Jual Elpiji 3 Kg Tanpa KTP, Agen Terancam Tutup

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Jumat , 05 Jan 2024 - 21:02

Salah agen pangkalan yang menyediakan dan menjual gas elpiji 3 kg di Kota Palembang. f koer Palpos-Foto: koer Palpos-

PALEMBANG - PT Pertamina (Persero) mengingatkan akan menutup agen atau pangkalan yang terbukti menjual gas LPG 3 kilogram (kg) tanpa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk memastikan distribusi LPG subsidi yang benar dan mencegah penjualan tanpa izin.

Dalam konferensi pers di Jakarta, belum lama ini, Alfian Nasution, selaku Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, menekankan seriusnya masalah ini.

"Jika sebuah pangkalan terbukti menjual LPG 3 kg tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), Pertamina akan segera mengambil tindakan tegas, termasuk menutup fasilitas tersebut," ungkap Nasution.

Dikatakannya, Pertamina bersikap tegas, menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan yang mengharuskan penggunaan KTP untuk pembelian LPG 3 kg akan berujung pada konsekuensi langsung.

Terkait kebijakan Pertamina tersebut bagaikan buah simalakama bagi sejumlah pangkalan di sejumlah daerah termasuk salah satunya di Kota Lubuklinggau.

Pasalnya kebijakan tersebut kerap membuat pangkalan harus berbenturan dengan masyarakat.

"Kami ini serba salah, menerapkan aturan tersebut terkadang kami dianggap warga sekitar pangkalan keterlaluan, tetapi tidak diterapkan kami justru terancam sanksi," demikian diungkapkan Madi salah seorang pemilik pangkalan di Kelurahan Senalang, Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Jumat, 5 Januari 2024.

Kendati demikian, dikatakan Madi, pihaknya tidak punya pilihan.

"Meski harus dimusuhi tetangga disekitar pangkalan, mau tak mau kami menerapkan aturan dari Pertamina," ujarnya.

jual elpiji 3 kg tanpa ktp, agen terancam tutup                             palembang - pt pertamina (persero) mengingatkan akan menutup agen atau pangkalan yang terbukti menjual gas lpg 3 kilogram (kg) tanpa menggunakan kartu tanda penduduk (ktp). 
tindakan ini merupakan bagian dari komitmen pertamina untuk memastikan distribusi lpg subsidi yang benar dan mencegah penjualan tanpa izin.
dalam konferensi pers di jakarta, belum lama ini, alfian nasution, selaku direktur logistik dan infrastruktur pertamina, menekankan seriusnya masalah ini.
"jika sebuah pangkalan terbukti menjual lpg 3 kg tanpa kartu tanda penduduk (ktp) atau nomor induk kependudukan (nik), pertamina akan segera mengambil tindakan tegas, termasuk menutup fasilitas tersebut," ungkap nasution.
baca juga:kapten timnas amin sebut bansos jadi alat politik 
baca juga:diberi sembako sebagai apresiasi untuk warga yang taat bayar pajak
dikatakannya, pertamina bersikap tegas, menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan yang mengharuskan penggunaan ktp untuk pembelian lpg 3 kg akan berujung pada konsekuensi langsung.
terkait kebijakan pertamina tersebut bagaikan buah simalakama bagi sejumlah pangkalan di sejumlah daerah termasuk salah satunya di kota lubuklinggau.
pasalnya kebijakan tersebut kerap membuat pangkalan harus berbenturan dengan masyarakat.
"kami ini serba salah, menerapkan aturan tersebut terkadang kami dianggap warga sekitar pangkalan keterlaluan, tetapi tidak diterapkan kami justru terancam sanksi," demikian diungkapkan madi salah seorang pemilik pangkalan di kelurahan senalang, lubuklinggau utara ii, kota lubuklinggau, jumat, 5 januari 2024. 
baca juga:pelanggaran apk pemilu 2024 masih marak 
baca juga:penanganan stunting baru sebatas slogan, pengamat nilai belum efektif !
kendati demikian, dikatakan madi, pihaknya tidak punya pilihan.
"meski harus dimusuhi tetangga disekitar pangkalan, mau tak mau kami menerapkan aturan dari pertamina," ujarnya.
sebab lanjutnya, jika tidak diterapkan otomatis usaha pangkalan lpg yang sudah lama dijalaninya terancam tutup oleh pihak terkait. 
karena itu katanl dia, sejak ditetapkannya aturan itu pihaknya selaku pangkalan tega tidak tega harus menerapkannya kepada masyarakat.
baca juga:film 13 bom di jakarta tembus 500 ribu penonton 
baca juga:menggairahkan semangat asn, kenaikan gaji mulai januari 2024!
"diawal-awal, banyak warga yang protes karena tetangga sendiri masih harus menggunakan ktp untuk bisa membeli lpg," jelasnya.
namun sekarang lanjutnya, tetangga sudah mulai terbiasa, saat diminta menggunakan ktp saat membeli lpg. 
meskipun sebenarnya, masih ada juga yang selalu sewot kalau tidak bawa ktp.
"mereka anggap kami sombong, tidak kenal deng. tetangga sendiri dan macam-macam kata-kata pedas yang harus diterima," jelas madi.
namun bagaimana lagi, tambahnya, aturan pertamina tersebut tidak ada toleransi. 
"intinya kami tetap ingin usaha kami berjalan, jadi walaupun terkesan kejam terpaksa kami terapkan," katanya.
pemberlakukan pembelian lpg dengan menggunakan ktp tersebut tambahnya, sebenarnya sudah lama.
"waktu pastinya saya lupa, tapi itu mulai berlaku waktu setelah covid-19 kalau tidak salah," ucapnya.
sementara itu, keluhan juga disuarakan sejumlah konsumen.
seperti diungkapkan kiyah, warga kemuning, kota palembang. 
dia  menyampaikan keluhan terkait kebijakan baru yang dimulai tahun 2024 tersebut.
dimana warga selaku konsumen diharuskan penggunaan ktp saat membeli elpiji 3 kg. 
menurutnya,  kebijakan ini dianggap memberatkan dan tidak sesuai dengan praktik sebelumnya.
kiyah mengungkapkan kekesalannya.
"saya merasa repot harus membawa ktp setiap kali ingin membeli elpiji. sebelumnya, pembelian elpiji bisa dilakukan tanpa harus melibatkan proses seperti ini," ujar dia, jumat, 5 januari 2024.
senada dikatakan aan, warga alang-alang lebar kota palembang.
dia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut.
"saya rasa ini terlalu merepotkan. sebelumnya, cukup dengan membayar dan sekarang harus membawa ktp lagi," ujarnya.
terkait kebijakan tersebut, kedua berharap pihak terkait dapat memberikan klarifikasi dan solusi terhadap ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen. 
selain itu,  mereka juga berharap agar kebijakan yang diterapkan lebih memudahkan konsumen tanpa meninggalkan aspek keamanan yang diperlukan. 
sebelumnya, direktur logistik dan infrastruktur pertamina, alfian nasution menjelaskan, penerapan sistem pendataan digital untuk menguatkan pengawasan dari pangkalan hingga pengecer.
hal ini bertujuan agar distribusi gas subsidi berjalan tepat sasaran.
"dengan sistem digitalisasi dan pelacakan yang kami terapkan, deteksi pelanggaran oleh pangkalan menjadi lebih mudah. setiap pangkalan yang tidak mengikuti petunjuk kami akan segera terdeteksi, dan pertamina akan mengambil tindakan tegas, termasuk kemungkinan penutupan pangkalan yang melanggar aturan," terang nasution.
pentingnya penggunaan ktp dan nik diakui sebagai langkah krusial dalam memastikan akurasi distribusi lpg 3 kg bersubsidi.
pertamina juga tengah mempertimbangkan pemasangan aplikasi merchant di warung-warung lokal untuk memantau dan mengontrol pembelian lpg.
"kami berencana menjadikan warung-warung ini sebagai perpanjangan dari pangkalan dengan memasang aplikasi merchant di sana. begitu aplikasi merchant aktif, data di ponsel penjual akan terkoneksi dengan sistem data pertamina secara langsung," tambah nasution.
langkah proaktif yang diambil oleh pertamina sejalan dengan komitmennya untuk mendistribusikan lpg secara transparan dan akuntabel, memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.(rob/yat/tim/ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 06 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan