MK Kocong Ulang Pilkada Empat Lawang : Joncik-Arifai Vs HBA-Henny !

Reporter: Bambang |

Editor: Robiansyah |

Senin , 24 Feb 2025 - 17:06

Pilkada Empat Lawang dipastikan diulang yang diikuti pasangan Joncik-Arifai dan Budi Antoni-Henny-Foto : Dokumen Palpos-

mk kocong ulang pilkada empat lawang  : joncik-arifai vs hba-henny !                             koranpalpos.com - mahkamah konstitusi (mk) memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang (psu) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten empat lawang, provinsi sumatera selatan.
putusan ini dibacakan dalam sidang yang berlangsung pada senin, 24 februari 2025, di gedung mk, jakarta.
dalam sidang tersebut, hakim mk, daniel yusmic p foekh, menyatakan bahwa psu pilkada empat lawang hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni:
baca juga:hba vs joncik di pilkada empat lawang 2024 : diprediksi bakal sengit !
baca juga:mk putuskan satu gugatan pilkada empat lawang gugur
1. h. joncik muhammad - arifai
2. h. budi antoni aljufri (hba) - henny verawati
putusan ini sekaligus membatalkan hasil penghitungan suara yang sebelumnya ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten empat lawang.
baca juga:hba siap hadapi pilkada empat lawang 2024: semua tahapan telah ditempuh sesuai prosedur !
baca juga:hanya 1 pasangan bakal calon daftar pilkada empat lawang 2024 : joncik - arifai melenggang sendirian !
mk menilai bahwa pelaksanaan pilkada sebelumnya mengandung permasalahan hukum yang berdampak pada hasil pemilihan.
dalam putusan tersebut, mk juga memberikan kesempatan kepada kedua pasangan calon untuk melakukan satu kali kampanye sebelum psu dilaksanakan.
selain itu, debat terbuka antara kedua kandidat juga diperbolehkan guna memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami visi, misi, serta program yang diusung oleh masing-masing pasangan.
baca juga:pilkada empat lawang makin memanas : kpu kembalikan berkas pendaftaran hba-henny ! 
baca juga:detik-detik akhir pendaftaran : pilkada empat lawang memanas, hba-henny menantang petahana joncik-arifai !
dengan demikian, psu menjadi momentum penting bagi warga kabupaten empat lawang untuk menentukan pemimpin mereka dengan lebih objektif dan transparan.
putusan ini tentunya membawa dampak besar bagi proses demokrasi di empat lawang.
beberapa implikasi dari keputusan ini antara lain:
baca juga:mengapa hanya bupati empat lawang di sumatera selatan yang belum dilantik ? ternyata ini masalahnya !
baca juga:tanggapi isu dua periode : kuasa hukum hba-henny sampaikan surat resmi ke kpu empat lawang !
1. legitimasi hasil pilkada
dengan digelarnya psu, hasil akhir pemilihan diharapkan lebih kredibel dan diterima oleh semua pihak.
ini penting untuk memastikan bahwa kepala daerah terpilih benar-benar mendapatkan dukungan rakyat secara sah.
2. persaingan ketat
dengan hanya dua pasangan calon yang bertarung, persaingan diprediksi semakin ketat karena masing-masing kandidat akan berusaha maksimal untuk meraih suara pemilih.
3. potensi dinamika politik
keputusan mk ini bisa memicu dinamika politik baru, baik di tingkat lokal maupun di antara pendukung kedua pasangan calon.
ketua kpu empat lawang menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan psu sesuai dengan putusan mk dan akan berkoordinasi dengan bawaslu serta aparat keamanan guna memastikan pemilihan berlangsung aman dan tertib.
masyarakat empat lawang merespons putusan ini dengan beragam pendapat.
sebagian menilai psu sebagai langkah yang adil untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi meningkatnya tensi politik di daerah tersebut.
sementara itu, tim sukses dari kedua pasangan calon menyatakan kesiapannya untuk kembali bertarung di psu.
mereka juga mengajak seluruh pendukung untuk tetap menjaga kondusivitas dan mendukung jalannya pemilihan ulang dengan damai.
dengan keputusan mk ini, semua mata kini tertuju pada pelaksanaan psu di empat lawang.
masyarakat berharap agar pemungutan suara ulang berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipercaya oleh rakyat.
sengketa pilkada empat lawang berawal dari dugaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan.
sejumlah laporan masuk ke bawaslu dan akhirnya dibawa ke mahkamah konstitusi oleh pasangan calon yang merasa dirugikan.
beberapa pelanggaran yang dilaporkan meliputi:
1. dugaan pelanggaran administratif dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
2. ketidaknetralan sejumlah petugas pemilu yang diduga berpihak kepada salah satu pasangan calon.
3. dugaan adanya mobilisasi pemilih secara tidak sah.
berdasarkan laporan dan bukti yang diajukan, mk memutuskan bahwa pemungutan suara harus diulang untuk memastikan integritas hasil pemilihan.
pilkada empat lawang bukan satu-satunya yang menghadapi sengketa di mk. sejumlah daerah lain di sumatera selatan juga mengajukan gugatan terkait hasil pilkada 2024.
dalam perkembangan terbaru, mahkamah konstitusi mencatat enam wilayah yang menyumbang gugatan, yakni:
1. kabupaten empat lawang
2. kota pagaralam
3. kabupaten muara enim
4. kabupaten banyuasin
5. kabupaten ogan komering ulu (oku)
6. kota palembang
menariknya, dua daerah, yaitu kabupaten empat lawang dan kota pagaralam, masing-masing menyumbang dua gugatan yang berasal dari kubu berbeda.
gugatan pilbup empat lawang menjadi perhatian utama dengan dua gugatan yang diajukan dari kubu berbeda.
gugatan pertama diajukan budi antoni aljufri, melalui kuasa hukum fahmi nugroho, pada kamis (5/12/2024).
gugatan ini dipicu oleh pembatalan pencalonannya oleh kpu, sehingga budi tidak dapat berkompetisi dalam pilkada.
gugatan kedua diajukan pasangan calon (paslon) ruli margianto dan anggi aribowo juga menggugat hasil pilkada melalui kuasa hukum martadinata pada rabu (4/12/2024).
dalam hasil rekapitulasi kpu, pasangan joncik muhammad-arifai unggul dengan 147.332 suara, sementara kolom kosong meraih 35.923 suara.
dengan adanya keputusan mk terkait psu empat lawang, publik kini menantikan proses demokrasi yang lebih transparan dan adil, serta memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dalam pilkada 2025.
menyikapi putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait pemungutan suara ulang (psu) di kabupaten empat lawang, komisi pemilihan umum (kpu) provinsi sumatera selatan segera mengambil langkah konkret dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu serta pengawas pemilu.
ketua kpu sumsel, andika, menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti putusan mk dengan langkah-langkah yang terencana dan terstruktur.
“tentu (putusan mk) akan kita tindaklanjuti dengan segera. kami akan melakukan rapat koordinasi dalam waktu dekat guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar andika saat dikonfirmasi pada senin, 24 februari 2025.
menurut andika, pelaksanaan psu dan tahapan pilkada ulang harus dilakukan paling lama 60 hari setelah putusan mk dibacakan.
hal ini sesuai dengan aturan yang mengatur pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam rangka memastikan proses demokrasi yang lebih transparan dan adil bagi masyarakat empat lawang.
“nanti pelaksanaan psu dilakukan paling lambat 60 hari setelah putusan dibacakan. kami harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, konsolidasi dengan penyelenggara pemilu di daerah, hingga persiapan tahapan kampanye sebelum hari pencoblosan,” jelasnya.
dengan adanya psu, hasil penghitungan suara sebelumnya yang telah ditetapkan oleh kpu empat lawang dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
mk juga memberikan kesempatan kepada kedua pasangan calon untuk melakukan satu kali kampanye serta menggelar debat publik guna memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat terkait visi dan misi mereka.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan