Mendagri Sebut Kepala Daerah Hasil Sengketa di MK Dilantik Berturut-turut : Begini Penjelasannya !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 10:45

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1/2025)-Foto : Dokumen Palpos-

Namun demikian, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pelantikan kepala daerah terpilih agar roda pemerintahan daerah dapat segera berjalan dengan baik.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan stabilitas politik di daerah segera terjaga.

Di sisi lain, pelantikan kepala daerah yang tidak mengalami sengketa di MK akan digabungkan dengan kepala daerah yang perkaranya gugur dalam putusan sela (dismissal).

Keputusan ini diambil menyusul percepatan jadwal pembacaan putusan dismissal oleh MK dari yang semula dijadwalkan pada 11-13 Februari 2025 menjadi 4-5 Februari 2025.

Pemerintah sebelumnya berencana melantik kepala daerah yang tidak bersengketa secara serentak pada 6 Februari 2025.

Namun, dengan adanya percepatan jadwal MK serta pertimbangan efisiensi, pelantikan kepala daerah nonsengketa kini menunggu hasil putusan dismissal terlebih dahulu.

Mendagri Tito Karnavian belum mengumumkan tanggal pasti pelantikan kepala daerah baik yang tidak bersengketa maupun yang perkaranya ditolak oleh MK.

Jadwal pelantikan masih akan dibahas lebih lanjut dengan KPU, Bawaslu, serta MK.

Selain itu, Mendagri dijadwalkan akan menggelar rapat dengan DPR pada Senin (3/1) untuk membahas lebih rinci terkait hal ini.

Proses pelantikan kepala daerah yang bertahap ini tentu membawa dampak pada stabilitas politik dan administrasi di berbagai daerah.

Dengan adanya sengketa pilkada yang belum terselesaikan, sejumlah daerah akan mengalami kekosongan kepemimpinan hingga keputusan final dikeluarkan.

Hal ini dapat menghambat pengambilan kebijakan yang krusial bagi pembangunan daerah.

mendagri sebut kepala daerah hasil sengketa di mk dilantik berturut-turut : begini penjelasannya !                            koranpalpos.com - menteri dalam negeri tito karnavian menyatakan bahwa kepala daerah yang terpilih melalui hasil akhir sengketa pilkada 2024 di mahkamah konstitusi (mk) akan dilantik secara berturut-turut.
keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan amar putusan yang dikeluarkan mk.
“nanti ada sidang berikutnya lagi (setelah putusan sela atau dismissal), pelantikannya akan berturut-turut,” ujar mendagri tito saat ditemui setelah pertemuannya dengan pimpinan mk di gedung mk, jakarta, jumat 31 januari 2025 malam.
baca juga:komisi ii dpr gelar rapat bahas perubahan tanggal pelantikan kepala daerah
baca juga:presiden prabowo akui belajar penghapusan kemiskinan dari india
menurut tito, apabila mayoritas perkara sengketa pilkada ditolak dalam putusan akhir mk, maka dimungkinkan adanya pelantikan serentak.
namun, jika hanya sedikit perkara yang ditolak, maka pelantikan akan dilakukan secara bertahap.
dalam skenario tersebut, gubernur akan dilantik langsung oleh presiden, sementara bupati dan wali kota akan dilantik oleh gubernur di masing-masing provinsi.
baca juga:perludem sebut pembahasan ruu pemilu harus segera dimulai
baca juga:gus dur layak jadi pahlawan nasional : alasannya gagas libur imlek !
ia menjelaskan bahwa teknis pelantikan bergantung pada amar putusan mk.
dalam beberapa kasus, mk dapat memerintahkan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, atau bahkan mendiskualifikasi pasangan calon tertentu.
“misalnya, ada pemungutan suara ulang, kita tidak tahu kapan selesai karena yang melaksanakan bukan mk, melainkan kpu dan kpu daerah. kemudian ada yang mungkin penghitungan suara ulang, atau seperti kasus pilkada yalimo di papua dulu yang butuh waktu setahun tiga bulan untuk penyelesaian,” ujar tito.
baca juga:komisi i dpr ri desak pemerintah usut penembakan pmi 
baca juga:komisi iii dpr ri dukung pelantikan kepala daerah non-sengketa mk
namun demikian, mendagri menekankan pentingnya percepatan pelantikan kepala daerah terpilih agar roda pemerintahan daerah dapat segera berjalan dengan baik.
hal ini juga sejalan dengan arahan presiden prabowo subianto yang menginginkan stabilitas politik di daerah segera terjaga.
di sisi lain, pelantikan kepala daerah yang tidak mengalami sengketa di mk akan digabungkan dengan kepala daerah yang perkaranya gugur dalam putusan sela (dismissal).
baca juga:kemendagri minta pemda implementasikan blud : dorong mutu layanan publik 
baca juga:dpr setujui kepala daerah tak bersengketa dilantik 6 februari 2025 
keputusan ini diambil menyusul percepatan jadwal pembacaan putusan dismissal oleh mk dari yang semula dijadwalkan pada 11-13 februari 2025 menjadi 4-5 februari 2025.
pemerintah sebelumnya berencana melantik kepala daerah yang tidak bersengketa secara serentak pada 6 februari 2025.
namun, dengan adanya percepatan jadwal mk serta pertimbangan efisiensi, pelantikan kepala daerah nonsengketa kini menunggu hasil putusan dismissal terlebih dahulu.
mendagri tito karnavian belum mengumumkan tanggal pasti pelantikan kepala daerah baik yang tidak bersengketa maupun yang perkaranya ditolak oleh mk.
jadwal pelantikan masih akan dibahas lebih lanjut dengan kpu, bawaslu, serta mk.
selain itu, mendagri dijadwalkan akan menggelar rapat dengan dpr pada senin (3/1) untuk membahas lebih rinci terkait hal ini.
proses pelantikan kepala daerah yang bertahap ini tentu membawa dampak pada stabilitas politik dan administrasi di berbagai daerah.
dengan adanya sengketa pilkada yang belum terselesaikan, sejumlah daerah akan mengalami kekosongan kepemimpinan hingga keputusan final dikeluarkan.
hal ini dapat menghambat pengambilan kebijakan yang krusial bagi pembangunan daerah.
sebaliknya, bagi daerah yang kepala daerahnya sudah dapat dilantik, diharapkan pemerintahan segera berjalan normal dan mampu menyiapkan berbagai program kerja.
pemerintah pusat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung pembangunan nasional.
di tengah dinamika politik ini, transparansi dan netralitas dalam penyelesaian sengketa pilkada 2024 menjadi perhatian utama.
mahkamah konstitusi, kpu, serta bawaslu diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keinginan rakyat.
selain itu, pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan selama proses pelantikan berlangsung.
dengan adanya kemungkinan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang di beberapa daerah, potensi konflik tetap harus diwaspadai dan diminimalisir melalui koordinasi antara aparat keamanan dan penyelenggara pemilu.
pelantikan kepala daerah hasil sengketa di mk akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan putusan yang dikeluarkan.
sementara itu, kepala daerah yang tidak bersengketa akan menunggu putusan dismissal sebelum dilantik secara serentak.
pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik demi stabilitas politik dan pembangunan di daerah.
keputusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para kepala daerah terpilih serta memastikan roda pemerintahan daerah dapat segera berjalan optimal dalam melayani masyarakat.
dengan koordinasi antara berbagai pihak terkait, proses pelantikan diharapkan berjalan lancar tanpa kendala yang berarti.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan