Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota Dijadwalkan Serentak : 6 Februari

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 22 Jan 2025 - 18:58

Informasi hasil rapat komisi II dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI yang menyebar melalui pesan berantai di medsos.-Dokumen palpos-

3. Revisi Peraturan Presiden

Mendagri diminta untuk mengusulkan kepada Presiden revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara pelantikan kepala daerah.

Revisi ini diharapkan dapat memperkuat regulasi terkait pelaksanaan pelantikan ke depan.

Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan pelaksanaan demokrasi yang tertib dan transparan.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, "Pelantikan serentak ini adalah wujud efisiensi sekaligus simbol harmonisasi proses demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Poin-poin hasil rapat ini menjadi landasan penting dalam mempersiapkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan terkait pelantikan ini, terutama bagi daerah yang masih menghadapi sengketa hasil pemilu.

pelantikan gubernur, bupati dan walikota dijadwalkan serentak : 6 februari                            koranpalpos.com - pelantikan kepala daerah hasil pemilu serentak 2024, bakal dilaksanakan serentak secara nasional pada 6 februari 2025.
hal itu terungkap dari hasil rapat yang digelar komisi ii dpr ri bersama menteri dalam negeri (mendagri), komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri), badan pengawas pemilihan umum (bawaslu ri), dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp ri), rabu 22 januari 2024.
rapat tersebut menghasilkan beberapa poin utama, di antaranya:
1. pelantikan serentak pada 6 februari 2025 gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih yang:
baca juga:kapolres lubuklinggau bersama forkopimda tanam jagung serentak 1 juta hektar secara nasional
baca juga:kpu muara enim berikan jawaban : gugatan pemohon tidak mendasar !
- tidak memiliki sengketa perselisihan hasil pemilihan (php) di mahkamah konstitusi (mk).
- telah ditetapkan oleh kpud dan diusulkan oleh dprd kepada presiden atau mendagri.
akan dilantik serentak pada 6 februari 2025 oleh presiden di ibu kota negara.
pelantikan ini dikecualikan untuk daerah dengan kekhususan, seperti provinsi daerah istimewa yogyakarta dan provinsi aceh, yang pelantikannya akan mengikuti aturan khusus masing-masing.
baca juga:masyarakat gumeg dalam tolak rencana penambangan pt tbbe
baca juga:miris, rumah tua lansia di ogan ilir ambruk akibat lapuk dimakan usia 
2. proses sengketa hukum di mk
untuk daerah yang hasil pemilihannya masih dalam sengketa di mahkamah konstitusi, pelantikan akan dilaksanakan setelah ada putusan mk yang memiliki kekuatan hukum tetap.
3. revisi peraturan presiden
mendagri diminta untuk mengusulkan kepada presiden revisi peraturan presiden nomor 80 tahun 2024, yang merupakan perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan kepala daerah.
baca juga:penempatan narapidana : lapas sekayu lakukan asesmen instrumen screening !
baca juga:dukung swasembada pangan : kapolres dan pj. wako prabumulih pimpin penanaman jagung seluas 9,75 hektar !
revisi ini diharapkan dapat memperkuat regulasi terkait pelaksanaan pelantikan ke depan.
keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan pelaksanaan demokrasi yang tertib dan transparan. 
ketua komisi ii dpr ri muhammad rifqinizamy karsayuda menyatakan, "pelantikan serentak ini adalah wujud efisiensi sekaligus simbol harmonisasi proses demokrasi di indonesia," ujarnya.
poin-poin hasil rapat ini menjadi landasan penting dalam mempersiapkan pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024.
baca juga:dukung program swasembada pangan : tanam jagung serentak di ogan ilir !
baca juga:polres oku galakkan program polisi sahabat anak
masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan terkait pelantikan ini, terutama bagi daerah yang masih menghadapi sengketa hasil pemilu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan