PHR Zona 4 Bahas Illegal Tapping

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Safei Syafrie membuka diskusi Pengamanan Obvitnas Guna Peningkatan Produksi Menuju Swasembada Energi. (Foto: Dokumen PHR Zona 4)-Foto: Prabu-
KORANPALPOS.COM - Pencurian minyak atau illegal tapping telah menjadi masalah yang serius di Indonesia, khususnya di wilayah Sumbagsel.
Aktivitas pencurian ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak negatif pada produksi energi nasional.
Menyikapi masalah ini, PT Pertamina Hulu Rokan Regional (PHR) Zona 4 menggelar diskusi dengan para pemangku kepentingan, termasuk SKK Migas dan KKKS, pada Selasa, 22 Februari 2025, di Palembang.
Diskusi kali ini mengusung tema "Pengamanan Obvitnas Guna Peningkatan Produksi Menuju Swasembada Energi."
BACA JUGA:Askolani Siap Bangun Banyuasin 5 Tahun ke Depan
BACA JUGA:Satu Keluarga Keracunan Asap Genset : Begini Kondisi Korban Selamat !
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel yang diwakili oleh Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Safei Syafrie, serta Field Manager Adera, Adam Syukron Nasution.
Juga hadir Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Khristia Lutfiasandhi SH MH.
Dalam diskusi tersebut, Safei Syafrie menyampaikan apresiasi terhadap upaya penggagalan pencurian minyak yang dilakukan oleh KKKS bersama stakeholder.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara SKK Migas, KKKS, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menekan angka gangguan keamanan demi meningkatkan produksi migas nasional, yang ditargetkan mencapai 1 juta BOPD.
BACA JUGA:4 Saksi Dugaan Korupsi Proyek Siring Diperiksa
BACA JUGA:Jelang Ramadan, Daging Sapi Laris Manis di Muaraenim
Sementara, Kajari Prabumulih, Khristia Lutfiasandhi menegaskan bahwa pihaknya memiliki peran penting dalam penegakan hukum untuk mengamankan objek vital nasional (Obvitnas).
Ia menekankan perlunya berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku.