Temukan Maladministrasi di PPDB SMA 2024 : Ombudsman Sumsel Kawal Ketat SPMB 2025

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 13 Mar 2025 - 20:12

Aktivitas siswa menengah atas (SMA)-Foto : Disway-

KORANPALPOS.COM - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkap adanya maladministrasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Tahun 2024.

Temuan ini mencakup penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pihak Dinas Pendidikan Sumsel serta sejumlah kepala sekolah.

Akibatnya, Ombudsman RI menerbitkan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penerimaan siswa di wilayah tersebut.

Berdasarkan temuan itu, Ombudsman Sumsel akan mengawal ketat sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Kepala Ombudsman Sumsel Adriansyah, di Palembang mengatakan bahwa berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa jalur penerimaan murid baru meliputi jalur domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi.

Berfokus pada satuan pendidikan untuk SMA, berdasarkan Pasal 30 Permendikdasmen Nomor 3 tahun 2025 dijelaskan bahwa penentuan persentase daya tampung jalur penerimaan murid baru untuk jalur domisili paling sedikit 30 persen dari daya tampung, jalur Afirmasi paling sedikit tiga puluh persen dari daya tampung, jalur prestasi paling sedikit 30 persen dari daya tampung dan jalur mutasi paling banyak lima persen.

Kemudian pada Pasal 32 dijelaskan dalam menentukan persentase kuota Jalur Afirmasi, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

"Melihat polemik PPDB tahun 2024 yang dimana Ombudsman RI sampai menerbitkan rekomendasi dengan ditemukan nya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang," katanya.

Pihaknya beberapa saran untuk pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026 yang dalam pelaksanaan SPMB Tahun 2025, diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melibatkan sekolah swasta.

Sekolah negeri menerima siswa sesuai dengan daya tampung yang wajar karena dalam Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilakukan Ombudsman Tahun 2024 didapatkan temuan di salah satu sekolah negeri yang seharusnya daya tampung 36 siswa menjadi 50 lebih siswa.

