Kontemplasi Jelang 100 Hari Kabinet Merah Putih

Ini membutuhkan pengkajian yang mendalam tentang demokrasi perwakilan, sesuai Pancasila dan konstitusi negara, di tengah sistem pemilihan langsung yang kini digunakan.

Hal yang dibutuhkan bukan hanya penyederhanaan sistem pemilu, tapi juga pendemokratisasian partai-partai politik.

Elok tampaknya apabila semua partai politik melakukan konvensi, agar bisa muncul calon-calon terbaik yang dipilih karena kapasitas dan integritas dirinya, tetapi bukan karena pertimbangan subjektif.

Konvensi demikian itu, jika dibudayakan, bisa menjadi salah satu cara pendemokratisasian partai-partai politik untuk menghindari intervensi subjektif yang menghambat munculnya kader-kader terbaik dalam organisasi parpol.

Sebab jika penyelenggara negara dihasilkan oleh parpol, maka sistem penyaringan kader terbaik perlu dilakukan secara objektif.

Rakyat tidak menginginkan partai politik yang didukungnya hanya dikangkangi oleh figur-figur tertentu saja.

Sebab bangsa besar ini tidak kekurangan tokoh. Pintu peluang untuk itu perlu dibuka lebar, agar anak-anak bangsa yang berprestasi dan berpotensi besar bisa berkontribusi bagi kejayaan negara dan bangsa ini.

Hal lain yang menonjol menuju 100 hari kepemimpinan Prabowo adalah sikap politik luar negerinya yang semakin tegas dan proaktif.

Ini perlu didukung dan diterjemahkan secara tepat oleh Kementerian Luar Negeri. Di Shangri-La Dialog, KTT APEC, dan KTT G20, Prabowo mengemukakan gagasan-gagasan berani tentang kondisi dunia yang membutuhkan stabilitas untuk memperluas kerja sama, serta kondisi nyata bangsa kita di bidang sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan yang masih menjadi masalah.

Ia juga menggugah para pemimpin dunia Islam di KTT D8 untuk berhenti bertikai, dan mengupayakan perdamaian di tengah konflik Israel-Palestina yang masih menyayat hati.

Sebab suara dunia Islam tidak akan didengar apabila masih terjadi pertikaian di antara para pemimpin sesama negara berpenduduk Muslim.

Bahkan, di dunia yang multipolar ini, perang yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Ukraina, tentu mempengaruhi arus investasi dan perdagangan kita.

Sikap politik luar negeri presiden yang berani dan proaktif itu perlu didukung oleh kondisi di dalam negeri sendiri.

Sebab suara Indonesia pun tidak akan didengar di luar apabila kondisi dalam negeri sendiri tidak mendukung, termasuk di bidang penegakan hukum dan keadilan serta hak-hak asasi manusia.

Di bidang ekonomi, misalnya, arus investasi asing dan ekspansi usaha oleh pemodal dalam negeri sangat ditentukan oleh kepastian hukum yang membentuk kepercayaan investor.