Pelanggaran Etik di KPU Banyuasin : Ketua dan Anggota Dikenakan Sanksi Berat !

Reporter: Roni |

Editor: Dahlia |

Minggu , 19 Jan 2025 - 20:09

Komisioner KPU Banyuasin.-Foto : Roni-

pelanggaran etik di kpu banyuasin : ketua dan anggota dikenakan sanksi berat !                            koranpalpos.com - dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) menjatuhkan sanksi keras kepada ketua dan anggota komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten banyuasin, sumatera selatan.
kelima penyelenggara pemilu yang disanksi adalah aang midharta, ketua kpu banyuasin sekaligus divisi umum, keuangan, dan logistik; legar saputra, divisi hukum dan pengawasan; syahrul romadoni, divisi parmas sdm; rahmad syahid, divisi teknis penyelanggara; dan torona, divisi perencanaan data dan informasi.
sanksi tersebut dibacakan dalam sidang dkpp yang berlangsung di jakarta, pada senin (13/1/2025).
aang midharta dan legar saputra mendapatkan peringatan keras terkait pelanggaran yang terjadi dalam proses seleksi anggota panitia pemungutan suara (pps) kabupaten banyuasin.
baca juga:sungai sake meluap : ratusan rumah di musi banyuasin terendam !
baca juga:banyuasin naik ke peringkat 3 penghasil pangan nasional : desa kunci ketahanan pangan !
sanksi tersebut diumumkan oleh ketua majelis dkpp heddy lugito dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp).
menurut ketua majelis heddy lugito, aang midharta selaku ketua kpu banyuasin dijatuhi peringatan keras terkait penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi pps yang dinilai menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. 
dkpp menilai, sebagai ketua kpu, aang seharusnya memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait terbitnya dua versi pengumuman tersebut kepada publik.
sementara itu, legar saputra, divisi hukum dan pengawasan, juga dijatuhi peringatan keras setelah terbukti meneruskan pesan yang berisi nama-nama peserta seleksi pps dengan tambahan kata "sudah bayar" dan "belum bayar."
baca juga:optimalisasi pelayanan publik : diskominfo prabumulih gencar pengecekan infrastruktur ti
baca juga:muara enim terima lhp belanja daerah tahun anggaran 2024 dari bpk
meskipun tidak ada bukti kuat terkait adanya pungutan liar (pungli), tindakan legar yang membagikan pesan tersebut tetap menimbulkan kecurigaan publik.
terlebih, pesan tersebut berpotensi menciptakan kegaduhan dalam proses seleksi pps yang akan digunakan dalam pilkada 2024 di kabupaten banyuasin.
penyebaran pesan oleh legar saputra tersebut, yang memuat indikasi adanya praktik pembayaran untuk lolos seleksi, dinilai sangat tidak profesional dan merugikan citra kpu banyuasin.
dkpp menekankan bahwa setiap anggota kpu harus menjaga integritas dan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan transparansi dan bebas dari dugaan praktik korupsi.
baca juga:anggota dprd muara enim pertanyakan korban luka bakar tidak ditanggung bpjs kesehatan
baca juga:bpbd oku tangani 28 kasus karhutla selama musim kemarau 2024
meskipun tidak ditemukan bukti pungli, tindakan tersebut cukup untuk menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi pps yang seharusnya bersih dan adil.
aang midharta, saat dikonfirmasi terkait keputusan dkpp, mengakui bahwa dirinya telah menerima sanksi peringatan keras.
ia menjelaskan bahwa keputusan terkait dua versi pengumuman hasil seleksi pps memang perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada publik agar tidak menimbulkan kebingungan.
ia juga membantah adanya dugaan pungutan liar dalam proses seleksi, namun mengakui bahwa permasalahan yang terjadi dalam komunikasi internal kpu banyuasin menjadi hal yang perlu diperbaiki.
selain itu, aang juga menanggapi sanksi terhadap rekannya, legar saputra.
ia mengakui bahwa legar telah meneruskan pesan yang tidak pantas, meskipun tidak ada bukti bahwa tindakan tersebut berujung pada pungli.
aang menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu dan bahwa permasalahan internal seperti ini harus segera diselesaikan untuk memastikan pemilu yang lebih bersih dan kredibel.
kasus ini menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu di seluruh indonesia.
setiap tindakan yang meragukan dan tidak profesional dapat merusak integritas pemilu yang seharusnya berjalan dengan transparansi dan keadilan.
dengan adanya sanksi keras ini, diharapkan kpu kabupaten banyuasin dapat memperbaiki kinerjanya dan menjaga kepercayaan publik, khususnya menjelang pilkada 2024.
selain itu, dkpp sebagai lembaga pengawas pemilu memberikan pesan tegas kepada seluruh penyelenggara pemilu agar senantiasa mematuhi kode etik dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
ke depan, harapannya adalah agar pemilu dapat berjalan lebih bersih, adil, dan transparan, demi terciptanya demokrasi yang sehat di indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 20 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan