Kenaikan PPN 12 Persen Merupakan Produk Legislasi Ketika PDIP Berkuasa

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 23 Dec 2024 - 18:53

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Novita Wijayanti di Kompleks Parlemen, Jakarta. -Foto: Antara-

kenaikan ppn 12 persen merupakan produk legislasi ketika pdip berkuasa                            koranpalpos.com - anggota fraksi partai gerindra dpr ri, novita wijayanti, menilai bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen yang direncanakan berlaku mulai januari 2025 adalah hasil dari produk legislasi yang disusun ketika partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) memegang kendali atas pemerintahan dan legislatif.
menurut novita, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur perubahan ini disahkan pada tahun 2021, dengan salah satu poin utamanya adalah kenaikan tarif ppn dari 11 persen menjadi 12 persen.
undang-undang ini adalah hasil kesepakatan antara pemerintah dan legislatif yang didominasi oleh pdip pada saat itu.
baca juga:bagja : tata kelola pemilu semakin baik jika bawaslu tetap permanen
baca juga:8 sengketa calon tunggal pilkada 2024 masuk ke mk : daerah mana saja ?
"sejatinya justru mereka (pdip) yang mengusulkan dan memutuskan, sekarang seolah-olah melempar kesalahan kepada pak prabowo, di mana pak prabowo menjadi presiden baru dua bulan," ujar novita dalam keterangannya yang diterima di jakarta, senin (23/12).
menurut novita, ada kesan bahwa beberapa pihak sedang bermain politik dengan mencari simpati rakyat dengan seolah-olah menjadi korban dalam situasi ini.
padahal, kebijakan kenaikan ppn tersebut sudah diputuskan pada periode pemerintahan sebelumnya, dan kini perlu diterima sebagai bagian dari kebijakan yang telah disepakati bersama.
 baca juga:waka banggar sebut kebijakan kenaikan ppn 12 persen diinisiasi pdi perjuangan
baca juga:prabowo terbitkan perpres 202/2024 tentang pembentukan dpn
sebelumnya, ketua dpp pdip, deddy yevri sitorus, menyampaikan bahwa fraksi pdip meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan ppn menjadi 12 persen.
deddy menjelaskan bahwa meskipun keputusan ini merupakan bagian dari kesepakatan periode sebelumnya, partainya tetap menganggap penting untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini sebelum melaksanakan kebijakan tersebut.
"jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan pak prabowo (subianto), bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya," jelas deddy dalam keterangannya yang diterima di jakarta, minggu (22/12).
baca juga:dpr ingin pertahankan kpu-bawaslu sebagai lembaga permanen : berikut alasannya !
baca juga:perludem : ada 312 permohonan sengketa pilkada 2024 yang masuk ke mahkamah konstitusi
deddy menegaskan bahwa sikap pdip terhadap rencana kenaikan ppn bukanlah penolakan, melainkan permintaan untuk kajian ulang terkait dampaknya bagi perekonomian masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi yang masih terasa akibat dampak pandemi dan kondisi ekonomi global.
"fokus kita sekarang adalah bagaimana menuntaskan tantangan ekonomi yang ada dan memastikan kebijakan ini dapat dijalankan dengan bijaksana demi kepentingan rakyat," tambah novita.
sementara itu, novita juga menegaskan pentingnya untuk mengesampingkan pertentangan politik dalam menghadapi tantangan ekonomi yang sedang berlangsung.
baca juga:kpu usul penyatuan uu pemilu dan uu pilkada
baca juga:masyarakat lakukan pengawasan partisipatif di pemilu 2024
ia mengajak semua pihak untuk fokus pada pencarian solusi yang dapat meringankan beban rakyat.
bagi novita, yang lebih penting saat ini adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara bijaksana, dengan memperhatikan keberlanjutan pembangunan dan ekonomi negara tanpa memberatkan rakyat.
sebagai legislator, novita berharap agar berbagai pihak, termasuk pemerintah dan legislatif, dapat bersama-sama mencari jalan tengah dalam menyikapi kebijakan kenaikan ppn yang direncanakan.
baca juga:masyarakat lakukan pengawasan partisipatif di pemilu 2024
baca juga:kpu : pelantikan kepala daerah ideal dilaksanakan 13 maret 2025 !
hal ini menjadi semakin penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi, sembari memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan rakyat secara adil.
kebijakan kenaikan ppn menjadi salah satu topik utama dalam perbincangan politik dan ekonomi indonesia, mengingat potensi dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama di tengah inflasi yang masih tinggi.
meski kenaikan ppn ini sudah direncanakan sebelumnya, banyak pihak yang merasa perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi saat ini sebelum kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan.
baca juga:wahyu sanjaya serap aspirasi pembangunan di bumi serasan sekundang
baca juga:kemenpanrb sebut permen konflik kepentingan sesuai arahan presiden
dengan demikian, meskipun rencana kenaikan ppn 12 persen ini berasal dari kesepakatan legislatif dan eksekutif pada periode sebelumnya, implementasinya tetap menjadi sorotan publik, dengan berbagai pihak meminta agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.
hal ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga kesejahteraan masyarakat. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan