Pemprov Sumsel Atur Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan Edward Candra. Foto:Antara--
KORANPALPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengatur jam kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan tersebut selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.
Sekda Sumsel Edward Candra di Palembang, Rabu mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Nomor 800.1/3832/BKD.I/2025 tentang Jam Kerja Pegawai ASN pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Pemprov Sumsel yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023.
Untuk jam kerja ASN Pemprov Sumsel selama Ramadhan itu mulai hari Senin-Kamis pada pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB, yang sebelumnya itu mulai pada pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB.
Kemudian, untuk masuk kerja pada Jumat juga akan dilakukan penyesuaian mulai pada pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB. Namun, pada hari Jumat waktu istirahat sedikit berbeda mulai dari pukul 11.30 sampai 12.30 WIB.
BACA JUGA:Lantik Empat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
BACA JUGA:Sumsel Fokus Garap UMKM Kopi pada 2025
"Begitu juga pada jadwal Senin-Kamis jam istirahat berlangsung dari pukul 12.00 sampai 12.30 WIB khusus untuk Salat Zuhur," katanya.
Ia mengatakan aturan mengenai penyesuaian jadwal kerja pada bulan Ramadan itu telah diedarkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, dirinya memastikan para ASN akan bekerja seperti biasa tanpa ada penurunan layanan terhadap masyarakat.
"Meskipun pada bulan Ramadhan, kinerja harus tetap seperti biasa. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh kendor. Saya kira teman-teman OPD sudah terbiasa dengan situasi di Bulan Ramadan," ujarnya.
Edward mengatakan aturan itu kerja ASN juga akan berlangsung di seluruh kabupaten dan kota di Sumsel. Setiap daerah akan membuat surat edaran (SE) masing-masing saat memasuki bulan Ramadhan.
BACA JUGA:Siap Ikuti Paralegal Justice Award 2025 untuk 100 Kades/Lurah di Sumsel
BACA JUGA:Inovasi Promax Kilang Plaju Berkontribusi Turunkan Emisi CO2
"Kebijakan ini berlaku secara serentak di daerah, nanti masing-masing kabupaten dan kota akan menyesuaikan dengan edaran yang sudah dikeluarkan," kata dia. (ant)