KPK Ungkap Kasus Tangkap Tangan di OKU : Fee Proyek Rp 7 Miliar Terbongkar !

Reporter: Eco Marleno |

Editor: Zen Kito |

Minggu , 16 Mar 2025 - 19:23

KPK menggelar konferensi Pers OTT di Kabupaten OKU-Foto : Dokumen Palpos-

1. Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati – Rp 8,3 M (CV RF)

2. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati – Rp 2,4 M (CV RD)

3. Pembangunan Kantor Dinas PU PR – Rp 9,8 M (CV DSA)

4. Pembangunan Jembatan – Rp 900 Juta (CV GR)

5. Peningkatan Jalan Poros Tanjung Manggus – Rp 4,9 M (CV DSA)

6. Peningkatan Jalan Panai Makmur – Rp 4,9 M (CV AJN)

7. Peningkatan Jalan Unit 16 Kedaton Timur – Rp 4,9 M (CV MDR Corporation)

8. Peningkatan Jalan Letda M Sidi Junet – Rp 4,8 M (CV DH)

9. Peningkatan Jalan Makarti Tama – Rp 3,9 M (CV MDR)

Menjelang Idul Fitri 2025, anggota DPRD Ferlan Julianysah Id Murod, Fahrudin (Ketua Komisi III sekaligus Ketua KONI OKU), dan Umi Hartati (Ketua Komisi II DPRD OKU) menagih komitmen fee proyek kepada Nopri.

Pada 13 Maret 2025, MFZ mencairkan uang muka proyek di Bank Daerah dan menyerahkan Rp 2,2 miliar kepada Nopri.

Sebelumnya, pada awal Maret, ASS juga menyerahkan Rp 1,5 miliar kepada Nopri di kediamannya.

kpk ungkap kasus tangkap tangan di oku : fee proyek rp 7 miliar terbongkar !                            koranpalpos.com - ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk), setyo budiyanto, didampingi direktur penyidikan asep gutur, menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (ott) terhadap sejumlah pejabat dan anggota dprd di kabupaten ogan komering ulu (oku) pada minggu (12/3/25).
ketua kpk menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh deputi penindakan kpk sejak beberapa waktu lalu.
“pada januari 2025, dprd oku melakukan pembahasan rancangan peraturan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rpabd) tahun anggaran 2025. dalam pembahasan tersebut, beberapa anggota dprd meminta jatah pokok pikiran (pokir) yang kemudian diubah menjadi proyek fisik di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pu pr) dengan nilai total rp 40 miliar,” ujar setyo budiyanto.
baca juga:kpk ott di oku : 8 orang diamankan, termasuk pejabat dan anggota dprd !
baca juga:kapolres oku akui ada ott kpk di kabupaten oku
ditambahkannya, ketua dan wakil ketua dprd mendapat alokasi proyek senilai rp 5 miliar, sementara anggota dprd mendapat jatah rp 1 miliar per orang.
namun, karena keterbatasan anggaran, total proyek diturunkan menjadi rp 35 miliar dengan tetap mempertahankan fee sebesar 20 persen untuk anggota dprd, yang berjumlah rp 7 miliar.
“saat apbd 2025 disetujui, anggaran dinas pu pr meningkat drastis dari rp 48 miliar menjadi rp 96 miliar. hal ini dipengaruhi oleh kesepakatan fee proyek yang melibatkan berbagai pihak,” jelasnya.
baca juga:ott kpk di oku : kadin pupr, 3 anggota dprd, dan 4 lainnya dibawa ke jakarta !
baca juga:pejabat oku dan aggota dprd yang terkena ott kpk tiba di gedung merah putih
sebagai pejabat kepala dinas pu pr oku, nopri menawarkan sembilan proyek kepada dua kontraktor, mfz dan ass, dengan komitmen fee 22 persen, yang terdiri dari 2 persen untuk dinas pu pr dan 20 persen untuk anggota dprd.
nopri kemudian mengondisikan kontraktor tertentu untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.
beberapa proyek yang terlibat dalam skandal ini antara lain:
baca juga:kpk ungkap ada uang rp2,6 miliar diamankan saat ott di oku : suap proyek di dinas pupr !
baca juga:belasan pejabat eselon muba di periksa tim penyidik kpk, mantan kadis pupr banyuasin termasuk
1. rehabilitasi rumah dinas bupati – rp 8,3 m (cv rf)
2. rehabilitasi rumah dinas wakil bupati – rp 2,4 m (cv rd)
3. pembangunan kantor dinas pu pr – rp 9,8 m (cv dsa)
baca juga:kpk gerebek kantor pupr muba : usut dugaan korupsi proyek jalan tebing bulang senilai rp200 miliar !
baca juga:kasasi ditolak : kpk segera eksekusi syahrul yasin limpo ! 
4. pembangunan jembatan – rp 900 juta (cv gr)
5. peningkatan jalan poros tanjung manggus – rp 4,9 m (cv dsa)
6. peningkatan jalan panai makmur – rp 4,9 m (cv ajn)
7. peningkatan jalan unit 16 kedaton timur – rp 4,9 m (cv mdr corporation)
8. peningkatan jalan letda m sidi junet – rp 4,8 m (cv dh)
9. peningkatan jalan makarti tama – rp 3,9 m (cv mdr)
menjelang idul fitri 2025, anggota dprd ferlan julianysah id murod, fahrudin (ketua komisi iii sekaligus ketua koni oku), dan umi hartati (ketua komisi ii dprd oku) menagih komitmen fee proyek kepada nopri.
pada 13 maret 2025, mfz mencairkan uang muka proyek di bank daerah dan menyerahkan rp 2,2 miliar kepada nopri.
sebelumnya, pada awal maret, ass juga menyerahkan rp 1,5 miliar kepada nopri di kediamannya.
“pada 15 maret 2025 pukul 06.30 wib, tim kpk menggelar operasi tangkap tangan dengan menyita uang tunai rp 2,6 miliar yang disimpan oleh nopri dan a (pns dinas perkim oku). selain itu, kpk juga mengamankan satu unit toyota fortuner bg 1851 id, dokumen proyek, serta sejumlah alat komunikasi dan elektronik,” ujar ketua kpk di hadapan awak media.
para tersangka yang diamankan meliputi:
1. ferlan julianysah id murod (anggota dprd oku)
2. fahrudin (anggota dprd oku)
3. umi hartati (anggota dprd oku)
4. nopri (kepala dinas pu pr oku)
5. mfz (kontraktor swasta)
6. ass (kontraktor swasta)
berdasarkan hasil ekspose perkara di gedung merah putih, kpk menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di dinas pu pr oku 2024-2025.
ketua kpk menjelaskan bahwa para tersangka diduga melanggar uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal yang mengatur penerimaan suap bagi pejabat negara dan pemberi suap.
“untuk kepentingan penyidikan, enam tersangka ditahan selama 20 hari mulai 16 maret hingga 4 april 2025. ferlan, fahrudin, dan umi hartati ditahan di rutan kpk, cabang rutan kelas i jakarta timur. sedangkan nopri, mfz, dan ass ditahan di rutan kpk, jakarta timur,” ungkapnya.
ketua kpk, setyo budiyanto, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran bagi kepala daerah dan anggota legislatif di seluruh indonesia.
ia mengingatkan agar tidak melakukan praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah.
“kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap tindak pidana korupsi. kpk tidak akan ragu menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
kasus ini menjadi pengingat bagi pejabat publik bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan masyarakat dan negara.
kpk berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan dan bukti terkait penyalahgunaan wewenang guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan