10 Kabupaten di Sumatera Selatan Tetapkan Siaga Darurat : Banjir dan Longsor Jadi Ancaman Serius !
Sejumlah petugas BPBD Provinsi Sumatera Selatan berada di dekat lokasi bencana alam, jalan ambles.-Foto : Dokumen Palpos-
BPBD juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan relawan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi.
Penyuluhan ini mencakup cara evakuasi, penggunaan jalur evakuasi, dan pentingnya mengikuti protokol keselamatan.
Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar.
Kerusakan infrastruktur, terganggunya akses transportasi, serta kerugian materiil menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.
Di beberapa daerah, lahan pertanian yang tergenang banjir menjadi ancaman serius bagi petani yang bergantung pada hasil panen untuk keberlangsungan hidup mereka.
Selain itu, terganggunya jalur distribusi barang juga dapat memengaruhi perekonomian lokal.
Sejumlah pihak berharap agar penetapan status siaga darurat di tingkat provinsi dapat segera dilakukan.
Dengan adanya status resmi, alokasi sumber daya untuk penanganan bencana dapat lebih terkoordinasi.
Selain itu, status ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah mitigasi.
“Penetapan status siaga darurat akan membantu mempercepat respons terhadap bencana dan meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi. Kami berharap hal ini dapat segera direalisasikan,” kata seorang pejabat daerah yang enggan disebutkan namanya.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Sumsel bersama BPBD terus berupaya meningkatkan upaya mitigasi bencana.
Pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan rehabilitasi lahan kritis menjadi program prioritas untuk mengurangi risiko bencana.
Selain itu, penyusunan rencana kontingensi dan simulasi penanganan bencana secara berkala dilakukan untuk memastikan kesiapan semua pihak.
Kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait, termasuk lembaga swadaya masyarakat, juga terus ditingkatkan.
“Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana. Langkah-langkah yang kami ambil bertujuan untuk meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana,” tegas Sudirman.