Kemendagri Minta TPID Kendalikan Harga Minyak Goreng

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 01 Jan 2025 - 18:46

Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024-Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengingatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar lebih aktif dalam mengawasi pergerakan harga komoditas, terutama minyak goreng (migor), yang belakangan ini mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Tomsi menyoroti bahwa harga minyak goreng di beberapa daerah sudah melewati Harga Eceran Tertinggi (HET), yang dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat.

"Seiring dengan meningkatnya harga minyak goreng, kami minta agar TPID dan Satgas Pangan di daerah melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distributor yang sudah ditunjuk, untuk memastikan bahwa harga jual tidak melampaui HET yang telah ditetapkan," ujar Tomsi.

Tomsi menegaskan bahwa pengawasan terhadap distributor, terutama distributor tingkat kedua (D-2), sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penetapan harga.

"Kami minta pemerintah daerah untuk benar-benar memeriksa dan mengecek harga yang ditetapkan oleh distributor D-2, terutama yang ada di kabupaten, guna memastikan bahwa harga minyak goreng sesuai dengan ketentuan," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran harga.

Jika ada distributor yang terbukti melanggar ketentuan harga, Tomsi meminta pemerintah daerah untuk segera melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), agar tindakan tegas dapat diambil.

"Jika ada oknum distributor yang dengan sengaja mempermainkan harga, kita akan memberikan sanksi tegas. Kita ingin memastikan bahwa harga minyak goreng jenis Minyakita yang dijual ke konsumen akhir tidak melebihi HET yang telah ditetapkan, yakni Rp15.700 per liter," tambahnya.

Selain minyak goreng, Tomsi juga meminta pengendalian harga dilakukan pada komoditas penting lainnya, terutama beras, yang beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan harga di beberapa daerah.

