Kemendagri Minta TPID Kendalikan Harga Minyak Goreng
Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024-Foto: Antara-
BACA JUGA:DKPP Masih Temukan Ketidaknetralan Perkara di 2024
Ia mengimbau Perum Bulog untuk terus melakukan intervensi pasar, dengan memasok beras ke daerah-daerah yang harga berasnya sudah melebihi HET.
"Saya mendorong Perum Bulog untuk mempercepat distribusi beras di daerah-daerah yang harganya sudah melebihi HET, agar tidak menambah tekanan inflasi. Kami mengharapkan data harga yang terus diperbarui agar Bulog dapat segera mengonfirmasi dan melakukan intervensi bila diperlukan," ujar Tomsi.
Salah satu tujuan dari intervensi ini adalah untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi nasional. Sebab, kenaikan harga pangan yang tidak terkendali dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.
BACA JUGA:Bahlil Evaluasi Kekalahan Pilkada 2024 : Golkar Siapkan Strategi Baru !
BACA JUGA:Giri Ramanda Kiemas Resmi Raih Gelar Doktor Administrasi Publik
Tomsi juga mengingatkan TPID untuk tetap waspada terhadap ancaman inflasi yang dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak.
Penyakit ini dapat mempengaruhi pasokan bahan pangan seperti daging, susu, dan produk hewani lainnya, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi harga di pasar.
"Selain pengendalian harga pangan, kami juga mengimbau agar TPID mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi ancaman PMK pada hewan ternak. Pemantauan yang ketat dan penanganan yang cepat akan membantu mencegah dampak negatif terhadap sektor peternakan," kata Tomsi.
BACA JUGA:PDIP Ingatkan MKD : Bukan untuk Kekang Anggota DPR Bicara !
BACA JUGA:Presiden Peringatkan Mark Up Anggaran Harus Diberantas
Tomsi juga menyampaikan perlunya persiapan menghadapi perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi produksi pangan, terutama menjelang musim panen.
Menurutnya, pemantauan cuaca dan kondisi pertanian harus dilakukan secara rutin agar setiap daerah dapat mengantisipasi potensi penurunan hasil panen yang dapat mempengaruhi harga pangan.
"Kami meminta daerah untuk terus mengupdate data terkait dengan kondisi cuaca dan hasil pertanian. Ini penting agar kita bisa mengantisipasi dampak perubahan cuaca dan menyiapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat," tambahnya.
BACA JUGA:DPR Minta Kemendagri Larang Kepala Daerah Angkat Timses Jadi Honorer