DKPP Sumsel Perketat Lalu Lintas Sapi : Antisipasi Penularan PMK !

Reporter: Roni |

Editor: Maryati |

Senin , 20 Jan 2025 - 20:18

Sentra ternak sapi di Kabupaten Banyuasin, Sumsel. -Foto : Roni-

KORANPALPOS.COM – Dalam upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang rentan menyerang hewan ternak seperti sapi dan kerbau, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumatera Selatan terus memperketat pengawasan terhadap pengiriman atau lalu lintas hewan ternak.

Langkah ini menjadi prioritas khusus, terutama pada musim hujan yang meningkatkan risiko penyebaran penyakit.

Kepala DKPP Sumsel, Ruzuan Effendi, menegaskan bahwa pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) kini dilakukan dengan lebih ketat di setiap pengiriman sapi dan kerbau antardaerah.

"Sebagai tindakan antisipasi penyebaran PMK, kami memastikan setiap hewan yang dikirim memiliki SKKH yang valid," ujar Ruzuan di Palembang, Senin.

Selain pengawasan dokumen, DKPP Sumsel juga aktif mendistribusikan vaksin ke sentra-sentra peternakan sapi dan kerbau di provinsi ini.

Dalam beberapa pekan terakhir, sebanyak 10 ribu dosis vaksin telah dibagikan untuk mencegah penyebaran PMK di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Pendistribusian vaksin dilakukan secara proporsional berdasarkan populasi sapi dan kerbau di masing-masing daerah.

Daerah dengan populasi ternak lebih tinggi mendapatkan prioritas alokasi vaksin.

"Jumlah vaksin yang kami bagikan memang belum mencakup seluruh populasi sapi dan kerbau di Sumatera Selatan, yang totalnya mencapai sekitar 300 ribu ekor," jelas Ruzuan.

Oleh karena itu, ia mengimbau pemilik ternak untuk berperan aktif dalam mencegah PMK dengan cara meningkatkan kebersihan kandang dan, jika memungkinkan, menyediakan vaksin secara mandiri.

dkpp sumsel perketat lalu lintas sapi : antisipasi penularan pmk !                            koranpalpos.com – dalam upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (pmk) yang rentan menyerang hewan ternak seperti sapi dan kerbau, dinas ketahanan pangan dan peternakan (dkpp) sumatera selatan terus memperketat pengawasan terhadap pengiriman atau lalu lintas hewan ternak. 
langkah ini menjadi prioritas khusus, terutama pada musim hujan yang meningkatkan risiko penyebaran penyakit.
kepala dkpp sumsel, ruzuan effendi, menegaskan bahwa pemeriksaan dokumen surat keterangan kesehatan hewan (skkh) kini dilakukan dengan lebih ketat di setiap pengiriman sapi dan kerbau antardaerah. 
"sebagai tindakan antisipasi penyebaran pmk, kami memastikan setiap hewan yang dikirim memiliki skkh yang valid," ujar ruzuan di palembang, senin.
baca juga:polres muba raih peringkat 1 pelayanan publik dari ombudsman ri 
baca juga:kejari muara enim gelar apel integritas menuju wbk
selain pengawasan dokumen, dkpp sumsel juga aktif mendistribusikan vaksin ke sentra-sentra peternakan sapi dan kerbau di provinsi ini. 
dalam beberapa pekan terakhir, sebanyak 10 ribu dosis vaksin telah dibagikan untuk mencegah penyebaran pmk di 17 kabupaten/kota di sumatera selatan.
pendistribusian vaksin dilakukan secara proporsional berdasarkan populasi sapi dan kerbau di masing-masing daerah. 
daerah dengan populasi ternak lebih tinggi mendapatkan prioritas alokasi vaksin.
baca juga:bpbd oku bersihkan pohon tumbang di ruas jalan desa tanjung baru
baca juga:cuaca ekstrem : bpbd muba mengimbau warga waspada !
"jumlah vaksin yang kami bagikan memang belum mencakup seluruh populasi sapi dan kerbau di sumatera selatan, yang totalnya mencapai sekitar 300 ribu ekor," jelas ruzuan. 
oleh karena itu, ia mengimbau pemilik ternak untuk berperan aktif dalam mencegah pmk dengan cara meningkatkan kebersihan kandang dan, jika memungkinkan, menyediakan vaksin secara mandiri.
meningkatkan keamanan lalu lintas hewan ternak, balai karantina hewan ikan dan tumbuhan (bkhit) sumsel turut memperketat pengawasan di pelabuhan penyeberangan tanjung api-api, banyuasin, yang menjadi pintu utama pengiriman barang dan hewan ternak antara sumatera selatan dan bangka belitung.
kepala bkhit sumsel, kostan manalu, menegaskan bahwa setiap barang yang akan dilalulintaskan, terutama hewan ternak, hewan peliharaan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya, wajib dikarantina terlebih dahulu.
baca juga:asmar wijaya serukan birokrasi oki dukung program bupati terpilih
baca juga:kapolres mura terima penghargaan ombudsman ri atas kepatuhan pelayanan publik
semua hewan ternak yang akan dikirim antardaerah harus dilengkapi dokumen atau sertifikat kesehatan karantina.
"langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hewan yang dilalulintaskan bebas dari pmk atau penyakit menular lainnya yang dapat berdampak serius pada sektor peternakan," jelas kostan.
meski upaya pengawasan dan vaksinasi terus dilakukan, tantangan dalam pengendalian pmk di sumatera selatan masih cukup besar. populasi sapi dan kerbau yang tinggi, mencapai sekitar 300 ribu ekor, memerlukan langkah strategis yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
selain itu, kondisi geografis sumatera selatan dengan banyak daerah pedesaan dan sentra peternakan yang tersebar, menuntut efisiensi dalam distribusi vaksin dan pengawasan kesehatan hewan.
baca juga:puluhan pppk paruh waktu di lubuklinggau gelar aksi, pertanyakan nasib dan tuntut kejelasan
baca juga:harga cabai melonjak, petani ogan ilir semakin semangat menanam
musim hujan yang sedang berlangsung juga menjadi tantangan tambahan, karena kelembapan tinggi menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri dan virus, termasuk penyebab pmk.
oleh karena itu, dkpp sumsel mengingatkan pentingnya kebersihan kandang dan sanitasi sebagai langkah pencegahan tambahan.
 penyakit mulut dan kuku (pmk) adalah salah satu penyakit hewan yang sangat menular dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi peternak. gejala pmk pada sapi dan kerbau meliputi demam, lesi pada mulut dan kuku, serta penurunan berat badan.
jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat menyebabkan kematian, terutama pada hewan yang lebih muda.
kerugian ekonomi yang diakibatkan pmk tidak hanya berasal dari kematian hewan, tetapi juga penurunan produktivitas, seperti susu dan daging, serta biaya pengobatan yang tinggi.
oleh karena itu, langkah preventif melalui vaksinasi dan pengawasan lalu lintas hewan ternak menjadi sangat penting.
keberhasilan pengendalian pmk di sumatera selatan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari masyarakat, terutama para peternak.
dkpp sumsel mengimbau para peternak untuk selalu memeriksakan kesehatan hewan ternak mereka, menjaga kebersihan kandang, dan mematuhi aturan lalu lintas hewan yang telah ditetapkan.
selain itu, pemerintah juga berencana untuk terus meningkatkan distribusi vaksin dan memperluas jangkauan pengawasan ke daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko penularan pmk lebih tinggi.
 untuk membantu peternak mencegah pmk, dkpp sumsel merekomendasikan beberapa langkah berikut:
1. pemeriksaan rutin: pastikan hewan ternak diperiksa secara rutin oleh dokter hewan.
2. karantina: isolasi hewan baru yang masuk ke peternakan untuk memastikan tidak membawa penyakit.
3. kebersihan kandang: jaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus.
4. vaksinasi: berikan vaksin kepada hewan ternak secara berkala, baik melalui program pemerintah maupun secara mandiri.
5. dokumen resmi: pastikan hewan yang dilalulintaskan dilengkapi dokumen kesehatan resmi seperti skkh.
dkpp sumsel berharap melalui pengawasan ketat dan vaksinasi yang terus dilakukan, penularan pmk dapat ditekan secara signifikan.
dengan langkah preventif yang tepat, sektor peternakan di sumatera selatan diharapkan tetap produktif dan mampu mendukung perekonomian masyarakat, terutama para peternak kecil.
"kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan hewan ternak kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. kami optimistis, dengan langkah-langkah yang sedang dilakukan, sumatera selatan dapat menjadi contoh dalam pengendalian pmk di indonesia," tutup ruzuan effendi.
penyakit mulut dan kuku (pmk) menjadi tantangan serius bagi sektor peternakan di sumatera selatan. namun, dengan pengawasan ketat, distribusi vaksin, dan partisipasi aktif dari masyarakat, potensi kerugian akibat pmk dapat diminimalkan.
kehadiran dkpp sumsel dan bkhit sebagai garda terdepan dalam pengendalian lalu lintas hewan ternak menjadi harapan besar untuk menciptakan peternakan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan