Mengapa Hanya Bupati Empat Lawang di Sumatera Selatan yang Belum Dilantik ? Ternyata Ini Masalahnya !

mengapa hanya bupati empat lawang di sumatera selatan yang belum dilantik ? ternyata ini masalahnya ! koranpalpos.com - proses pelantikan kepala daerah terpilih di kabupaten empat lawang, sumatera selatan, masih tertunda hingga saat ini. penyebabnya adalah adanya sengketa hasil pilkada 2024 yang masih berlangsung di mahkamah konstitusi (mk). dari total 17 kepala daerah di sumsel yang telah dilantik, hanya kepala daerah empat lawang yang belum menerima pelantikannya. baca juga:mk putuskan satu gugatan pilkada empat lawang gugur baca juga:aksi bakar ban di jalan lintas tengah sumatera : respons massa tidak puas dengan keputusan kpu empat lawang ! kepala biro pemerintahan dan otonomi daerah sumsel, sri sulastri, menegaskan bahwa pelantikan baru bisa dilakukan setelah ada putusan inkrah dari mk. "pelantikan harus menunggu putusan mk inkrah terlebih dahulu. selama proses ini berlangsung, pemerintahan empat lawang masih dipimpin oleh penjabat bupati," jelas sri sulastri di palembang, sabtu 22 februari 2025. pada pilkada 2024, pasangan joncik-rifai maju sebagai calon tunggal dan memperoleh 147.332 suara. baca juga: kpu empat lawang tetapkan satu pasangan calon bupati untuk pilkada 2024 : hba-henny tak lolos ! baca juga:tanggapi isu dua periode : kuasa hukum hba-henny sampaikan surat resmi ke kpu empat lawang ! meskipun memenangkan pemilihan, pelantikannya belum bisa dilakukan karena adanya gugatan dari mantan bupati empat lawang, budi antoni aljufri. budi menggugat komisi pemilihan umum (kpu) empat lawang setelah pendaftarannya sebagai calon bupati ditolak. kpu menilai bahwa budi telah menjabat dua periode sebagai bupati, sehingga tidak dapat mencalonkan diri kembali. baca juga:diduga tidak transparan : kpu empat lawang enggan berikan salinan dpt kepada paslon hba-henny ! baca juga:kuasa hukum bantah isu hba menjabat dua periode di empat lawang, ini putusan mk ! namun, budi tidak setuju dengan keputusan kpu. menurutnya, ia belum menjabat dua periode penuh karena pada periode kedua, ia berhenti sebelum mencapai 2,5 tahun masa jabatan. ia beranggapan bahwa jika belum menjabat lebih dari 2,5 tahun, maka masa jabatan tersebut tidak dihitung sebagai satu periode penuh. baca juga:hba siap hadapi pilkada empat lawang 2024: semua tahapan telah ditempuh sesuai prosedur ! baca juga:pilkada empat lawang makin memanas : kpu kembalikan berkas pendaftaran hba-henny ! di sisi lain, kpu empat lawang tetap berpegang pada keputusan awal. menurut kpu, budi antoni telah menjabat sebagai bupati selama 2 tahun 8 bulan 7 hari pada periode kedua, yang berarti melebihi batas 2,5 tahun. oleh karena itu, pencalonannya dianggap tidak memenuhi syarat untuk maju kembali sebagai kepala daerah. "kami telah melakukan verifikasi mendalam sebelum mengambil keputusan ini. dua tim telah diterjunkan untuk mengecek data ke berbagai instansi terkait, termasuk kpu ri, kemendagri, dan pengadilan tinggi dki jakarta," ujar perwakilan kpu empat lawang. selain itu, tim verifikasi juga melakukan pengecekan di tingkat provinsi melalui biro pemerintahan dan otonomi daerah sumatera selatan di palembang. hasil dari semua pengecekan ini memperkuat keputusan bahwa budi tidak bisa mencalonkan diri kembali. saat ini, seluruh pihak masih menunggu hasil putusan final dari mahkamah konstitusi. jika gugatan budi antoni ditolak, maka pelantikan pasangan joncik-rifai dapat segera dilaksanakan. sebaliknya, jika mk menerima gugatan budi, maka bisa terjadi pemilihan ulang atau kemungkinan keputusan lain yang akan berpengaruh terhadap kepemimpinan di empat lawang. proses sengketa ini menjadi perhatian publik, terutama warga empat lawang yang ingin kepastian mengenai kepemimpinan daerah mereka. selama proses hukum masih berlangsung, roda pemerintahan di empat lawang tetap berjalan di bawah kendali penjabat bupati. kasus ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik dan masyarakat setempat. sejumlah warga empat lawang berharap agar keputusan mk bisa segera keluar agar kepemimpinan daerah tidak terganggu dalam waktu yang lama. seorang warga bernama herman (52) menyatakan bahwa ia dan warga lain hanya ingin pemerintahan berjalan lancar. "kami hanya berharap siapa pun pemimpinnya nanti, yang penting bisa membawa kemajuan untuk empat lawang. sengketa ini jangan sampai menghambat pembangunan di daerah," ujar herman. jika putusan mk keluar dalam waktu dekat, maka pelantikan kepala daerah empat lawang bisa dilakukan dalam hitungan minggu atau bulan setelah keputusan ditetapkan. namun, jika ada perintah dari mk untuk pemilihan ulang, maka proses akan menjadi lebih panjang. pemerintah daerah dan kpu empat lawang harus kembali mempersiapkan tahapan pemilihan dari awal. sementara menunggu keputusan mk, pemerintah provinsi sumatera selatan terus memantau perkembangan dan memastikan roda pemerintahan di empat lawang tetap berjalan dengan baik. "kami akan mengikuti setiap perkembangan dan memastikan bahwa empat lawang tetap memiliki pemerintahan yang berjalan dengan baik sampai pelantikan resmi dilakukan," ujar sri sulastri. pelantikan kepala daerah empat lawang masih tertunda karena adanya sengketa pilkada di mk. sengketa ini bermula dari gugatan mantan bupati budi antoni aljufri terhadap kpu empat lawang, yang menolak pencalonannya karena dinilai sudah menjabat dua periode. saat ini, semua pihak masih menunggu hasil putusan mk. jika gugatan ditolak, maka pelantikan pasangan joncik-rifai bisa segera dilakukan. namun, jika mk mengabulkan gugatan, maka bisa terjadi pemilihan ulang atau keputusan lain yang berpengaruh terhadap kepemimpinan di empat lawang. masyarakat berharap agar keputusan segera keluar agar roda pemerintahan tidak terganggu dan pembangunan daerah bisa terus berjalan dengan baik.

Tag

• # kpuempat lawang
• # hukum dan politik
• # sengketa pilkada
• # pilkada empat lawang
• # pelantikan bupati
• # berita sumsel
• # sumatera selatan
• # politik indonesia
• # mahkamah konstitusi
• # pemilu 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•