Fokus Penghematan tanpa Mengurangi Bantuan Sosial

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Selasa , 11 Feb 2025 - 21:02

Aktifitas pembagian dan penyaluran bantuan langsung tunai alias BLT di Sumsel. -Foto : Disway-

fokus penghematan tanpa mengurangi bantuan sosial                            koranpalpos.com – di tengah kebijakan penghematan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, dinas sosial (dinsos) provinsi sumatera selatan (sumsel) tetap mempertahankan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat.
kebijakan ini dipastikan tidak akan mempengaruhi bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, meskipun terdapat instruksi untuk efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025.
kepala dinas sosial provinsi sumsel, mirwansyah, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima instruksi terkait efisiensi anggaran, berdasarkan instruksi presiden (inpres) no. 1 tahun 2025.
dalam inpres tersebut, pemerintah pusat menginstruksikan penghematan besar-besaran pada belanja negara dan daerah.
baca juga:minta jadi rutin dan mudah diakses masyarakat 
baca juga:nilai tukar rupiah 10 februari 2025 : melemah 49 poin menjadi rp16.332 per dolar as !
namun, mirwansyah memastikan bahwa anggaran bantuan sosial untuk masyarakat di sumsel tidak akan terpangkas.
"anggaran bantuan sosial untuk masyarakat tidak akan dipotong. nilainya memang tidak besar, namun sangat penting untuk membantu masyarakat, terutama pada momen-momen tertentu seperti hari kemerdekaan ri, saat bencana, dan kesempatan lainnya," ujar mirwansyah di palembang, selasa (11/2).
meskipun demikian, pemangkasan anggaran tetap akan dilakukan, namun lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan seremonial dan penghematan dalam pengelolaan fasilitas kantor.
misalnya, penghematan energi listrik seperti pemakaian ac dan lampu di kantor dinas sosial.
baca juga:kecantikan sejati bukan hanya penampilan fisik
baca juga:honorer non database tetap berpeluang jadi pppk : pemerintah siapkan skema baru !
"penghematan akan dilakukan pada kegiatan seremonial-seremonial yang memang tidak terlalu mendesak. begitu juga di sisi fasilitas kantor, seperti penghematan listrik dan pengelolaan sumber daya lainnya," lanjutnya.
mirwansyah menambahkan bahwa pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan berapa besar anggaran yang akan dipangkas.
meskipun anggaran yang terpotong pada kegiatan seremonial dan fasilitas kantor mungkin tidak terlalu besar, namun efisiensi tetap menjadi hal yang perlu dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat.
"kami sedang mengkaji pos-pos anggaran yang ada, dan nantinya kami akan menyampaikan hasilnya," katanya.
baca juga:hapus kegiatan tak bermanfaat : pemprov sumsel jalankan efisiensi anggaran 2025 !
baca juga:dbd di sumsel terdata 6.263 kasus : 37 orang meninggal dunia !
kebijakan ini disambut baik oleh sebagian besar masyarakat sumsel, meskipun ada juga beberapa kekhawatiran terkait dampak penghematan anggaran terhadap kualitas dan kuantitas bantuan sosial yang disalurkan.
sejumlah warga menilai bahwa bantuan sosial sangat penting, terutama di saat-saat tertentu seperti hari besar nasional atau saat terjadi bencana alam.
edi, seorang warga kota palembang, menyatakan bahwa kebijakan ini sangat positif, karena bantuan sosial sangat membantu masyarakat yang kurang mampu.
"bantuan sosial sangat penting bagi mereka yang membutuhkan, terutama di momen-momen spesial atau saat terjadi bencana. jadi, jika bantuan sosial tetap ada dan tidak dipangkas, itu tentu sangat menguntungkan bagi masyarakat," katanya.
hal senada juga diungkapkan oleh reni, seorang warga banyuasin.
menurutnya, sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
"semoga pemerintah bisa memastikan bahwa bantuan sosial ini diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," harapnya.
namun, ada juga sejumlah warga yang menyarankan agar dinas sosial provinsi sumsel lebih ketat dalam mengawasi penggunaan anggaran bantuan sosial tersebut.
nandi, seorang warga muara enim, berharap agar penghematan anggaran dilakukan pada sektor yang tidak langsung mempengaruhi bantuan sosial, seperti kegiatan seremonial dan fasilitas kantor.
"penghematan bisa dilakukan di sisi yang tidak mempengaruhi kebutuhan langsung masyarakat, seperti acara-acara seremonial. namun, penting untuk memastikan bahwa kualitas bantuan sosial tetap terjaga," katanya.
sementara itu, yeli, seorang warga prabumulih, berharap agar penghematan anggaran tidak berdampak pada kualitas dan kuantitas bantuan sosial yang diberikan.
"saya harap kebijakan efisiensi anggaran ini tidak mempengaruhi jumlah bantuan yang sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. jangan sampai penghematan justru mengurangi manfaat bagi mereka yang kesulitan," tuturnya.
kebijakan efisiensi anggaran di tingkat daerah ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang juga diterapkan di tingkat kementerian dan lembaga negara.
sebelumnya, menteri keuangan sri mulyani indrawati menerbitkan surat nomor s-37/mk.02/2025 yang berisi instruksi untuk efisiensi belanja kementerian/lembaga (k/l) dalam pelaksanaan apbn 2025.
surat ini adalah tindak lanjut dari inpres no. 1 tahun 2025 yang ditandatangani oleh presiden republik indonesia, prabowo subianto.
dalam inpres tersebut, presiden prabowo memerintahkan penghematan anggaran secara signifikan dengan target total penghematan mencapai rp306,69 triliun.
dari jumlah tersebut, penghematan yang diarahkan pada belanja kementerian dan lembaga sebesar rp256,1 triliun.
selain itu, terdapat 16 aspek yang harus menjadi prioritas pemangkasan anggaran, yang harus disesuaikan oleh setiap kementerian dan lembaga.
menteri keuangan sri mulyani juga menekankan bahwa penghematan ini perlu dilakukan dengan bijak, mengingat dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai tantangan.
"kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal negara, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia tetap bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam sektor sosial dan bantuan kepada kelompok rentan," kata sri mulyani.
kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk dinas sosial provinsi sumsel, merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara.
namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa penghematan ini tidak berdampak pada kualitas dan kuantitas bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.
pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengalihkan dana dari kegiatan seremonial yang tidak mendesak, tanpa mengurangi bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam momen-momen kritis seperti bencana atau hari besar nasional.
di samping itu, pengawasan yang ketat terhadap alokasi dan penyaluran bantuan sosial menjadi sangat penting agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
diharapkan, dengan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan dengan hati-hati dan transparan, pemerintah dapat tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sekaligus menjaga keuangan negara tetap sehat dan berkelanjutan. (ant)