Kejati Sumsel Tetapkan Mantan Sekda Kota Palembang Tersangka : Kasus Penjualan Aset !

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Rabu , 22 Jan 2025 - 20:16

Mantan Sekda Kota Palembang, Harobin Mastofa ditetapkan tersangka kasus penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan.-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan resmi menetapkan HRB, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang periode 2016, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset yayasan berupa tanah seluas 3.646 meter persegi.

Keputusan ini diumumkan oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel, Umaryadi, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (22/1) di Palembang.

Selain HRB, Kejati juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu USG, yang berperan sebagai pihak penjual aset, dan YHR, mantan Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Badan Pertanahan Kota Palembang pada tahun 2016.

Ketiga tersangka diduga terlibat dalam manipulasi penerbitan sertifikat tanah yang tidak sesuai prosedur serta pemalsuan data identitas terkait objek tanah tersebut.

Menurut Umaryadi, ketiga tersangka menggunakan modus operandi dengan memanipulasi data objek tanah dan membuat surat keterangan identitas palsu.

Proses penerbitan sertifikat tanah dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, yang memungkinkan terjadinya penjualan aset yayasan secara ilegal.

“Para tersangka diduga berkonspirasi untuk menerbitkan sertifikat yang tidak sah dengan memanipulasi data objek tanah serta menggunakan dokumen palsu sebagai dasar penerbitan sertifikat,” ujar Umaryadi.

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, kerugian keuangan negara akibat perbuatan ini ditaksir mencapai Rp11,7 miliar.

Angka tersebut mencakup nilai aset tanah yang dijual serta potensi pendapatan daerah yang hilang akibat tindakan ilegal ini.

Setelah dinyatakan sebagai tersangka, ketiga orang tersebut langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pakjo Palembang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

kejati sumsel tetapkan mantan sekda kota palembang tersangka : kasus penjualan aset !                            koranpalpos.com - kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan resmi menetapkan hrb, mantan sekretaris daerah (sekda) kota palembang periode 2016, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset yayasan berupa tanah seluas 3.646 meter persegi.
keputusan ini diumumkan oleh asisten pidana khusus kejati sumsel, umaryadi, dalam konferensi pers yang digelar pada rabu (22/1) di palembang.
selain hrb, kejati juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu usg, yang berperan sebagai pihak penjual aset, dan yhr, mantan kepala seksi survei, pengukuran, dan pemetaan badan pertanahan kota palembang pada tahun 2016.
ketiga tersangka diduga terlibat dalam manipulasi penerbitan sertifikat tanah yang tidak sesuai prosedur serta pemalsuan data identitas terkait objek tanah tersebut.
baca juga:residivis baru bebas tusuk kadus di banyuasin hingga tewas, ini kronologinya !
baca juga:kedapatan kantongi ekstasi : warga oku terancam dipenjara seumur hidup !
menurut umaryadi, ketiga tersangka menggunakan modus operandi dengan memanipulasi data objek tanah dan membuat surat keterangan identitas palsu.
proses penerbitan sertifikat tanah dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, yang memungkinkan terjadinya penjualan aset yayasan secara ilegal.
“para tersangka diduga berkonspirasi untuk menerbitkan sertifikat yang tidak sah dengan memanipulasi data objek tanah serta menggunakan dokumen palsu sebagai dasar penerbitan sertifikat,” ujar umaryadi.
berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, kerugian keuangan negara akibat perbuatan ini ditaksir mencapai rp11,7 miliar.
baca juga:aksi begal di oku timur viral : korban kena sabetan senjata tajam !
baca juga:kejari ogan ilir ungkap hal ini terkait tindak lanjut laporan warga srikembang
angka tersebut mencakup nilai aset tanah yang dijual serta potensi pendapatan daerah yang hilang akibat tindakan ilegal ini.
setelah dinyatakan sebagai tersangka, ketiga orang tersebut langsung ditahan di rumah tahanan (rutan) pakjo palembang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan guna mendukung kelancaran penyelidikan dan mencegah potensi penghilangan barang bukti.
“kami melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka untuk memastikan proses penyidikan berjalan maksimal. selain itu, kami juga berkomitmen untuk terus mendalami peran pihak lain yang mungkin terlibat,” tambah umaryadi.
baca juga:jenazah bripda faras nahbah atallah tiba di palembang : disambut isak tangis keluarga !
baca juga:pengabdian terakhir bripda faras : keluarga dan rekan berduka ! 
perbuatan para tersangka dinyatakan melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021.
pasal ini mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara.
selain itu, mereka juga dikenakan pasal 3 jo pasal 18 sebagai subsider.
sejauh ini, kejati sumsel telah memeriksa sebanyak 77 orang saksi yang terdiri dari berbagai pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah, staf yayasan, dan masyarakat yang mengetahui kasus ini.
tim penyidik juga mengumpulkan sejumlah alat bukti, seperti dokumen tanah, surat keterangan identitas palsu, dan bukti transaksi terkait penjualan aset tersebut.
“tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka. kami juga akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lainnya,” tegas umaryadi.
kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat, khususnya di kota palembang.
banyak yang menyayangkan keterlibatan mantan pejabat tinggi seperti hrb dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.
“ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama pejabat pemerintah, untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola aset publik. kami berharap kejati dapat mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya,” ujar seorang warga palembang yang mengikuti perkembangan kasus ini.
lembaga swadaya masyarakat (lsm) pemerhati anti-korupsi di sumatera selatan juga mendukung langkah tegas kejati.
mereka menilai bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah, terutama aset milik yayasan atau lembaga yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“kami mengapresiasi kejati sumsel yang telah bekerja keras mengungkap kasus ini. namun, kami juga berharap agar proses hukum berjalan adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” kata ketua lsm anti-korupsi sumsel, dedi santoso.
dalam waktu dekat, kejati sumsel akan terus menggali lebih dalam keterlibatan pihak lain yang mungkin memiliki peran dalam kasus ini.
selain itu, tim penyidik juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memverifikasi seluruh dokumen dan data yang telah dikumpulkan.
“proses penyelidikan ini masih terus berjalan. kami tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru berdasarkan alat bukti yang ditemukan,” tutup umaryadi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan