Rencana Naiknya Iuran BPJS Kesehatan 2026 : Masyarkat Bakal Makin Terjepit !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 13 Feb 2025 - 21:09

Aktifitas pelayanan peserta BPJS kesehatan.-Foto : Koer Palpos -

KORANPALPOS.COM – Di tengah kondisi masyarakat yang sedang mengalami tekanan ekonomi akibat kebijakan kenaikan pajak pertimbahan nilai (PPN) sebesar 12 persen, warga masyarakat seperti harus siap kembali mendapatkan tekanan yakni adanya rencana pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan yang akan menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan akan berlaku menaikkan iuran pada 2026 mendatang.

Kebijakan ini jika jadi diterapkan tentu akan kembali membebani warga masyarakat terutama warga masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.

Hal ini pertama kali disampaikannya Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin kepada awak media di Istana Negara, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Hitung-hitungan kami sama Bu Menkeu (Sri Mulyani), 2025 harusnya aman. Di 2026, kemungkinan mesti ada adjustment di tarifnya," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menambahkan, ia juga akan membahas persoalan ini dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia menyebut telah diatur waktu untuk membahas keputusan ini dengan pemimpin negara tersebut.

"Itu yang nanti saya akan bicarakan dengan Ibu Sri Mulyani dengan Pak Presiden. Mungkin sudah disiapkan waktu untuk Bapak Presiden karena itu harus dilakukan perhitungan yang baik," tambahnya.

Menurutnya, penyesuaian sangat penting dilakukan saat ini mengingat semakin banyaknya kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan program kesehatan untuk masyarakat.

Hal ini bahkan menjadi salah satu yang membuat rumah sakit mengeluhkan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien dengan BPJS Kesehatan.

rencana naiknya iuran bpjs kesehatan 2026 : masyarkat bakal makin terjepit !                            koranpalpos.com – di tengah kondisi masyarakat yang sedang mengalami tekanan ekonomi  akibat kebijakan kenaikan pajak pertimbahan nilai (ppn) sebesar 12 persen, warga masyarakat seperti harus siap kembali mendapatkan tekanan yakni adanya rencana pemerintah pusat melalui menteri kesehatan yang akan menaikan iuran badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan.
rencana kenaikan iuran bpjs kesehatan akan berlaku menaikkan iuran pada 2026 mendatang.
kebijakan ini jika jadi diterapkan tentu akan kembali membebani warga masyarakat terutama warga masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.
hal ini pertama kali disampaikannya menteri kesehatan, budi gunadi sadikin kepada awak media di istana negara, jakarta pusat, belum lama ini.
baca juga:sidang lanjutan!!!proyek retrofit sistem sootblowing pltu bukit asam parameter hasil qualitas pekerjaan semua 
baca juga:pln lakukan pemadaman listrik di palembang, kamis 13 februari 2025 : berikut daerah yang terdampak !
"hitung-hitungan kami sama bu menkeu (sri mulyani), 2025 harusnya aman. di 2026, kemungkinan mesti ada adjustment di tarifnya," kata budi.
lebih lanjut, budi menambahkan, ia juga akan membahas persoalan ini dengan presiden ri prabowo subianto.
ia menyebut telah diatur waktu untuk membahas keputusan ini dengan pemimpin negara tersebut.
"itu yang nanti saya akan bicarakan dengan ibu sri mulyani dengan pak presiden. mungkin sudah disiapkan waktu untuk bapak presiden karena itu harus dilakukan perhitungan yang baik," tambahnya.
baca juga:minta jadi rutin dan mudah diakses masyarakat 
baca juga:hpn di era digital, ‘media instan’ dan pentingnya literasi digital
menurutnya, penyesuaian sangat penting dilakukan saat ini mengingat semakin banyaknya kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan program kesehatan untuk masyarakat.
hal ini bahkan menjadi salah satu yang membuat rumah sakit mengeluhkan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien dengan bpjs kesehatan.
disebutkannya bahwa sebenarnya pihak yang mengeluhkan program jkn bpjs kesehatan lebih banyak dari kalangan tenaga kesehatan dibanding masyarakat sendiri.
"yang mengeluh itu banyaknya tenaga kesehatan dan rumah sakit. pasien mengeluh, tapi mendapatkan benefit sebenarnya jauh lebih banyak daripada itu," ungkapnya.
baca juga:pt pama buka lowongan kerja untuk lulusan sma/smk/ma, d3, dan s1 : terakhir pendaftaran 16 februari 2025 !
baca juga:hapus kegiatan tak bermanfaat : pemprov sumsel jalankan efisiensi anggaran 2025 !
terkait rencana kebijakan pemerintah ini, sejumlah warga sumsel memberikan reaksi.
bagi warga dengan ekonomi menengah ke bawah, kebijakan ini menjadi perhatian serius.
banyak di antara mereka yang merasa khawatir bahwa kenaikan iuran ini akan menambah beban hidup yang sudah cukup berat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 12 persen.
ina, salah seorang  warga palembang  menyatakan kekhawatirannya atas rencana kenaikan bpjs kesehatan tersebut.
"saya sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. jika iuran bpjs naik, itu akan semakin memberatkan kami, apalagi bagi yang punya anak kecil atau anggota keluarga yang membutuhkan perawatan rutin," ujarnya, kamis (13/2).
oleh karena itu, ina berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak ekonomi bagi masyarakat sebelum memutuskan untuk menaikkan iuran.
senada dengan ina, amir, warga banyuasin juga merasa risau dengan kabar kenaikan tersebut.
"kami yang penghasilannya tidak tetap ini sudah susah sekali untuk memenuhi biaya hidup. kalau bpjs naik, bisa-bisa kami harus menunda pengobatan atau tidak bisa menggunakan fasilitas kesehatan yang ada," keluhnya. 
amir berharap ada kebijakan alternatif yang lebih mengutamakan keberlanjutan program bpjs tanpa memberatkan masyarakat.
namun, tidak sedikit juga warga yang memahami alasan di balik kenaikan tersebut. salah satu warga lain, eri, warga lubuklinggau mengungkapkan, dirinya mengerti bahwa kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
"tapi, semoga pemerintah juga memberikan solusi agar tidak ada yang merasa terbebani, terutama bagi yang penghasilannya terbatas, " harap dia. warga masyarakat sumsel berharap agar pemerintah dapat mencari solusi yang lebih bijak dalam menetapkan tarif bpjs, misalnya dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan memberikan bantuan subsidi untuk kelompok rentan. 
"ya tentunya kita berharap agar kebijakan yang diambil dapat menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, " ika, yang juga warga kota palembang. 
ditambahkannya, yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak memberatkan.
"selain itu, yang perlu juga perlu diperhatikan adalah pelayanan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. ini harus dijamin, " tandanya. 
sebelumnya, menteri kesehatan, budi gunadi sadikin menambahkan, rencana kenaikan bpjs kesehatan juga dikaitkan dengan inflasi kesehatan yang dihitung juga berdasarkan pertumbuhan gross domestict product (gdp).
bankir tersebut mengatakan bahwa inflasi kesehatan sudah naik mencapai angka 19 persen, namun growth rate masih sebesar 5 persen.
"ini sama dengan kalau kita sudah berkeluarga, punya istri yang minta uang belanjanya naik 19% per tahun, padahal gaji suami cuma naik 5%," paparnya. sehingga tentu saja tidak bisa mencukup kebutuhan pelayanan kesehatan yang ada saat ini.
"sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bpjs bisa bayar? kalau saya bilang, memang hitung-hitungannya tidak bagus. memang harus ada adjustment," tukas budi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 14 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan