Bandar Negara Ditargetkan Jadi Kabupaten Baru Pemekaran Lampung Selatan : Ini Wilayah yang Bergabung !

Binarti menambahkan bahwa pembentukan kabupaten baru membutuhkan persyaratan yang kompleks, termasuk kajian akademik, persetujuan masyarakat, serta dukungan dari DPRD.

“Kami memahami bahwa ini adalah proses panjang. Kami siap memberikan dukungan penuh setelah semua dokumen lengkap,” jelasnya.

Pemekaran ini diharapkan dapat membawa dampak positif, seperti:

1. Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan terbentuknya kabupaten baru, akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan diharapkan menjadi lebih dekat dan cepat.

2. Percepatan Pembangunan: Fokus pembangunan dapat diarahkan secara lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

3. Peningkatan Kesejahteraan: Dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah kabupaten baru, potensi ekonomi di wilayah ini diharapkan dapat dimaksimalkan.

Meski optimisme tinggi, proses pemekaran ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti:

1. Kelengkapan Administrasi: Dokumen resmi yang diperlukan untuk proses pemekaran harus disiapkan dengan cermat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Persiapan Infrastruktur: Pembentukan ibu kota baru di Jati Agung membutuhkan investasi besar, termasuk pembangunan gedung pemerintahan, jalan, dan fasilitas publik lainnya.

3. Persetujuan Pusat: Setelah dokumen lengkap, proses pemekaran masih memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat.

Pemekaran Kabupaten Bandar Negara mendapat dukungan luas dari masyarakat dan tokoh setempat.

Mereka berharap pembentukan kabupaten baru ini dapat membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

“Selama ini, kami merasa pelayanan kurang maksimal karena luasnya wilayah Lampung Selatan. Dengan adanya Kabupaten Bandar Negara, kami berharap bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,” ujar Samsul, warga Kecamatan Tanjung Bintang.

Pembentukan Kabupaten Bandar Negara adalah momentum penting bagi masyarakat di wilayah pemekaran.

Dengan tekad bersama dari semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat, proses ini diharapkan dapat segera terwujud.