temukan maladministrasi di ppdb sma 2024 : ombudsman sumsel kawal ketat spmb 2025                               koranpalpos.com -  ombudsman republik indonesia (ri) perwakilan sumatera selatan (sumsel) mengungkap adanya maladministrasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) sma tahun 2024.
temuan ini mencakup penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pihak dinas pendidikan sumsel serta sejumlah kepala sekolah.
akibatnya, ombudsman ri menerbitkan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penerimaan siswa di wilayah tersebut.
berdasarkan temuan itu, ombudsman sumsel akan mengawal ketat sistem penerimaan murid baru (spmb) yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.
baca juga:waspada bencana alam mengintai : potensi banjir dan longsor pertengahan maret 2025
baca juga:kolam retensi tak lagi mampu tampung air : pemkot palembang memulai normalisasi !
kepala ombudsman sumsel adriansyah, di palembang mengatakan bahwa berdasarkan permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang spmb, dinas pendidikan provinsi sumatera selatan menjelaskan bahwa jalur penerimaan murid baru meliputi jalur domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi.
berfokus pada satuan pendidikan untuk sma, berdasarkan pasal 30 permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 dijelaskan bahwa penentuan persentase daya tampung jalur penerimaan murid baru untuk jalur domisili paling sedikit 30 persen dari daya tampung, jalur afirmasi paling sedikit tiga puluh persen dari daya tampung, jalur prestasi paling sedikit 30 persen dari daya tampung dan jalur mutasi paling banyak lima persen.
kemudian pada pasal 32 dijelaskan dalam menentukan persentase kuota jalur afirmasi, dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan dinas sosial untuk menghitung potensi jumlah calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan potensi jumlah calon murid penyandang disabilitas.
"melihat polemik ppdb tahun 2024 yang dimana ombudsman ri sampai menerbitkan rekomendasi dengan ditemukan nya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang," katanya.
baca juga:safari ramadan : edison siap akomodir aspirasi warga harapan jaya
baca juga:mudik lebaran 2025 : kebijakan wfa mampu kurangi lonjakan pemudik di h-3 ?
pihaknya beberapa saran untuk pelaksanaan spmb tahun ajaran 2025/2026 yang dalam pelaksanaan spmb tahun 2025, diharapkan dinas pendidikan provinsi sumatera selatan melibatkan sekolah swasta.
sekolah negeri menerima siswa sesuai dengan daya tampung yang wajar karena dalam investigasi atas prakarsa sendiri (iaps) yang dilakukan ombudsman tahun 2024 didapatkan temuan di salah satu sekolah negeri yang seharusnya daya tampung 36 siswa menjadi 50 lebih siswa.
hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan agar sistem pembelajaran terlaksana dengan baik.
permintaan dispensasi nama siswa dilakukan sebelum proses spmb bukan setelah proses spmb selesai karena sesuai yang terjadi di lapangan penambahan jumlah siswa secara tiba-tiba terjadi setelah proses penerimaan selesai yang membuat daya tampung tiap sekolah tidak merata.
permasalahan diterapkan nya double shift pada sekolah yang membuat jangka waktu pembelajaran tidak optimal.
permasalahan kuota pada jalur prestasi akademik dan non akademik, karena sesuai dengan yang terjadi di lapangan didapatkan temuan bahwa siswa yang mendapatkan juara kelas dan juara umum bisa kalah dengan siswa yang mendapatkan sertifikat kejuaraan olahraga yang dalam penelusuran ombudsman.
sertifikat tersebut didapatkan secara ilegal dari organisasi olahraga yang tidak ter verifikasi.
sehingga perlu diperjelas pemisahan kuota jalur prestasi untuk akademik dan non akademik.
tes kompetensi akademik pada jalur prestasi harus diperjelas siapa pihak yang membuat soal, memeriksa jawaban, dan yang mengawasi pelaksanaan tes tersebut.
hal ini disebabkan karena dalam iaps yang dilakukan oleh ombudsman, pada salah satu sekolah negeri ditemukan ketua panitia ppdb yang tidak mengetahui pihak ketiga yang menjadi rekanan dalam tes tersebut.
sehingga tes tambahan ini terkesan hanya formalitas untuk menutupi terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan murid baru.
terkait langkah ombudsman ri perwakilan sumsel yang berencana melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya spmb tahun 2025 tersebut, mendapat sambutan positif warga masyarakat sumsel. 
rina, orang tua murid asal kota palembang mengungkapkan, bahwa pengawasan ketat ombudsman diharapkan bisa memberikan keadilan bagi para calon peserta didik yang benar-benar berhak mendapatkan kursi di sekolah negeri.
"saya berharap tahun depan tidak ada lagi permainan dalam penerimaan siswa. anak kami sudah belajar keras, tetapi tiba-tiba banyak yang lolos dengan cara yang tidak benar. kalau ombudsman benar-benar mengawasi, kami jadi lebih tenang," ujarnya, kamis (14/3). 
senada dengan itu, hendri yang juga  warga palembang, menilai bahwa pengawasan yang lebih ketat akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ppdb.
"saya ingin ppdb yang transparan dan adil. kalau memang berdasarkan prestasi, pastikan yang benar-benar berhak yang diterima. jangan ada jalur belakang atau titipan pejabat. ombudsman harus benar-benar mengawasi," katanya. 
disisi lain, salah seorang guru di salah satu sma di palembang yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa adanya pengawasan dari ombudsman dapat menjadi langkah positif untuk memperbaiki sistem ppdb di sumsel.
"jika pengawasan lebih ketat, tentu akan menekan praktik curang dan mencegah intervensi pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan wewenang. ini juga akan melindungi sekolah agar tidak terlibat dalam praktik maladministrasi," tuturnya.
sementara itu, akademisi, madi apriadi angkat bicara terkait  sistem penerimaan murid baru  (spmb) tahun kemarin terutama di tingkat sma di sumsel yang banyak dikeluhkan sejumlah pihak terutama orang tua siswa karena dugaan ada permainan dalam proses dari berbagai jalur, yang tentu ini sangat disayangkan.
"jadi sangat wajar jika kedepan ombudsman turut mengawasi spmb 2025 nanti guna memperkecil kecurangan atau maladministrasi dalam penerimaan murid baru di sekolah-sekolah yang ada di sumatera selatan, " ujar madi, kamis (13/3). 
oleh karena lanjut madi, kedepan sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan mengintruksikan semua sekolah untuk transparan dalam penerimaan peserta didik baru untuk mengatasi kecurangan dalam spmb. 
"setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. pertama adalah melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis data menggunakan rapor pendidikan daerah, " jelasnya.
kedua kata madi, melakukan rotasi kepala satuan pendidikan dan pengawasnya secara berkala.
"ketiga, pemerintah daerah perlu melakukan kajian terhadap kebutuhan kursi peserta didik baru, " tandasnya. 
namun begitu sambung madi, permasalahan spmb pasti akan terus bermasalah jika semua pihak baik penyelenggara maupun orang tua peserta didik masih memiliki mental curang dan tidak yakin dengan kemampuan anaknya sebagai calon peserta didik.
"karena mau sebaik apapun sistem yang dibuat dalam spmb ini jika manusianya tidak ditanamkan nilai-nilai kejujuran tentu peluang kecurangan masih terbuka lebar dalam segala hal termasuk spmb ini, " ucap dia, 
"pada akhirnya semoga kita semua memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga nilai-nilai kejujuran dalam seleksi penerimaan murid baru nanti, " tutup madi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 14 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan