Tokoh yang Ingin Jadi Capres Harus Miliki Investasi Elektoral

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Jumat , 03 Jan 2025 - 18:56

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio-Foto: Antara-

Beban partai menjadi lebih berat karena harus memastikan bahwa kandidat yang diusung memiliki kualitas yang mampu menarik perhatian masyarakat luas.

“Partai harus menghadirkan kader terbaik mereka. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan banyak pilihan calon presiden yang berkualitas,” jelas Farhan.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa langkah ini juga akan membantu mengurangi polarisasi politik di masyarakat, yang selama ini kerap terjadi akibat dominasi kandidat tertentu.

“Biarkan rakyat yang menentukan pilihan mereka. Dihapuskannya presidential threshold dapat mengurangi polarisasi, meski tetap mempertahankan peran partai politik sesuai Pasal 6A UUD 1945,” tambahnya.

Keputusan penghapusan ambang batas ini memberikan harapan akan Pilpres 2029 yang lebih inklusif dan kompetitif. Dengan banyaknya calon yang berkompetisi, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan dan dapat memilih pemimpin terbaik untuk masa depan bangsa.

Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal pembiayaan dan strategi kampanye. Para tokoh harus mampu memanfaatkan waktu dan sumber daya yang mereka miliki untuk membangun citra positif dan memperluas basis dukungan di seluruh Indonesia.

Sebagai penutup, pengamat politik Hendri Satrio kembali menekankan pentingnya investasi elektoral bagi tokoh-tokoh yang ingin maju di Pilpres 2029.

“Dalam konteks ini, tokoh-tokoh politik harus segera memulai langkah mereka. Karena investasi elektoral tidak bisa dibangun dalam waktu singkat,” pungkasnya. (ant)

tokoh yang ingin jadi capres harus miliki investasi elektoral                             koranpalpos.com - para tokoh yang bercita-cita menjadi calon presiden (capres) dalam pemilu 2029 diharuskan memiliki investasi elektoral yang kuat sebagai modal utama. 
hal ini menjadi semakin penting setelah mahkamah konstitusi (mk) menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), memungkinkan semua warga negara mencalonkan diri.
hendri satrio, analis komunikasi politik dari lembaga survei kedaikopi, menegaskan bahwa investasi elektoral merupakan kunci untuk bersaing di tengah kompetisi yang semakin terbuka. 
baca juga:mk tolak permohonan warga tidak beragama diakui dalam adminduk
baca juga:mpr apresiasi mk hapus presidential treshold 
“calon presiden harus memiliki investasi elektoral. tidak semua tokoh politik memiliki tabungan elektoral yang cukup. artinya, mereka harus dikenal luas oleh masyarakat melalui popularitas,” kata hendri, jumat.
investasi elektoral, menurut hendri, dapat dilakukan dengan menonjolkan diri melalui berbagai cara, baik melalui program kerja, komunikasi publik, maupun kegiatan sosial yang mampu menarik perhatian masyarakat. namun, upaya ini tidak bisa dilakukan sembarangan. 
“kesan yang diberikan kepada masyarakat harus positif agar langkah ke pencalonan presiden dapat berjalan mulus,” tambahnya.
baca juga:komisi ii dpr akan bahas ketentuan jumlah capres akibat putusan mk
baca juga:mk hapus pasal presidential threshold di uu pemilu
hendri juga menekankan bahwa investasi elektoral membutuhkan dana yang besar. hal ini menjadikan persiapan finansial sebagai aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap tokoh yang ingin maju. 
“turun ke masyarakat itu tidak murah. hanya mereka yang memiliki kemampuan finansial memadai yang dapat memenangkan hati rakyat,” jelasnya.
hingga saat ini, hendri melihat presiden prabowo subianto sebagai tokoh yang paling siap untuk kembali bertarung dalam pilpres 2029. 
baca juga:pkb siap sukseskan seluruh kebijakan strategis prabowo
baca juga:waketum pan : banyak yang sinis terhadap prabowo
menurutnya, prabowo memiliki semua modal yang diperlukan, termasuk popularitas, rekam jejak, dan dukungan finansial yang kuat.
“jika berbicara mengenai pilpres 2029 per hari ini, walaupun ambang batas pencalonan presiden dihapus, pak prabowo tetap menjadi kandidat terkuat. bahkan, kemungkinan besar ia akan menjadi pemenang pilpres 2029,” tutur hendri.
namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan munculnya tokoh-tokoh baru di tengah pemerintahan prabowo yang mampu menarik perhatian publik. situasi ini dinilai akan membuat persaingan semakin dinamis.
baca juga:banyak korbankan konsolidasi nasional
baca juga:pelantikan kepala daerah terpilih pada pilkada 2024 diundur maret 2025
penghapusan aturan presidential threshold oleh mk mendapat banyak apresiasi, salah satunya dari direktur eksekutif nalar bangsa institute, farhan a dalimunthe.
ia menyebut keputusan ini sebagai bentuk kemajuan hukum di era pemerintahan presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka.
“keputusan mk untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden dari 20 persen menjadi nol persen adalah langkah progresif. ini membuka peluang bagi semua partai untuk mengusung calon presiden, tanpa harus terganjal syarat koalisi besar,” ujar farhan dalam siaran persnya, jumat.
baca juga:presiden prabowo minta perbesar anggaran program prioritas
baca juga:kemendagri minta tpid kendalikan harga minyak goreng 
farhan menambahkan bahwa meski aturan ini memberikan peluang besar, dpr tetap harus melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu untuk memastikan regulasi yang jelas. 
“penghapusan ambang batas ini adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). revisi undang-undang pemilu diperlukan agar dasar hukum yang digunakan diakui oleh seluruh lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif,” katanya.
selain memberikan peluang bagi banyak kandidat, penghapusan presidential threshold juga dinilai akan memberikan tantangan baru bagi partai politik.
baca juga:pastikan ppn 12 persen tak berlaku barang terkait ketahanan pangan
baca juga:komisi xi dpr ri tegaskan tak ada dana csr bi disalurkan ke anggota dpr
beban partai menjadi lebih berat karena harus memastikan bahwa kandidat yang diusung memiliki kualitas yang mampu menarik perhatian masyarakat luas.
“partai harus menghadirkan kader terbaik mereka. dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan banyak pilihan calon presiden yang berkualitas,” jelas farhan.
lebih lanjut, ia menilai bahwa langkah ini juga akan membantu mengurangi polarisasi politik di masyarakat, yang selama ini kerap terjadi akibat dominasi kandidat tertentu.
baca juga:bahlil : saya yang minta pilpres ditunda, bukan jokowi !
baca juga:dkpp masih temukan ketidaknetralan perkara di 2024
“biarkan rakyat yang menentukan pilihan mereka. dihapuskannya presidential threshold dapat mengurangi polarisasi, meski tetap mempertahankan peran partai politik sesuai pasal 6a uud 1945,” tambahnya.
keputusan penghapusan ambang batas ini memberikan harapan akan pilpres 2029 yang lebih inklusif dan kompetitif. dengan banyaknya calon yang berkompetisi, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan dan dapat memilih pemimpin terbaik untuk masa depan bangsa.
namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal pembiayaan dan strategi kampanye. para tokoh harus mampu memanfaatkan waktu dan sumber daya yang mereka miliki untuk membangun citra positif dan memperluas basis dukungan di seluruh indonesia.
baca juga:dpr minta kemendagri larang kepala daerah angkat timses jadi honorer
baca juga:prabowo panggil sejumlah menteri : ratas ketahanan pangan !
sebagai penutup, pengamat politik hendri satrio kembali menekankan pentingnya investasi elektoral bagi tokoh-tokoh yang ingin maju di pilpres 2029.
“dalam konteks ini, tokoh-tokoh politik harus segera memulai langkah mereka. karena investasi elektoral tidak bisa dibangun dalam waktu singkat,” pungkasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan