Penghambat Tol Pembangunan Nasional dengan Modus Mafia Tanah Dibidik Kejari Muba

Reporter: Romi Rivano |

Editor: Dahlia |

Kamis , 06 Mar 2025 - 21:39

Tersangka AM dengan gunakan rompi digiring untuk dilakukan penahanan-Foto : Dokumen Palpos-

penghambat tol pembangunan nasional dengan modus mafia tanah dibidik kejari muba                            koranpalpos.com - kejaksaan negeri musi banyuasin (kejari muba) resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus pemalsuan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pengadaan jalan tol betung-tempino jambi tahun 2024.
kedua tersangka tersebut adalah am, mantan pegawai badan pertanahan nasional (bpn) muba, dan ha, tokoh masyarakat sumatera selatan sekaligus direktur pt smb.
penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya upaya pemufakatan jahat untuk mendapatkan uang penggantian lahan tol secara ilegal, yang menyebabkan proyek pembangunan jalan tol palembang-jambi terhambat.
baca juga:sempat mangkir, kejari oki akhirnya tahan it selama 20 hari kedepan
baca juga:adik bos tambang ilegal susul kakak jalani hukuman di penjara
padahal, proyek strategis nasional ini telah ditetapkan sejak tahun 2014 melalui peraturan presiden (perpres) tentang pembangunan tol lintas sumatera.
kepala kejaksaan negeri muba, roy riady sh mh, menjelaskan bahwa hambatan pembangunan jalan tol ini berawal dari penetapan lokasi trase betung-tempino jambi oleh bupati muba yang digugat oleh pt smb, dengan dirut ha, melalui jalur pengadilan tata usaha negara (ptun).
gugatan tersebut dilayangkan karena lahan trase tol disebut masuk dalam hak guna usaha (hgu) yang dikuasai pt smb.
baca juga:kerugian negara mencapai rp4,7 miliar, kejari kembali tetapkan 2 tersangka kasus tipikor panwaslu oki
baca juga:tak kunjung tobat, residivis curanmor bakal lebaran di balik jeruji 
"seharusnya, hgu hanya bersifat pinjaman hak sementara dari negara. ketika negara membutuhkan lahan tersebut untuk pembangunan, lahan wajib dikembalikan dengan mekanisme ganti rugi sesuai aturan yang berlaku," jelas roy riady dalam konferensi pers, kamis (6/3).
namun, ha justru mempersoalkan penetapan lokasi trase tol dengan mengajukan gugatan ke ptun.
meski gugatan itu diajukan melebihi batas waktu, ptun tetap memenangkan gugatan tersebut.
baca juga:4 pelaku tawuran maut di banyuasin ditangkap polisi : terancam 15 tahun penjara !
baca juga:tragedi lubuklinggau : utang tak terbayar, nyawa melayang di tangan sahabat !
upaya banding yang diajukan pemkab muba akhirnya dicabut tanpa alasan yang jelas, sehingga putusan ptun menjadi inkracht (berkekuatan hukum tetap).
pada tahun 2024, ditetapkan perubahan lokasi trase tol dengan luas yang lebih besar.
ha kemudian mengajukan sanggahan terhadap dua bidang tanah seluas 34 hektare di desa peninggalan dan simpang tungkal, yang diklaim sebagai miliknya.
baca juga:tahanan lapas muara enim kabur berhasil ditangkap
baca juga:diduga rugikan pendapatan daerah : ptbss ancam pidanakan petinggi rmk !
namun, pihak bpn muba menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara.
"ha bersama am melakukan pemufakatan jahat dengan membuat dan menandatangani surat pengakuan fisik pemilikan lahan. surat tersebut ditandatangani oleh kepala desa dan kepala dusun atas perintah dan intervensi y, pejabat pemkab muba," beber kajari muba.
surat pengakuan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan klaim ganti rugi lahan tol.
namun, saat penyidik melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata tanah yang diklaim ha adalah tanah negara dan bekas kawasan hutan.
setelah dilakukan pemeriksaan intensif, penyidik kejari muba menetapkan ha dan am sebagai tersangka.
am langsung digiring menggunakan rompi tahanan untuk menjalani penahanan.
kedua tersangka dijerat dengan pasal 9 juncto pasal 15 undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor) tentang pemufakatan jahat dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
"tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. kami terus mendalami peran sejumlah pihak, termasuk pejabat pemkab muba yang diduga terlibat dalam pemufakatan ini," ujar roy riady.
selain kasus ganti rugi lahan tol, penyidik juga menemukan bahwa ha selaku direktur pt smb telah menguasai dan mengelola kebun seluas lebih dari 900 hektare tanpa memiliki dokumen izin usaha perkebunan (iup) maupun hgu.
"ini adalah bagian dari lahan yang hendak diklaim untuk penggantian uang tol. artinya, ada dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dengan modus mafia tanah," tegas roy riady.
penyidik kini tengah melengkapi berkas perkara dan mendalami aliran dana hasil pengelolaan kebun ilegal tersebut.
kejari muba menegaskan komitmennya untuk menindak tegas seluruh pelaku yang terlibat dalam mafia tanah, demi menjaga integritas pembangunan nasional.
kejari muba mengimbau masyarakat agar melaporkan segala bentuk praktik mafia tanah yang dapat menghambat pembangunan nasional.
roy riady memastikan bahwa kejaksaan akan bertindak transparan dan profesional dalam menegakkan hukum.
"pembangunan infrastruktur adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan proyek strategis nasional untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum," pungkasnya.