Revitalisasi DK3P, Langkah Strategis Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan K3 di Sumsel

Reporter: Echi |

Editor: Maryati |

Minggu , 19 Jan 2025 - 17:10

Diskusi Forum K3 Sumbagsel bersama Ketua Dewan Penasehat INOSHPRO Prof. dr. Tan Malaka, MOH., DrPH., SpOK., HIU di Gardenta Resto, Jumat (17/01/2025).-Foto : Dokumen Palpos-

Prof Tan melanjutkan, ketiadaan peran DK3P selama ini berdampak signifikan terhadap kurang optimalnya penerapan standar K3 di Sumsel.

Beberapa insiden kecelakaan kerja yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu bukti nyata bahwa pembinaan dan pengawasan K3 memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Ketua Apindo Sumsel Sumarjono Saragih menyatakan dukungannya terhadap upaya ini. Menurutnya kesadaran akan pentingnya K3 harus ditanamkan secara berkelanjutan.

BACA JUGA:Semarakkan Bulan K3 Nasional

BACA JUGA:Edukasi K3 di Tempat Kerja

“Kesadaran akan K3 tidak bisa hanya sekali kerja selesai tetapi seumur hidup urusannya. Hari ini sadar, patuh, besok belum tentu. Maka itu perlu keberlanjutan dan pondasinya adalah kelembagaan yang kuat seperti DK3P,” kata Sumarjono yang juga Ketua GAPKI bidang pengembangan SDM.

Sumarjono juga menyoroti perlunya perlindungan khusus bagi pekerja perempuan di perkebunan sawit. “Melindungi pekerja perempuan berarti berkontribusi pada generasi emas di masa depan,” tambah pria berkepala plontos ini.

Senada dengan Ketua DPW PAKKI Sumsel Irfa Qodri yang juga menyambut baik revitalisasi DK3P Sumsel.

Terlebih PAKKI Sumsel kerap dihadapkan dengan berbagai persoalan seperti ego sektoral dalam bidang konstruksi non ke-PU-an dan kualitas sumber daya K3 di bidang konstruksi.

“Masih ada sertifikat K3 yang bisa diterbitkan tanpa mengikuti pelatihan, ini sangat merugikan,” tegas Irfa.

Perwakilan dari Disnakertrans Sumsel Sahadi mengatakan, revitalisasi DK3P Sumsel dapat memberikan manfaat positif yang lebih luas dalam bidang pembinaan dan pengawasan K3 di Sumsel.

Sekadar informasi, DK3P berperan dalam mengawal implementasi K3 di tingkat provinsi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, DK3N dibentuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Menteri dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang K3.

DK3P dibentuk oleh Gubernur dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan kebijakan K3 di tingkat provinsi.

revitalisasi dk3p, langkah strategis tingkatkan pembinaan dan pengawasan k3 di sumsel                             koranpalpos.com - dewan keselamatan dan kesehatan kerja provinsi (dk3p) sumatera selatan (sumsel) yang telah ‘mati suri’ selama 15 tahun terakhir perlu segera direvitalisasi. 
langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (k3) di wilayah sumsel. 
hal ini dikemukakan prof. dr. tan malaka, moh., drph., spok., hiu sebagai tokoh k3 nasional asal sumsel, dalam diskusi santai forum k3 sumbagsel, di gardenta resto, jumat (17/01/2025).
baca juga:cermin buram k3 di sumsel
baca juga:kepala dinaskertrans sumsel dan asisten pribadi resmi ditahan : dugaan gratifikasi penerbitan sertifikat k3 ! 
turut hadir dalam diskusi, ketua asosiasi pengusaha indonesia (apindo) sumsel sumarjono saragih, ketua dpw pakki (perkumpulan ahli keselamatan konstruksi indonesia) sumsel irfa qodri, perwakilan dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) sumsel sahadi, serta akademisi dan profesional bidang k3 di sumsel.
“dk3p sumsel sudah 15 tahun ini vakum, karena itu perlu direvitalisasi. ini bukan hanya mendesak, tetapi juga sangat krusial untuk menjawab berbagai persoalan k3 di sumsel,” kata ketua dewan penasehat inoshpro (indonesian network of occupational health and safety profesionals ini.
berbagai persoalan k3 di sumsel, baik di bidang konstruksi, agriculture, industri, pengawasan hingga operasi tangkap tangan kepala disnakertrans sumsel belum lama ini sudah cukup menjadi alasan untuk merevitalisasi dk3p sumsel.
baca juga:heboh kepala dinas di pemprov sumsel kena ott kejati : dugaan terkait k3 perusahaan ! 
baca juga:pertamina ep adakan pelatihan sertifikasi k3 bagi masyarakat di wilayah kerja 
“dalam perspektif otonomi daerah, gubernur mempunyai kewenangan untuk itu. ini yang harus segera ditata agar k3 bisa berjalan lebih baik di sumsel,” kata prof tan.
prof tan menekankan bahwa revitalisasi dk3p sumsel juga mendukung pembangunan di sumsel, sesuai asta cita presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka.
“kita ingin mensupport pembangunan karena pembangunan harus terus berjalan, tetapi kita tidak ingin ada korban. dk3p dapat menjadi pilar penting dalam memastikan hal tersebut,” katanya.
baca juga:dari aturan menjadi budaya: transformasi k3 di pertamina yang menciptakan lingkungan kerja yang aman
baca juga:kilang pertamina internasional gelar pekan kampanye k3
prof tan melanjutkan, ketiadaan peran dk3p selama ini berdampak signifikan terhadap kurang optimalnya penerapan standar k3 di sumsel. 
beberapa insiden kecelakaan kerja yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu bukti nyata bahwa pembinaan dan pengawasan k3 memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
ketua apindo sumsel sumarjono saragih menyatakan dukungannya terhadap upaya ini. menurutnya kesadaran akan pentingnya k3 harus ditanamkan secara berkelanjutan.
baca juga:semarakkan bulan k3 nasional
baca juga:edukasi k3 di tempat kerja
“kesadaran akan k3 tidak bisa hanya sekali kerja selesai tetapi seumur hidup urusannya. hari ini sadar, patuh, besok belum tentu. maka itu perlu keberlanjutan dan pondasinya adalah kelembagaan yang kuat seperti dk3p,” kata sumarjono yang juga ketua gapki bidang pengembangan sdm.
sumarjono juga menyoroti perlunya perlindungan khusus bagi pekerja perempuan di perkebunan sawit. “melindungi pekerja perempuan berarti berkontribusi pada generasi emas di masa depan,” tambah pria berkepala plontos ini.
senada dengan ketua dpw pakki sumsel irfa qodri yang juga menyambut baik revitalisasi dk3p sumsel. 
terlebih pakki sumsel kerap dihadapkan dengan berbagai persoalan seperti ego sektoral dalam bidang konstruksi non ke-pu-an dan kualitas sumber daya k3 di bidang konstruksi.
“masih ada sertifikat k3 yang bisa diterbitkan tanpa mengikuti pelatihan, ini sangat merugikan,” tegas irfa.
perwakilan dari disnakertrans sumsel sahadi mengatakan, revitalisasi dk3p sumsel dapat memberikan manfaat positif yang lebih luas dalam bidang pembinaan dan pengawasan k3 di sumsel.
sekadar informasi, dk3p berperan dalam mengawal implementasi k3 di tingkat provinsi.
merujuk pada peraturan menteri tenaga kerja (permenaker) no 18 tahun 2016 tentang dewan keselamatan dan kesehatan kerja, dk3n dibentuk oleh menteri tenaga kerja dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada menteri dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang k3.
dk3p dibentuk oleh gubernur dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur mengenai pelaksanaan kebijakan k3 di tingkat provinsi.
dalam permenaker itu juga disebutkan, susunan keanggotaan dk3p terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan komisi.
dk3p dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan, paling banyak 3 komisi. masing-masing komisi terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 orang anggota.
keanggotaan dk3p terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha, organisasi di bidang k3 dan akademisi.
revitalisasi dk3p sumsel menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan di bidang k3, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di sumsel, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. 
dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan dk3p mampu menjalankan perannya secara optimal untuk mewujudkan sumsel yang lebih sehat dan selamat.