.
netizen lain juga menyoroti potensi dampak kebijakan ini terhadap sektor usaha kecil.
"banyak pedagang keliling, kurir, dan pekerja lapangan yang pakai motor buat kerja. kalau kendaraan mereka dianggap bodong dan enggak bisa dipakai, siapa yang bertanggung jawab?"
sejumlah warganet menuding bahwa kebijakan ini dibuat hanya untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat.
"kok kayaknya pemerintah cuma mikir duit pajak doang? kenapa enggak ada solusi lain buat meringankan beban rakyat, misalnya keringanan atau cicilan pajak?" ujar seorang pengguna instagram.
sebelumnya, berdasarkan regulasi ini, kendaraan bermotor dengan surat tanda nomor kendaraan (stnk) yang mati selama dua tahun akan langsung disita oleh pihak kepolisian.
sebagaimana diketahui, setiap pengendara wajib memiliki stnk sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan, tanda legalitas operasional kendaraan di jalan raya, serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.
stnk wajib diperpanjang secara berkala. untuk menjaga legalitas kendaraan, pemilik wajib melakukan perpanjangan stnk setiap tahun.
selain itu, setiap lima tahun sekali, pemilik kendaraan harus memperbarui data kendaraan, mengganti stnk dan pelat nomor, serta membayar pajak kendaraan.
namun, jika stnk tidak diperpanjang selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku habis, kendaraan berisiko disita dan datanya dihapus dari daftar registrasi kendaraan bermotor.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 19 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan