PDIP : PPN 12 Persen Dukung Program Presiden Prabowo !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 25 Dec 2024 - 18:41

Anggota DPR sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. -Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025, diasumsikan untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan program strategis Presiden Prabowo sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong program kesehatan yang inklusif.

"Atas dasar itulah, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya Program Quick Win melalui dukungan terhadap APBN 2025," kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kenaikan PPN menjadi 12 persen mendukung program-program, khususnya yang didanai oleh APBN.

Program-program itu di antaranya makan bergizi gratis yang, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah, pemeriksaan penyakit menular (TBC), renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan lumbung pangan nasional, daerah dan desa.

Dia pun sebelumnya sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah.

Menurut dia, pemerintah perlu menambah anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) ke rakyat.

Dia mengatakan jumlah penerima manfaat perlinsos dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin, serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

"Subsidi BBM, gas LPG listrik untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah, termasuk ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah," kata dia.

pdip : ppn 12 persen dukung program presiden prabowo !                            koranpalpos.com - ketua dpp pdip said abdullah mengatakan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen di tahun 2025, diasumsikan untuk mendukung berbagai program strategis presiden prabowo subianto.
dia mengatakan program strategis presiden prabowo sejalan dengan agenda pdi perjuangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm), serta mendorong program kesehatan yang inklusif.
"atas dasar itulah, pdi perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya program quick win melalui dukungan terhadap apbn 2025," kata said abdullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di jakarta, selasa.
 baca juga:hasto ditetapkan tersangka oleh kpk : begini tanggapan dpip !
baca juga:dituding inisiasi kenaikan ppn 12 persen : ini kata pdi perjuangan ! 
menurut dia, kenaikan ppn menjadi 12 persen mendukung program-program, khususnya yang didanai oleh apbn.
program-program itu di antaranya makan bergizi gratis yang, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah, pemeriksaan penyakit menular (tbc), renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan lumbung pangan nasional, daerah dan desa.
dia pun sebelumnya sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan ppn dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah.
 baca juga:bagja : tata kelola pemilu semakin baik jika bawaslu tetap permanen
baca juga:8 sengketa calon tunggal pilkada 2024 masuk ke mk : daerah mana saja ?
menurut dia, pemerintah perlu menambah anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) ke rakyat.
dia mengatakan jumlah penerima manfaat perlinsos dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin, serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.
"subsidi bbm, gas lpg listrik untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah, termasuk ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah," kata dia.
 baca juga:waka banggar sebut kebijakan kenaikan ppn 12 persen diinisiasi pdi perjuangan
baca juga:prabowo terbitkan perpres 202/2024 tentang pembentukan dpn
kemudian, menurut dia, subsidi perlu diperluas terhadap transportasi umum yang menjadi moda transportasi massal diberbagai wilayah, khususnya kota kota besar yang memiliki moda transportasi massal.
lalu subsidi pun perlu diberikan untuk perumahan untuk kelas menengah bawah, yaitu tipe rumah 45 ke bawah, serta rumah susun.
"bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya siswa berprestasi dari rumah tangga miskin hingga menengah," kata dia.
 baca juga:pemkab muba dukung komitmen menuju kebijakan yang prorakyat
baca juga:waduh ! kata tito : ada program stunting rp10 miliar tapi sampai ke rakyat rp2 miliar
selain itu, dia meminta pemerintah juga melakukan operasi pasar secara rutin, paling sedikit 2 bulan sekali, dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.
kemudian dia juga meminta pemerintah memastikan penggunaan barang dan jasa umkm di lingkungan pemerintah, dengan cara menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40 persen menjadi 50 persen.
lalu dia meminta pemerintah memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah dan yang terdampak, guna membantu beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing.
 baca juga:instansi diminta percepat pemetaan tenaga non-asn
baca juga:8 sengketa calon tunggal pilkada 2024 masuk ke mk : daerah mana saja ?
"memastikan program penghapusan kemiskinan ekstrem dari posisi saat ini 0,83 persen menjadi nol persen di tahun 2025, dan penurunan generasi stunting di bawah 15 persen dari posisi saat ini 21 persen," kata dia. (ant)