Walikota Lubuklinggau Bakal Evaluasi Anggaran Seluruh OPD, Ini Alasannya!

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 02 Mar 2025 - 16:46

Walikota Lubuklinggau, H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim), didampingi Wakil Walikota, H Rustam Effendi-Foto : Maryati-

KORANPALPOS.COM - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, harus legowo tidak bisa lagi seenaknya menggunakan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial, apalagi jalan-jalan keluar kota yang dikemas dengan dinas luar.

Pasalnya, Walikota Lubuklinggau berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran di seluruh OPD.

Rencana evakuasi anggaran ini disampaikan langsung oleh Walikota Lubuklinggau, H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim), didampingi Wakil Walikota, H Rustam Effendi, saat kembali ke Bumi Sebiduk Semare, usai mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang, Sabtu 1 Maret 2025.

Menurut Yoppy, evaluasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah.

Dalam kebijakan tersebut, beberapa pos anggaran di OPD bakal mengalami pemangkasan, terutama yang dianggap tidak terlalu mendesak atau dapat dioptimalkan.

Beberapa anggaran yang kemungkinan besar akan dipangkas antara lain:

Perjalanan dinas, untuk mengurangi beban belanja pegawai dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam koordinasi antar instansi.

Belanja alat tulis kantor (ATK), dengan mendorong digitalisasi administrasi guna mengurangi penggunaan kertas dan perlengkapan lain yang kurang esensial.

Kegiatan seremonial dan rapat di luar kantor, yang akan diarahkan agar lebih efisien dan memanfaatkan fasilitas pemerintah yang sudah ada.

"Ada beberapa pos anggaran yang nantinya akan kita lakukan efesiensi, diantaranya perjalanan dinas, belanja ATK, kegiatan yang sifatnya seremoni dan lain-lain," ungkap Yoppy.

walikota lubuklinggau bakal evaluasi anggaran seluruh opd, ini alasannya!                             koranpalpos.com - seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kota lubuklinggau, harus legowo tidak bisa lagi seenaknya menggunakan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial, apalagi jalan-jalan keluar kota yang dikemas dengan dinas luar. 
pasalnya, walikota lubuklinggau berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran di seluruh opd.
rencana evakuasi anggaran ini disampaikan langsung oleh walikota lubuklinggau, h rachmat hidayat (yoppy karim), didampingi wakil walikota, h rustam effendi, saat kembali ke bumi sebiduk semare, usai mengikuti retret kepala daerah di magelang, sabtu 1 maret 2025.
menurut yoppy, evaluasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi presiden (inpres) no.1 tahun 2025  yang menekankan efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah.
dalam kebijakan tersebut, beberapa pos anggaran di opd bakal mengalami pemangkasan, terutama yang dianggap tidak terlalu mendesak atau dapat dioptimalkan. 
baca juga:perubahan jadwal penerbangan di bandara silampari mulai maret 2025, ini penjelasan pihak bandara!
baca juga:ribuan warga oku terdampak bencana banjir
beberapa anggaran yang kemungkinan besar akan dipangkas antara lain:
perjalanan dinas, untuk mengurangi beban belanja pegawai dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam koordinasi antar instansi.
belanja alat tulis kantor (atk), dengan mendorong digitalisasi administrasi guna mengurangi penggunaan kertas dan perlengkapan lain yang kurang esensial.
kegiatan seremonial dan rapat di luar kantor, yang akan diarahkan agar lebih efisien dan memanfaatkan fasilitas pemerintah yang sudah ada.
baca juga:bpbd oku timur gelar pelatihan keluarga tanggap bencana 
baca juga:polres banyuasin bagikan alat kebersihan masjid dan sembako sambut ramadhan
"ada beberapa pos anggaran yang nantinya akan kita lakukan efesiensi, diantaranya perjalanan dinas, belanja atk, kegiatan yang sifatnya seremoni dan lain-lain," ungkap yoppy.
ditegaskan yoppy, kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal dan tepat sasaran sesuai dengan inpres no.1 tahun 2025. 
“evaluasi ini bukan sekadar pemangkasan, tetapi bagaimana kita bisa lebih efisien dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. 
ia juga meminta setiap opd untuk menyusun laporan penggunaan anggaran secara transparan serta menyusun strategi baru agar efisiensi tidak mengganggu program prioritas daerah.
baca juga:sambut bulan suci ramadan 2025 : gelar doa bersama dan santuni anak yatim 
baca juga:perkuat ketahanan pangan : polsek rkt lakukan penanaman jagung di desa jungai
langkah ini mendapat dukungan dari sejumlah masyarakat.  
kendati demikian, mereka juga meminta walikota lubuklinggau tetap memperhatikan dan memprioritaskan layanan yang langsung bersentuhan dengan publik dan pembangunan infraktuktur dasar yang menyentuh masyarakat langsung.
"pada dasarnya kita masyarakat sangat mendukung efesiensi anggaran apa lagi itu dl (dinas luar), tetapi kita harapkan prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pembangunan jalan, listrik dan air, termasuk pendidikan dan kesehatan serta pelayanan langsung ke masyarakat tetap jadi prioritas dan jika perlu pos anggarannya ditambah," ungkap rusmadi, salah satu ketua rt di kota lubuklinggau. 
intinya tambah rusmadi,  efisiensi anggaran ini tidak menghambat pembangunan, tetapi justru meningkatkan efektivitas belanja daerah.
baca juga:pemkab muba bakal gelar acara serah terima jabatan bupati dan wakil bupati muba
baca juga:pulang retret kepala daerah : yoppy bagi pengalamannya 8 hari di magelang 
senada dikatakan fauzi, warga kelurahan cereme taba, kecamatan lubuklinggau timur. 
"dengan evaluasi ini, diharapkan pemerintah kota lubuklinggau dapat mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," katanya.