LAPSUS : Dinasti Politik atau Mewakili Milenia ?

Sedangkan Alwi, warga Kemuning Kota Palembang menilai, penunjukan Gibran menjadi Bacawapres Prabowo tidak melanggar.

BACA JUGA:LAPSUS : Tetaplah Beroperasi dan Tambah Armada

"Jikapun dianggap politik dinasti, itu juga tidak melanggar. Namun kenapa ini menjadi polemik, itu  karena hal ini dilihat sudut etika dan kepantasan. Nah bagi masyarakat selaku pemilih bisa menilai dari sudut pandang etika dan kepantasan," tandasnya.

Sementara itu, BEM Unsri memprotes hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masalah pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai bentuk protes, BEM Unsri melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Sumsel

Lucky, selaku Kepala Departemen Kerjasama Eksternal BEM Unsri mengatakan, mereka ingin menunjukkan bahwa kaum muda seharusnya memiliki representasi yang lebih kuat dalam politik tanpa harus melalui jalur politik dinasti.

"Kami, kaum muda, ingin mengatakan bahwa suara kami seharusnya diwakili oleh pemimpin yang mewakili ide dan visi, bukan hubungan keluarga," ujar Lucky.

Para peserta aksi membawa spanduk bertuliskan #TolakPolitikDinasti sebagai bentuk protes mereka terhadap penunjukan Gibran.

Lucky menambahkan, BEM Unsri menegaskan pentingnya demokrasi yang sehat dan perwakilan yang adil dalam politik. Dimana BEM Unsri

menekankan bahwa politik dinasti hanya akan menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Kami ingin politik yang bersih dan adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi," tambah Lucky.

Disisi lain sejumlah partai pendukung Prabowo-Gibranjuga angkat bicara. Anggota DPRD Ogan Ilir dari Fraksi Golkar,  Sukarni mengaku oke-oke saja dengan pencalonan tersebut.Kendati dalam hal kualitas tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.

"kalau menurut kito selaku partai koalisi oke oke saja, namun bicara masalah kualitas dan kuantitas tentu ado plus minus juga gibran," ungkap Sukarni.

Dikatakannya tetap di satu sisi Gibran anak presiden dan wali kota tentu ada konstituen dan punya masa, loyalis, dan Jokowi. 

Kendati di sisi lain belum masuk toko nasional karena banyak faktor, diantaranya usia masih muda, status sosial cuma dan sekelas wali kota.