Migrant CARE Kecam Penembakan PMI Oleh Aparat Malaysia

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 27 Jan 2025 - 19:23

Koordinator Migrant Care Jember Bambang Teguh Karyanto. -Foto: Antara-

"Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas kasus penembakan ini dan memberikan perlindungan penuh kepada pekerja migran Indonesia yang masih bekerja di Malaysia. Pemerintah harus lebih agresif dalam melakukan langkah diplomatik untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak Malaysia," ujar Nurharsono.

Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan opsi penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia, mengingat tingginya risiko yang dihadapi para pekerja di negara tersebut.

"Migrant CARE menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban penembakan dan mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah serius, baik melalui jalur diplomatik maupun dengan merevisi kebijakan pengiriman PMI ke Malaysia," tambahnya.

Kasus ini kembali menyoroti lemahnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, terutama mereka yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi atau melalui jalur non-prosedural.

Migrant CARE menilai bahwa keberadaan PMI non-prosedural sering kali dijadikan alasan untuk memperlakukan mereka secara tidak manusiawi, termasuk penembakan tanpa peringatan seperti yang terjadi dalam insiden ini.

"Status non-prosedural tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan HAM. Pemerintah kedua negara harus memperbaiki sistem perlindungan bagi pekerja migran untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," jelas Nurharsono.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah Indonesia dalam memberikan edukasi dan fasilitas yang memadai bagi calon pekerja migran agar mereka dapat bekerja secara legal dan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik di negara tujuan.

Selain meminta langkah diplomatik, Migrant CARE juga mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia, di antaranya:

1. Penyelidikan Transparan: Migrant CARE meminta pemerintah Indonesia untuk mendesak otoritas Malaysia melakukan investigasi independen terhadap insiden ini dan mengungkapkan hasilnya secara transparan kepada publik.

2. Penegakan Hukum: Mereka mendesak agar aparat yang terlibat dalam penembakan ini diadili sesuai hukum internasional, mengingat aksi tersebut melanggar prinsip-prinsip HAM.

migrant care kecam penembakan pmi oleh aparat malaysia                            koranpalpos.com – koordinator bantuan hukum migrant care, nurharsono, mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan oleh agency maritim malaysia (apmm) terhadap pekerja migran indonesia (pmi) di wilayah perairan tanjung rhu, malaysia.
insiden yang terjadi pada jumat (24/1) dini hari waktu malaysia ini telah mengakibatkan satu korban meninggal dunia, satu kritis, dan tiga lainnya terluka.
nurharsono menilai bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (ham) yang tidak dapat dibenarkan.
"apapun alasannya, penembakan terhadap pekerja migran indonesia yang mengakibatkan luka-luka dan hilangnya nyawa adalah pelanggaran ham. ini harus diusut tuntas karena pekerja migran indonesia bukanlah penjahat kriminal," tegas nurharsono dalam siaran pers yang diterima antara, senin.
 baca juga:64,6 persen responden puas program mbg
baca juga:presiden prabowo akui belajar penghapusan kemiskinan dari india
menurut laporan migrant care, insiden terjadi ketika lima pmi non-prosedural sedang berada di perairan tanjung rhu.
aksi aparat malaysia yang menggunakan senjata api ini tidak hanya mengakibatkan satu korban tewas, tetapi juga membuat satu orang dalam kondisi kritis.
ketiga korban lainnya saat ini sedang mendapatkan perawatan di beberapa rumah sakit di selangor, malaysia.
nurharsono menambahkan bahwa insiden seperti ini bukan kali pertama terjadi. ia mengingat kembali peristiwa serupa pada tahun 2012, di mana lima pekerja migran indonesia asal nusa tenggara barat ditembak mati oleh polisi diraja malaysia karena dituduh melakukan tindak kriminal.
baca juga:badan pengkajian mpr tegaskan pentingnya kajian pagar laut berdasarkan uud 1945
baca juga:perludem sebut pembahasan ruu pemilu harus segera dimulai
"rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa malaysia tidak ramah terhadap pekerja migran indonesia. perlakuan kasar ini tidak hanya melanggar ham, tetapi juga mengancam hubungan bilateral indonesia dan malaysia," ungkapnya.
migrant care meminta pemerintah indonesia untuk segera mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ini. nurharsono mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan keadilan bagi para korban serta keluarga mereka.
"kami mendesak pemerintah indonesia untuk mengusut tuntas kasus penembakan ini dan memberikan perlindungan penuh kepada pekerja migran indonesia yang masih bekerja di malaysia. pemerintah harus lebih agresif dalam melakukan langkah diplomatik untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak malaysia," ujar nurharsono.
ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan opsi penghentian sementara penempatan pekerja migran indonesia ke malaysia, mengingat tingginya risiko yang dihadapi para pekerja di negara tersebut.
baca juga:deddy corbuzier dan kontroversi pernyataan : anggota dpr soroti pelanggaran militer !
baca juga:politik sepekan : respons jokowi soal hasto hingga pdip akui ppn naik !
"migrant care menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban penembakan dan mendorong pemerintah indonesia untuk mengambil langkah-langkah serius, baik melalui jalur diplomatik maupun dengan merevisi kebijakan pengiriman pmi ke malaysia," tambahnya.
kasus ini kembali menyoroti lemahnya perlindungan bagi pekerja migran indonesia, terutama mereka yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi atau melalui jalur non-prosedural.
migrant care menilai bahwa keberadaan pmi non-prosedural sering kali dijadikan alasan untuk memperlakukan mereka secara tidak manusiawi, termasuk penembakan tanpa peringatan seperti yang terjadi dalam insiden ini.
"status non-prosedural tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan ham. pemerintah kedua negara harus memperbaiki sistem perlindungan bagi pekerja migran untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," jelas nurharsono.
baca juga:mbg harus tepat sasaran dan efektif
baca juga:komisi iii dpr ri dukung pelantikan kepala daerah non-sengketa mk
ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah indonesia dalam memberikan edukasi dan fasilitas yang memadai bagi calon pekerja migran agar mereka dapat bekerja secara legal dan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik di negara tujuan.
selain meminta langkah diplomatik, migrant care juga mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah indonesia dan malaysia, di antaranya:
1. penyelidikan transparan: migrant care meminta pemerintah indonesia untuk mendesak otoritas malaysia melakukan investigasi independen terhadap insiden ini dan mengungkapkan hasilnya secara transparan kepada publik.
2. penegakan hukum: mereka mendesak agar aparat yang terlibat dalam penembakan ini diadili sesuai hukum internasional, mengingat aksi tersebut melanggar prinsip-prinsip ham.
baca juga:bahas kerjasama militer dengan menhan china
baca juga:tak ada perlakuan khusus : presiden prabowo peringatkan pengusaha 
3. perbaikan kebijakan bilateral: migrant care mendorong revisi kerja sama bilateral antara indonesia dan malaysia terkait perlindungan pmi, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat keamanan di perbatasan.
4. peningkatan edukasi dan sosialisasi: pemerintah indonesia harus meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya keberangkatan melalui jalur resmi bagi calon pmi, serta memberikan kemudahan akses informasi dan layanan.
5. penghentian sementara penempatan pmi ke malaysia: jika insiden serupa terus terjadi tanpa tindakan konkret dari pemerintah malaysia, migrant care mengusulkan penghentian sementara pengiriman pmi ke negara tersebut.
insiden ini mendapat perhatian luas dari publik dan aktivis ham di indonesia. banyak pihak menyuarakan solidaritas untuk para korban dan keluarga mereka, sekaligus mengecam keras tindakan aparat malaysia.
baca juga:pdip: selamat ulang tahun megawati soekarnoputri ke-78
baca juga:dpr dalami lebih jauh pembatasan medsos : bagi anak agar tak kontroversi
salah satu aktivis ham, dina mariana, menyatakan bahwa penembakan terhadap pekerja migran adalah bentuk kekerasan yang tidak dapat ditoleransi. "tindakan ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. kami meminta pemerintah indonesia untuk menunjukkan sikap tegas demi melindungi rakyatnya," ujar dina.
kasus ini diharapkan menjadi momen penting bagi pemerintah indonesia untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran, baik yang berada di luar negeri maupun yang masih dalam proses pemberangkatan. selain itu, insiden ini juga diharapkan mendorong malaysia untuk meningkatkan standar operasional aparatnya agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
migrant care menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan keadilan bagi para korban. 
"kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. pekerja migran indonesia adalah bagian dari rakyat kita yang harus dilindungi, bukan dilukai," tutup nurharsono. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan