Warga OKU Timur Keluhkan Infrastruktur dan Lapangan Kerja : Dapil IV DPRD Sumsel Siap Perjuangkan Aspirasi

Reses anggota DPRD Sumsel Dapil IV di Kabupaten OKU Timur.-Foto : Popa -
KORANPALPOS.COM - Infrastruktur yang kurang memadai masih menjadi keluhan utama warga di Kabupaten OKU Timur.
Masalah ini mencakup kondisi jalan, jembatan, drainase, listrik yang tidak stabil, serta minimnya penerangan jalan.
Keluhan tersebut disampaikan oleh masyarakat dari tiga kecamatan, yakni Martapura, Belitang, dan BP Peliung, saat anggota Dapil IV DPRD Sumsel menggelar reses masa sidang II tahun 2025.
Reses yang berlangsung pada 10 hingga 17 Februari 2025 ini dipimpin oleh Angga Saputra, SH, MM dari Partai Gerindra selaku koordinator.
BACA JUGA:Khawatir Kena Imbas Penghematan Anggaran : SMAN 4 dan 8 Palembang Curhat ke Dapil I
BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Resmikan Gedung Poli Klinik RSUD : Tingkatkan Layanan dengan Digitalisasi
Turut serta dalam kunjungan ini anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Lindawati Syaropi, SH, MM dari Partai Golkar, Dra Hj Nilawati dari PKB, serta Ir H Syahruddin, ST, MM dari Partai Perindo.
Dalam setiap dialog yang digelar di berbagai desa di tiga kecamatan tersebut, rata-rata warga menyuarakan aspirasi mereka terkait buruknya kondisi infrastruktur.
Salah satu masalah yang paling banyak disoroti adalah sistem drainase yang buruk, yang menyebabkan genangan air dan berpotensi menimbulkan banjir.
“Memang tidak bagusnya drainase menjadi penyebab air tergenang dan bisa saja menyebabkan banjir. Aspirasi warga ini kita tampung dan akan kita perjuangkan di sidang paripurna nanti,” ujar Angga Saputra.
BACA JUGA:YBM PLN UIP Optimalkan Penyaluran Dana Zakat 2025
BACA JUGA:Apresiasi Perdagangan Karbon Terbesar dari PLN
Di Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, warga meminta perhatian khusus terhadap kondisi jalan yang rusak serta jembatan dengan pondasi patah yang menghambat mobilitas masyarakat.
Selain itu, warga juga mengajukan permohonan bantuan untuk organisasi kepemudaan, alat-alat rebana, serta pembangunan gedung kantor desa.