Menyusul Mantan Kades : Bendahara Desa Petanang Dijerat Kasus Korupsi Dana Desa Rp1,2 Miliar !

Reporter: Fahrozie Kite |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 25 Feb 2025 - 11:48

Bendahara Desa Petanang, Rasti Oktaviani ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dana Desa Rp1,2 miliar dan langsung dilakukan penahanan, Selasa 25 Februari 2025-Foto : Dokumen Palpos-

menyusul mantan kades : bendahara desa petanang dijerat kasus korupsi dana desa rp1,2 miliar !                            koranpalpos.com - kejaksaan negeri (kejari) muara enim terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) desa petanang, kecamatan lembak, tahun anggaran 2019-2023.
setelah mendalami hasil penyidikan, kejari muara enim akhirnya menetapkan tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara hingga rp1,2 miliar tersebut.
tersangka baru yang ditetapkan adalah bendahara desa petanang, rasti oktaviani (ro).
baca juga:korupsi dana desa rp1,2 miliar : oknum mantan kades petanang masuk bui !
baca juga:kejari oku sosialisasikan aplikasi jaga desa untuk transparansi dana desa
ia menyusul mantan kepala desa (kades) petanang, samsirin (s), yang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah ditahan.
penetapan rasti oktaviani sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka kepala kejaksaan negeri muara enim nomor: b-337/l.6.15/fd.1/02/2025 tanggal 24 februari 2025.
keputusan ini diambil setelah tim penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup kuat untuk menjeratnya dalam kasus ini.
kajari muara enim, rudi iskandar sh mh, melalui kasi intelijen anjasra karya sh mh yang didampingi kasi pidana khusus (pidsus) willy pramudya ronaldo se sh mh dan kasi perdata dan tata usaha negara (datun) mayorudin febri sh mh, menjelaskan modus yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana korupsi.
baca juga:kejari muaraenim sita aset terpidana korupsi dana desa tanjung medang 
baca juga:korupsi dana desa : mantan kades harimau tandang divonis 4 tahun !
"tersangka ro bersama tersangka s melakukan berbagai manipulasi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk belanja fiktif, kekurangan volume pekerjaan fisik, dan pajak kegiatan yang tidak disetorkan," ungkap anjasra dalam konferensi pers di kantor kejari muara enim, selasa 25 februari 2025.
menurut anjasra, berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan tersangka antara lain:
1. penggunaan kas desa yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban sebesar rp606 juta.
baca juga:kejari muara enim tahan oknum kades tanjung medang korupsi dana desa rp485 juta
baca juga:korupsi dana desa dan add : oknum kades di muara enim ditangkap polisi !
2. sisa penggunaan apbdes yang tidak terdapat di kas desa, baik tunai maupun di rekening kas desa, senilai rp538 juta.
3. belanja barang fiktif sebesar rp56,5 juta.
4. pajak kegiatan yang tidak disetorkan sebesar rp26,2 juta.
baca juga:kepala desa tanjung medang masuk bui : korupsi dana desa rp485 juta sejak 2015 !
baca juga:kapolres musi rawas beri warning kades: hati-hati pengunaan dana desa!
5. kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar rp2,9 juta.
dengan berbagai temuan tersebut, kerugian negara akibat korupsi ini mencapai total rp1,2 miliar.
"rasti oktaviani selaku bendahara desa mencairkan dana desa, namun penggunaannya tidak sesuai dengan aturan, banyak di antaranya yang fiktif. meski kades samsirin yang menikmati hasilnya, perbuatan rasti tetap memperkaya orang lain dan merugikan negara," tambah anjasra.
atas perbuatannya, rasti oktaviani dijerat dengan pasal berlapis dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain:
1. pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
2. pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
selain itu, guna mempercepat proses hukum, kejari muara enim menerbitkan surat perintah penahanan tingkat penyidikan nomor: print-02/l.6.15/fd.1/02/2025 tanggal 24 februari 2025.
berdasarkan surat tersebut, rasti oktaviani akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan di lapas kelas iib muara enim, terhitung sejak 24 februari 2025 hingga 15 maret 2025.
kasus korupsi apbdes di desa petanang ini menambah daftar panjang penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
warga setempat yang sebelumnya menaruh harapan besar pada program pembangunan desa merasa kecewa dengan adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum perangkat desa.
beberapa warga desa petanang berharap agar proses hukum dapat berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.
"kami sangat kecewa karena uang yang seharusnya untuk pembangunan desa malah dikorupsi. kami berharap kejaksaan bisa mengusut kasus ini sampai tuntas," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
tak hanya masyarakat, sejumlah aktivis anti-korupsi di sumatera selatan juga ikut menyoroti kasus ini.
mereka mendesak pihak berwenang untuk memperketat pengawasan terhadap dana desa agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, kejari muara enim menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelaku yang terbukti menyalahgunakan dana publik.
"kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa lainnya agar lebih transparan dalam mengelola keuangan desa. kami tidak akan ragu untuk menindak siapapun yang terbukti melakukan korupsi," ujar anjasra.
pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan dan audit terhadap pengelolaan dana desa.
salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sistem keuangan desa berbasis digital yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas lebih baik.
selain itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa juga menjadi faktor penting dalam mencegah praktik korupsi.
dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat, setiap indikasi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan dilaporkan kepada pihak berwenang.
penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi apbdes desa petanang menegaskan bahwa kejari muara enim tidak main-main dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.
dengan total kerugian negara mencapai rp1,2 miliar, diharapkan proses hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat serta menjadi pelajaran bagi perangkat desa lainnya agar tidak menyalahgunakan dana desa.
masyarakat dan berbagai pihak kini menunggu kelanjutan proses hukum terhadap rasti oktaviani dan tersangka lainnya, berharap agar kasus ini dapat diusut hingga tuntas dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dana desa di indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan