Pemkab Muba Dukung Komitmen Menuju Kebijakan yang Prorakyat

KORANPALPOS.COM - Pemkab Musi Banyuasin melalui Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Erdiansyah, bersama OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyamaan Persepsi terkait Mitigasi dan Simulasi Penyesuaian Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen Pajak. 

Rakor yang berlangsung secara virtual pada Kamis (19/12)  di ruang rapat Sekda Muba tersebut diadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengupas peta perubahan tarif PKB dan BBNKB di 34 provinsi di Indonesia. Menurut data yang dipaparkan, perubahan tarif bervariasi di berbagai wilayah:

Berdasarkan paparan Tarif PKB: 28 provinsi mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi 0,492% di 8 provinsi. Dan 5 provinsi mengalami penurunan, dengan penurunan tertinggi sebesar 0,422% di Kalimantan Timur.

BACA JUGA:Waduh ! Kata Tito : Ada Program Stunting Rp10 Miliar tapi Sampai ke Rakyat Rp2 Miliar

BACA JUGA:Instansi Diminta Percepat Pemetaan Tenaga Non-ASN

Selanjutnya Tarif BBNKB: Terdapat ada 29 provinsi mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi 9,920% di 2 provinsi. Dan 4 provinsi mengalami penurunan, dengan penurunan tertinggi sebesar 1,720% di Kalimantan Timur.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan ini membebani masyarakat. 

“Dari 34 provinsi, hanya satu yang tidak mengalami perubahan tarif. Tugas pemerintah pusat adalah memastikan kebijakan ini tidak menciptakan keresahan atau beban berlebih bagi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi ini menjadi sangat penting,” ujar Tito.

Sementara Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Erdiansyah, yang hadir mewakili Pj Bupati Muba H. Sandi Fahlepi, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pemerintah pusat untuk memperhatikan dampak kebijakan di daerah.

BACA JUGA:Pilkada Lewat DPRD tidak Jamin Kurangi Biaya Politik

BACA JUGA:Projo Siap Berubah Jadi Partai

Dikatakannya, Pemkab Muba berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin.

“Kami sangat berterima kasih atas masukan dan arahan yang telah diberikan dalam Rakor ini. Panduan ini tentu menjadi bekal berharga bagi kami di Muba untuk terus memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Erdiansyah. ***