kemendagri minta tpid kendalikan harga minyak goreng                              koranpalpos.com - plt. sekretaris jenderal (sekjen) kementerian dalam negeri (kemendagri), tomsi tohir, mengingatkan tim pengendalian inflasi daerah (tpid) agar lebih aktif dalam mengawasi pergerakan harga komoditas, terutama minyak goreng (migor), yang belakangan ini mengalami kenaikan harga yang signifikan.
tomsi menyoroti bahwa harga minyak goreng di beberapa daerah sudah melewati harga eceran tertinggi (het), yang dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat.
"seiring dengan meningkatnya harga minyak goreng, kami minta agar tpid dan satgas pangan di daerah melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distributor yang sudah ditunjuk, untuk memastikan bahwa harga jual tidak melampaui het yang telah ditetapkan," ujar tomsi. 
baca juga:pastikan ppn 12 persen tak berlaku barang terkait ketahanan pangan
baca juga:komisi xi dpr ri tegaskan tak ada dana csr bi disalurkan ke anggota dpr
tomsi menegaskan bahwa pengawasan terhadap distributor, terutama distributor tingkat kedua (d-2), sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penetapan harga.
"kami minta pemerintah daerah untuk benar-benar memeriksa dan mengecek harga yang ditetapkan oleh distributor d-2, terutama yang ada di kabupaten, guna memastikan bahwa harga minyak goreng sesuai dengan ketentuan," jelasnya.
ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran harga.
baca juga:program makan bergizi gratis : upaya pengentasan rakyat miskin !
baca juga:dpr dorong bnpt kolaborasi dengan pemda perbanyak ruang lintas agama
jika ada distributor yang terbukti melanggar ketentuan harga, tomsi meminta pemerintah daerah untuk segera melaporkannya kepada direktorat jenderal perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan (kemendag), agar tindakan tegas dapat diambil.
"jika ada oknum distributor yang dengan sengaja mempermainkan harga, kita akan memberikan sanksi tegas. kita ingin memastikan bahwa harga minyak goreng jenis minyakita yang dijual ke konsumen akhir tidak melebihi het yang telah ditetapkan, yakni rp15.700 per liter," tambahnya.
selain minyak goreng, tomsi juga meminta pengendalian harga dilakukan pada komoditas penting lainnya, terutama beras, yang beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan harga di beberapa daerah.
baca juga:bahlil : saya yang minta pilpres ditunda, bukan jokowi !
baca juga:dkpp masih temukan ketidaknetralan perkara di 2024
ia mengimbau perum bulog untuk terus melakukan intervensi pasar, dengan memasok beras ke daerah-daerah yang harga berasnya sudah melebihi het.
"saya mendorong perum bulog untuk mempercepat distribusi beras di daerah-daerah yang harganya sudah melebihi het, agar tidak menambah tekanan inflasi. kami mengharapkan data harga yang terus diperbarui agar bulog dapat segera mengonfirmasi dan melakukan intervensi bila diperlukan," ujar tomsi.
salah satu tujuan dari intervensi ini adalah untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi nasional. sebab, kenaikan harga pangan yang tidak terkendali dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.
 baca juga:bahlil evaluasi kekalahan pilkada 2024 : golkar siapkan strategi baru !
baca juga:giri ramanda kiemas resmi raih gelar doktor administrasi publik
tomsi juga mengingatkan tpid untuk tetap waspada terhadap ancaman inflasi yang dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk ancaman penyakit mulut dan kuku (pmk) yang menyerang hewan ternak.
penyakit ini dapat mempengaruhi pasokan bahan pangan seperti daging, susu, dan produk hewani lainnya, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi harga di pasar.
"selain pengendalian harga pangan, kami juga mengimbau agar tpid mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi ancaman pmk pada hewan ternak. pemantauan yang ketat dan penanganan yang cepat akan membantu mencegah dampak negatif terhadap sektor peternakan," kata tomsi.
baca juga:pdip ingatkan mkd : bukan untuk kekang anggota dpr bicara !
baca juga:presiden peringatkan mark up anggaran harus diberantas
tomsi juga menyampaikan perlunya persiapan menghadapi perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi produksi pangan, terutama menjelang musim panen.
menurutnya, pemantauan cuaca dan kondisi pertanian harus dilakukan secara rutin agar setiap daerah dapat mengantisipasi potensi penurunan hasil panen yang dapat mempengaruhi harga pangan.
"kami meminta daerah untuk terus mengupdate data terkait dengan kondisi cuaca dan hasil pertanian. ini penting agar kita bisa mengantisipasi dampak perubahan cuaca dan menyiapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat," tambahnya.
 baca juga:dpr minta kemendagri larang kepala daerah angkat timses jadi honorer
baca juga:prabowo panggil sejumlah menteri : ratas ketahanan pangan !
tomsi menegaskan bahwa tpid memiliki peran yang sangat vital dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing.
selain mengawasi harga komoditas pangan, tpid juga diminta untuk aktif berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengimplementasikan kebijakan yang dapat menurunkan inflasi, baik dari sisi harga pangan maupun dari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah.
"tpid diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pengendalian inflasi daerah. kami ingin tpid dapat bekerja sama dengan satgas pangan dan pihak lainnya untuk memastikan kestabilan harga komoditas di daerah masing-masing," ujar tomsi.
baca juga:pan minta seluruh pihak beri kesempatan dan dukungan kepada presiden prabowo subianto
baca juga:dpr minta pemerintah proaktif jaga momen libur nataru
dengan berbagai langkah pengendalian yang terus dilakukan, pemerintah berharap inflasi dapat terkendali, harga pangan tetap stabil, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
ke depannya, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan kestabilan harga.
menutup keterangannya, tomsi berharap agar pengendalian inflasi dan kestabilan harga dapat lebih baik lagi pada tahun 2025.
baca juga:pdi perjuangan siapkan langkah hukum untuk hasto kristiyanto
baca juga:dpr minta presiden prabowo kawal langsung penyelamatan sritex
"kami berharap agar di tahun depan, pengendalian harga pangan dapat lebih baik, sehingga tidak ada komoditas yang harganya melambung tinggi dan memberatkan masyarakat. pengawasan yang ketat terhadap distributor dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah akan sangat membantu dalam mencapainya," tutup tomsi.
dengan langkah-langkah yang telah disebutkan, diharapkan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga minyak goreng, beras, serta komoditas lainnya dapat memberikan dampak positif dalam menjaga kestabilan ekonomi di daerah dan meminimalkan inflasi. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan