MK Putuskan Satu Gugatan Pilkada Empat Lawang Gugur

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Selasa , 04 Feb 2025 - 22:27

Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan terkait perkara nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025.-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menggugurkan salah satu dari dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Empat Lawang 2024.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno yang berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (4/2/2025).

"Dalam pokok permohonan, kami menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan terkait perkara nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025.

MK menilai bahwa Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai pemohon yang sah dalam perkara ini.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foek menyatakan bahwa berdasarkan surat keterangan dari KPU Empat Lawang tertanggal 25 November 2024, pemohon tidak terdaftar sebagai pemantau pemilu dan tidak memiliki sertifikat akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemohon bukanlah pemantau pemilu yang sah karena tidak memiliki akreditasi resmi dari KPU Empat Lawang. Oleh karena itu, permohonan mereka tidak dapat diterima," jelas Daniel Yusmic dalam sidang tersebut.

Dalam putusan tersebut, MK juga mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang serta pihak terkait, yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Joncik Muhammad-Arifai.

Kuasa hukum KPU Empat Lawang, Saifudin, S.H., menyebutkan bahwa pemohon memang sejak awal telah ditolak sebagai pemantau pemilu karena dinilai tidak independen.

"Permohonan pemohon untuk menjadi pemantau pemilu sudah ditolak oleh KPU Empat Lawang karena terindikasi memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu. Pemantau pemilu seharusnya bersifat independen, sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Saifudin saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Menurut Saifudin, legal standing pemohon sangat penting dalam perkara PHPU.

mk putuskan satu gugatan pilkada empat lawang gugur                            koranpalpos.com - mahkamah konstitusi (mk) telah memutuskan untuk menggugurkan salah satu dari dua perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilkada kabupaten empat lawang 2024. 
putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno yang berlangsung di gedung mahkamah konstitusi, selasa (4/2/2025).
"dalam pokok permohonan, kami menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar ketua mk, suhartoyo, saat membacakan amar putusan terkait perkara nomor 03/phpu.bup-xxiii/2025.
mk menilai bahwa yayasan pusat advokasi hukum dan hak asasi manusia indonesia tidak memenuhi syarat sebagai pemohon yang sah dalam perkara ini.
baca juga:presiden pilih 20 februari 2025 untuk pelantikan kepala daerah
baca juga:hashim ungkap prabowo gagas program makan bergizi gratis sejak 2006
hakim konstitusi daniel yusmic p. foek menyatakan bahwa berdasarkan surat keterangan dari kpu empat lawang tertanggal 25 november 2024, pemohon tidak terdaftar sebagai pemantau pemilu dan tidak memiliki sertifikat akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
"pemohon bukanlah pemantau pemilu yang sah karena tidak memiliki akreditasi resmi dari kpu empat lawang. oleh karena itu, permohonan mereka tidak dapat diterima," jelas daniel yusmic dalam sidang tersebut.
dalam putusan tersebut, mk juga mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh kpu kabupaten empat lawang serta pihak terkait, yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, joncik muhammad-arifai.
kuasa hukum kpu empat lawang, saifudin, s.h., menyebutkan bahwa pemohon memang sejak awal telah ditolak sebagai pemantau pemilu karena dinilai tidak independen.
baca juga:komisi i dpr ri desak pemerintah usut penembakan pmi 
baca juga:pdip: selamat ulang tahun megawati soekarnoputri ke-78
"permohonan pemohon untuk menjadi pemantau pemilu sudah ditolak oleh kpu empat lawang karena terindikasi memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu. pemantau pemilu seharusnya bersifat independen, sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar saifudin saat dihubungi melalui sambungan telepon.
menurut saifudin, legal standing pemohon sangat penting dalam perkara phpu.
karena tidak memiliki sertifikat akreditasi sebagai pemantau pemilu, maka pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan ke mk.
dengan demikian, mahkamah konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi dari termohon serta pihak terkait.
baca juga:dpr dalami lebih jauh pembatasan medsos : bagi anak agar tak kontroversi
baca juga:full masukan dari masyarakat : dpr pastikan pengusulan ruu minerba 
setelah putusan ini, masih ada satu perkara lagi yang sedang berjalan dalam sengketa pilkada empat lawang 2024.
perkara yang tersisa ini berkaitan dengan periodisasi bakal calon bupati budi antoni al jufri.
menurut saifudin, perkara ini juga memiliki kelemahan dari sisi legal standing pemohon.
ia menjelaskan bahwa budi antoni al jufri belum ditetapkan sebagai calon bupati oleh kpu, sehingga secara hukum tidak memiliki dasar untuk mengajukan sengketa hasil pilkada ke mk.
"pemohon dalam perkara ini masih berstatus sebagai bakal calon, bukan calon yang telah ditetapkan oleh kpu. ini menjadi poin utama dalam eksepsi yang kami ajukan," terang saifudin.
selain itu, ia menambahkan bahwa pengajuan gugatan phpu oleh pemohon juga melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
berdasarkan aturan, gugatan harus diajukan dalam waktu tiga hari setelah keputusan kpu diumumkan.
namun, pemohon baru mengembalikan berkas pendaftaran yang kurang pada kamis (4/9/2024) pukul 14.00 wib, melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
"jika dihitung dari masa perpanjangan pendaftaran yang berakhir pada senin, maka batas waktu pengajuan gugatan adalah rabu pukul 24.00 wib. namun, pengajuan baru dilakukan pada kamis siang, yang artinya telah melewati batas waktu yang diatur," tambahnya.
perkara phpu pilkada empat lawang dengan nomor 24/phpu.bup-xxiii/2025 ini dijadwalkan akan diputuskan pada selasa malam sekitar pukul 19.30 wib.
pilkada kabupaten empat lawang 2024 menjadi salah satu pemilihan yang cukup menarik perhatian publik karena tingginya dinamika yang terjadi.
pasangan petahana joncik muhammad-arifai ditetapkan sebagai pemenang oleh kpu dengan perolehan suara yang unggul dari pesaingnya.
namun, hasil tersebut ditolak oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan sengketa ke mk.
selain itu, dalam proses tahapan pilkada, sejumlah permasalahan sempat muncul, mulai dari dugaan ketidaknetralan penyelenggara hingga klaim adanya pemilih fiktif.
namun, berbagai dugaan tersebut tidak cukup kuat untuk menggugurkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh kpu.
dengan putusan mk yang menggugurkan salah satu perkara phpu, pasangan joncik muhammad-arifai semakin dekat untuk mempertahankan kemenangan mereka.
jika perkara kedua juga ditolak oleh mk, maka hasil pilkada empat lawang 2024 akan semakin menguat dan tidak dapat diganggu gugat lagi secara hukum.
keputusan mk yang menggugurkan salah satu perkara sengketa phpu pilkada empat lawang 2024 menjadi bukti bahwa pemantau pemilu harus memiliki akreditasi resmi agar dapat memiliki legal standing dalam mengajukan sengketa hasil pemilihan.
selain itu, batas waktu pengajuan sengketa menjadi faktor krusial dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkara di mahkamah konstitusi.
dengan tersisa satu perkara lagi yang akan diputuskan dalam waktu dekat, masyarakat kabupaten empat lawang kini menanti keputusan final dari mk yang akan menentukan arah kepemimpinan daerah mereka dalam lima tahun ke depan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan