Puluhan PPPK Paruh Waktu di Lubuklinggau Gelar Aksi, Pertanyakan Nasib dan Tuntut Kejelasan

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Senin , 20 Jan 2025 - 13:47

Puluhan massa PPPK paruh waktu di Kota Lubuklinggau melakukan aksi damai ke DPRD setempat.-Foto : Maryati-

Revisi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen.

Prioritaskan pengangkatan tahap pertama bagi non-ASN yang telah mengikuti seleksi CAT.

Tolak pengangkatan paruh waktu, para peserta menuntut pengangkatan full-time berdasarkan masa kerja.

Menanggapi aspirasi massa tersebut, Ketua Komisi I DPRD Lubuklinggau, Abdul Nasir, menemui massa dan menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi tuntutan tersebut.

Namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para demonstran kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Lubuklinggau.

“Kami memahami keluhan dan tuntutan rekan-rekan. Kami akan segera berkoordinasi dengan BKSDM untuk membahas solusi yang bisa diberikan,” ujar Abdul Nasir.

Aksi berjalan damai dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian.

Para peserta berharap pemerintah daerah dan pusat segera memberikan kejelasan atas tuntutan mereka, terutama terkait pengangkatan full-time yang dianggap lebih layak untuk mengakomodir masa kerja dan kontribusi mereka selama ini.

Aksi ini mencerminkan keresahan tenaga honorer yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan ASN yang lebih berpihak kepada tenaga kerja non-ASN.

puluhan pppk paruh waktu di lubuklinggau gelar aksi, pertanyakan nasib dan tuntut kejelasan                            koranpalpos.com - puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu menggelar aksi damai di depan gedung dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) lubuklinggau, senin 20 januari 2025.  
dalam aksi tersebut mereka menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan kejelasan nasib mereka yang belum terakomodir dalam formasi pppk tahap pertama.
dari 600 pendaftar pada seleksi pppk tahap pertama, hanya 130 orang yang diterima untuk formasi tenaga teknis.
sisa peserta merasa tidak mendapatkan kejelasan terkait masa depan mereka, meskipun telah mengikuti proses seleksi.
baca juga:harga cabai melonjak, petani ogan ilir semakin semangat menanam
baca juga:pelajar sma tewas kecelakaan di tikungan s desa penyandingan oku
koordinator aksi, dono pratondo, menyuarakan kekecewaannya.
“kemana nasib kami yang tersisa ini? kami meminta pemerintah segera memberikan solusi bagi kami yang sudah bertahun-tahun mengabdi," ujar dono dalam orasinya.
selain itu, mereka membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:
segera sahkan rancangan peraturan pemerintah (rpp) manajemen asn sebagai turunan dari uu asn nomor 28 tahun 2023, yang mengakomodir pengangkatan non-asn database bkn (r2 dan r3) menjadi pppk full-time.
baca juga:diduga ada konflik keluarga : pria paruh baya asal kabupaten pali terlantar di prabumulih !
baca juga:pelanggaran etik di kpu banyuasin : ketua dan anggota dikenakan sanksi berat !
terbitkan keppres untuk pengangkatan non-asn database bkn menjadi pppk full-time.
menolak rekrutmen cpns sebelum non-asn database bkn (r2 dan r3) diangkat menjadi pppk full-time.
revisi uu nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen.
prioritaskan pengangkatan tahap pertama bagi non-asn yang telah mengikuti seleksi cat.
baca juga:sungai sake meluap : ratusan rumah di musi banyuasin terendam !
baca juga:banyuasin naik ke peringkat 3 penghasil pangan nasional : desa kunci ketahanan pangan !
tolak pengangkatan paruh waktu, para peserta menuntut pengangkatan full-time berdasarkan masa kerja.
menanggapi aspirasi massa tersebut, ketua komisi i dprd lubuklinggau, abdul nasir, menemui massa dan menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi tuntutan tersebut. 
namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para demonstran kepada badan kepegawaian dan sumber daya manusia (bksdm) kota lubuklinggau.
“kami memahami keluhan dan tuntutan rekan-rekan. kami akan segera berkoordinasi dengan bksdm untuk membahas solusi yang bisa diberikan,” ujar abdul nasir.
baca juga:pj. bupati banyuasin tinjau pusat kuliner pangkalan balai : ini yang akan dilakukan ! 
baca juga:rebutan lahan parkir, juru parkir di oku dikeroyok dua orang
aksi berjalan damai dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian.
para peserta berharap pemerintah daerah dan pusat segera memberikan kejelasan atas tuntutan mereka, terutama terkait pengangkatan full-time yang dianggap lebih layak untuk mengakomodir masa kerja dan kontribusi mereka selama ini.
aksi ini mencerminkan keresahan tenaga honorer yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan asn yang lebih berpihak kepada tenaga kerja non-asn.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 20 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan