Isu Pencopotan Ketua RT/RW Mencuat : Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih

Reporter: Prabu Agustian |

Editor: Maryati |

Jumat , 10 Jan 2025 - 20:18

Wakil Ketua II DPRD Prabumulih, Ir Dipe Anom-Foto : Prabu Agustian-

isu pencopotan ketua rt/rw mencuat : ini tanggapan wakil ketua dprd kota prabumulih                            koranpalpos.com - sejak beberapa pekan terakhir, warga prabumulih dihebohkan oleh isu pencopotan ketua rukun tetangga (rt) dan ketua rukun warga (rw) oleh oknum lurah.
isu ini berkembang di masyarakat seiring dengan adanya dugaan bahwa pencopotan tersebut berkaitan dengan perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang lalu serta wacana mengenai kenaikan honor atau insentif bagi rt dan rw.
isu pencopotan ketua rt dan rw ini muncul setelah pemilihan kepala daerah yang baru saja berlangsung.
beberapa warga mulai mengemukakan kekecewaan mereka terkait tindakan yang diambil oleh lurah.
baca juga:diskon listrik awal tahun 2025 : ini imbauan pln ulp prabumulih 
baca juga:sejumlah pejabat di lingkungan kejari oki alami pergantian: berikut nama-namanya!
banyak yang beranggapan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk balas dendam politik, dan tidak jarang dihubungkan dengan perbedaan pilihan dalam pilkada.
menanggapi isu yang berkembang, wakil ketua 2 dprd kota prabumulih, ir dipe anom, mengaku telah mendengar berbagai laporan mengenai pencopotan ketua rt dan rw.
"sudah ada laporan secara lisan, bahkan ada juga yang sudah datang ke dprd ini melaporkan hal itu," ungkap dipe anom saat ditemui di kantornya.
ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk organisasi perangkat daerah (opd), untuk membahas dan menyelesaikan persoalan ini.
baca juga:gas 3 kg masih langka, warga lubuklinggau keluhkan harga eceran hingga rp45 ribu
baca juga:polres prabumulih kerahkan 93 personel
"kita undang opd-opd terkait, akan kita selesaikan agar tidak terjadi gejolak," ujarnya.
dipe anom menjelaskan bahwa ketua rt dan rw merupakan perpanjangan tangan pemerintah dan harus dapat mewakili serta dirasakan keberadaannya di masyarakat.
"karena itu, ini harus diminimalisir, jangan sampai menjadi viral dan berimbas kepada pemerintahan," tuturnya.
ia juga menegaskan bahwa menurut peraturan walikota, lurah tidak memiliki wewenang untuk mencopot atau mengangkat ketua rt dan rw.
baca juga:catat! ini syarat yang harus dilengkapi oleh pemohon skck yang lolos pppk
baca juga:didominasi peserta pppk, pemohon skck di polres ogan ilir tembus 1.493 orang 
"tugas lurah itu memfasilitasi warga melakukan musyawarah, bukan mencopot atau menunjuk langsung," ucapnya. 
ketika disinggung kemungkinan penyebab pencopotan karena wacana kenaikan insentif untuk rt dan rw. dipe anom belum bisa memastikan apakah isu pencopotan ini berhubungan dengan rencana tersebut.
"kita belum bisa menyimpulkan, apakah dampak wacana kenaikan insentif atau masalah lainnya," pungkasnya.
sementara, walikota prabumulih terpilih, h arlan, ketika dikonfirmasi mengenai hal itu secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam persoalan pencopotan rt dan rw tersebut.
baca juga:sempat viral, romzi kini dirawat di rsud tanjung senai, kondisinya mengundang simpatik dprd oi fraksi pks
baca juga:la nina akan dominasi cuaca di oku tahun 2025, warga diminta tetap waspada
menurut arlan, itu adalah urusan lurah. "rt rw sudah cak sampaikan, itu adalah wewenang daripada pak lurah dan ibu lurah, itu cak idak ikut campur," ungkapnya.
arlan menjelaskan bahwa pada saat lurah dan camat berkunjung ke kediamannya, ia telah menyampaikan bahwa penggantian rt dan rw merupakan wewenang lurah.
"sudah cak sampaikan, pak lurah ibu lurah ke rumah minta masukan sama cak, cak sampaikan kepada pak lurah dan pak camat silahkan itu wewenang mereka kalau memang habis harus diganti ya diganti kalau belum habis jangan diganti itu kan wewenang mereka," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan