Waka Banggar Sebut Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen Diinisiasi PDI Perjuangan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Minggu , 22 Dec 2024 - 18:45

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (28/11/2024)-Foto: Antara-

waka banggar sebut kebijakan kenaikan ppn 12 persen diinisiasi pdi perjuangan                            koranpalpos.com - wakil ketua badan anggaran (banggar) dpr ri wihadi wiyanto mengatakan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) 12 persen merupakan keputusan undang-undang (uu) tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp) merupakan produk legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh pdi perjuangan (pdip).
"kenaikan ppn 12 persen itu adalah merupakan keputusan undang-undang (uu) tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh pdi perjuangan," kata wihadi dalam keterangan yang diterima di jakarta, minggu.
legislator dari fraksi gerindra itu mengatakan bahwa panitia kerja (panja) pembahasan kenaikan ppn yang tertuang dalam uu hpp saat itu diketuai oleh fraksi pdip.
baca juga:prabowo terbitkan perpres 202/2024 tentang pembentukan dpn
baca juga:dpr ingin pertahankan kpu-bawaslu sebagai lembaga permanen : berikut alasannya !
untuk itu, dia menilai sikap pdip saat ini terhadap penerapan kebijakan ppn 12 persen sangat bertolak belakang saat membentuk uu hpp tersebut.
"jadi kita bisa melihat dari yang memimpin panja pun dari pdip, kemudian kalau sekarang pihak pdip sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah prabowo (presiden prabowo subianto)," ujar anggota komisi xi dpr ri itu.
dia pun mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu bahwa kenaikan ppn 12 persen merupakan keputusan pemerintahan presiden prabowo subianto sebab kebijakan itu menjadi payung hukum yang diputuskan pdip pada periode 2019-2024.
baca juga:masyarakat lakukan pengawasan partisipatif di pemilu 2024
baca juga:bahlil : tujuan negara tak hanya demokrasi
"jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengkaitkan ini dengan pemerintah pak prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar, yang benar adalah uu ini produk dari pada dpr yang pada saat itu diinisiasi pdi perjuangan dan sekarang pak presiden prabowo hanya menjalankan," ucapnya.
sebaliknya, dia menilai sikap pdip saat ini seperti upaya "melempar bola panas" kepada pemerintahan presiden prabowo, padahal kenaikan ppn 12 persen yang termaktub dalam uu hpp merupakan produk dpr periode sebelumnya dari pdip.
"jadi kami dalam hal ini melihat bahwa sikap pdip ini adalah dalam hal ppn 12 persen adalah membuang muka, jadi kami ingatkan bahwa apabila ingin mendukung pemerintahan maka tidak dengan cara seperti ini, tetapi bila ingin melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah hak daripada pdip," tuturnya.
baca juga:kemenpanrb sebut permen konflik kepentingan sesuai arahan presiden
baca juga:presiden prabowo beri kesempatan koruptor tobat 
dia pun menegaskan jika presiden prabowo sedianya sudah "mengulik" kebijakan itu agar tidak berdampak pada masyarakat menengah ke bawah, salah satunya dengan menerapkan kenaikan ppn tersebut dikenakan terhadap barang-barang mewah.
"sehingga pemikiran pak prabowo ini bahwa kalangan menengah bawah itu tetap terjaga daya belinya dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi, ini adalah merupakan langkah bijaksana dari pak prabowo," kata dia. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan