Pergub Poligami ASN DKI Jadi Sorotan : Ini Langkah Mendagri Tito Karnavian !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 09:10

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan terkait beberapa isu saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).-FOTO : ANTARA-

Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan, dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran terhadap lingkungan kerja dan keluarganya.

“Aturannya sudah jelas, jika tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, maka ASN yang melanggar akan dikenakan hukuman disiplin berat,” terang Teguh Setyabudi saat ditemui dalam acara terpisah.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, memberikan penjelasan mengenai latar belakang penerbitan Pergub tersebut.

Teguh menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi keluarga ASN dan menciptakan keteraturan dalam administrasi pernikahan serta perceraian.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap perkawinan atau perceraian yang dilakukan oleh ASN dapat tercatat dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelas Teguh.

Menurutnya, Pergub tersebut sudah dirancang sejak 2023 dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah dan kementerian terkait.

Namun, Teguh menyayangkan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat, seolah-olah pemerintah DKI Jakarta mendorong atau mengizinkan poligami.

“Yang diviralkan adalah kesan bahwa kami mengizinkan poligami, padahal semangat utama kami adalah menciptakan aturan yang tertib dan adil bagi ASN,” tegasnya.

Teguh menjelaskan, Pergub ini tidak dimaksudkan untuk mempermudah atau mendorong praktik poligami, melainkan sebagai regulasi untuk memastikan bahwa setiap tindakan ASN terkait perkawinan atau perceraian dilakukan sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

“Dengan adanya aturan ini, kami ingin melindungi semua pihak, baik ASN itu sendiri, pasangan, maupun anak-anak mereka dari kemungkinan dampak negatif jika pernikahan atau perceraian dilakukan tanpa aturan yang jelas,” paparnya.

Namun, kebijakan ini menuai berbagai respons dari masyarakat.

Beberapa pihak menganggap kebijakan tersebut dapat disalahartikan sebagai langkah pemerintah untuk melegalkan poligami di lingkungan ASN.

pergub poligami asn dki jadi sorotan : ini langkah mendagri tito karnavian !                            koranpalpos.com - menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian berencana meminta klarifikasi terkait kebijakan penjabat (pj) gubernur dki jakarta, teguh setyabudi, yang memperbolehkan aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah provinsi dki untuk berpoligami.
tito menyampaikan hal ini akan menjadi salah satu agenda diskusinya saat berkunjung ke dki jakarta pada senin, 20 januari 2025.
“hari senin nanti saya akan berkunjung ke dki untuk mengecek persetujuan bangunan gedung. di situ, saya juga akan menanyakan kebijakan terkait poligami tersebut,” ujar tito saat ditemui di sela kegiatannya di jakarta, jumat 17 januari 2025.
baca juga:air pasang rendam rumah di tepian sungai musi : warga berharap bantuan !
baca juga:tak lulus pppk : status honorer bisa pppk paruh waktu !
tito menegaskan bahwa dirinya belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kebijakan itu sebelum membaca peraturan gubernur (pergub) dan berdiskusi langsung dengan teguh setyabudi.
“saya belum bisa menjawab sesuatu yang belum saya pelajari. jadi, saya akan membaca dulu pergub-nya dan berdiskusi dengan pihak terkait,” tambahnya.
kebijakan ini tertuang dalam peraturan gubernur (pergub) dki jakarta nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi asn.
baca juga:kenaikan hpp gabah mulai berlaku : ini penjelasan lengkap dan rinciannya !
baca juga:sumsel darurat narkoba : polda sumsel perketat pintu masuk !
pergub tersebut mengatur prosedur izin poligami bagi asn pria di lingkungan pemerintah provinsi dki jakarta, terutama dalam bab iii yang mencakup pasal 4 dan pasal 5.
dalam pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa asn pria yang hendak memiliki lebih dari satu istri wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan.
jika tidak mendapatkan izin, tetapi tetap melangsungkan pernikahan kedua atau seterusnya, asn tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai ketentuan perundang-undangan.
baca juga:masih ada yang jual lpg 3 kg melebihi het : siap-siap satgas beraksi ! 
baca juga:dprd sumsel tetapkan hdcu gubernur dan wagub terpilih periode 2025-2030
pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan, dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran terhadap lingkungan kerja dan keluarganya.
“aturannya sudah jelas, jika tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, maka asn yang melanggar akan dikenakan hukuman disiplin berat,” terang teguh setyabudi saat ditemui dalam acara terpisah.
pj gubernur dki jakarta, teguh setyabudi, memberikan penjelasan mengenai latar belakang penerbitan pergub tersebut.
baca juga:pemerintah naikkan anggaran bansos 2025 : ini kriteria terbaru penerima !
baca juga:dinkas palembang sediakan 1.258 formasi guru pppk 2025 : ini harapan calon pelamar !
teguh menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi keluarga asn dan menciptakan keteraturan dalam administrasi pernikahan serta perceraian.
“kami ingin memastikan bahwa setiap perkawinan atau perceraian yang dilakukan oleh asn dapat tercatat dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelas teguh.
menurutnya, pergub tersebut sudah dirancang sejak 2023 dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah dan kementerian terkait.
namun, teguh menyayangkan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat, seolah-olah pemerintah dki jakarta mendorong atau mengizinkan poligami.
“yang diviralkan adalah kesan bahwa kami mengizinkan poligami, padahal semangat utama kami adalah menciptakan aturan yang tertib dan adil bagi asn,” tegasnya.
teguh menjelaskan, pergub ini tidak dimaksudkan untuk mempermudah atau mendorong praktik poligami, melainkan sebagai regulasi untuk memastikan bahwa setiap tindakan asn terkait perkawinan atau perceraian dilakukan sesuai hukum dan aturan yang berlaku.
“dengan adanya aturan ini, kami ingin melindungi semua pihak, baik asn itu sendiri, pasangan, maupun anak-anak mereka dari kemungkinan dampak negatif jika pernikahan atau perceraian dilakukan tanpa aturan yang jelas,” paparnya.
namun, kebijakan ini menuai berbagai respons dari masyarakat.
beberapa pihak menganggap kebijakan tersebut dapat disalahartikan sebagai langkah pemerintah untuk melegalkan poligami di lingkungan asn.
sementara pihak lainnya mendukung penerapan aturan yang lebih ketat untuk mengatur kehidupan pribadi asn.
kebijakan ini memicu diskusi hangat di masyarakat. di media sosial, banyak pengguna yang mengkritik pergub ini karena dinilai memberi ruang bagi praktik poligami yang seharusnya tidak didorong dalam budaya kerja asn.
“sebagai asn, fokus utama kami seharusnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan memperdebatkan soal poligami,” tulis seorang warganet.
namun, ada juga yang memandang kebijakan ini sebagai langkah positif untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam hubungan keluarga asn.
“aturan ini justru membantu melindungi perempuan dan anak-anak dari dampak buruk poligami yang tidak sesuai aturan,” ujar seorang warga di jakarta timur.
teguh mengakui bahwa tantangan terbesar dalam implementasi pergub ini adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak disalahartikan atau disalahgunakan.
“kami akan terus melakukan sosialisasi agar semangat dari peraturan ini dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak,” ungkapnya.
dalam kunjungannya pada senin mendatang, tito karnavian akan membahas kebijakan ini lebih mendalam dengan teguh setyabudi.
selain itu, tito juga berencana mengevaluasi berbagai kebijakan lain yang diterapkan di dki jakarta, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan asn dan tata kelola pemerintahan.
“kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di dki sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum,” ujar tito.
kebijakan mengenai poligami di lingkungan asn dki jakarta yang tertuang dalam pergub nomor 2 tahun 2025 telah memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat.
sementara pemerintah daerah menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk melindungi keluarga asn dan menciptakan keteraturan, banyak pihak yang mengkhawatirkan dampak persepsi publik terhadap kebijakan tersebut.
klarifikasi dari mendagri pada senin mendatang diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan ini dan memastikan bahwa implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh pemerintah.
teguh setyabudi pun berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 30 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan