Baleg DPR RI Tunggu Pengajuan Pemerintah : Terkait Usulan Pilkada Dipilih DPRD !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Selasa , 17 Dec 2024 - 20:29

Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12/2024).-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu pengajuan resmi dari pemerintah mengenai usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh anggota DPRD.

Menurut Bob Hasan, sejauh ini belum ada rencana untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada pada tahun 2025, karena pembahasan RUU harus memperhatikan Prolegnas Prioritas yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut.

“Intinya itu masuk ke prioritas apa tidak, itu saja dulu. Kalau kami di Baleg menunggu pembahasan dulu,” kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/12).

Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Usulan ini menjadi perhatian banyak pihak, karena dianggap dapat mempengaruhi sistem demokrasi yang sudah berjalan, yang mengutamakan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Meski demikian, Bob Hasan menjelaskan bahwa pembahasan RUU terkait Pilkada yang mengubah sistem pemilihan kepala daerah ini bisa diajukan sebagai inisiatif, baik oleh DPR RI maupun pemerintah.

Namun, menurutnya, Baleg DPR RI secara resmi belum menerima arahan atau gambaran terkait usulan tersebut.

“Inisiatif itu bisa datang dari mana saja, dari DPR, dari pemerintah,” ujar Bob Hasan.

Ia menambahkan bahwa meskipun begitu, pihak Baleg DPR RI tetap akan mendengarkan masukan dari masyarakat mengenai usulan tersebut, yang banyak disorot karena dinilai berpotensi mengurangi peran serta dan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka.

Terkait dengan potensi dampak dari perubahan sistem pemilihan kepala daerah, Bob Hasan menilai bahwa jika pilkada dipilih oleh DPRD, hal itu belum tentu sepenuhnya menutup partisipasi publik dalam menentukan pemimpinnya.

baleg dpr ri tunggu pengajuan pemerintah : terkait usulan pilkada dipilih dprd !                            koranpalpos.com - ketua badan legislasi (baleg) dpr ri, bob hasan, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu pengajuan resmi dari pemerintah mengenai usulan presiden prabowo subianto terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dipilih oleh anggota dprd.
menurut bob hasan, sejauh ini belum ada rencana untuk membahas rancangan undang-undang (ruu) pilkada pada tahun 2025, karena pembahasan ruu harus memperhatikan prolegnas prioritas yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut.
“intinya itu masuk ke prioritas apa tidak, itu saja dulu. kalau kami di baleg menunggu pembahasan dulu,” kata bob hasan di kompleks parlemen, jakarta, pada selasa (17/12).
baca juga:palembang sepakati umk rp3.916.635 : cukupkah untuk kebutuhan sekarang ?
baca juga:tarif tol terpeka per 17 desember 2024 kembali normal : berikut daftar tarif terbaru !
pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya presiden prabowo subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh dprd, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
usulan ini menjadi perhatian banyak pihak, karena dianggap dapat mempengaruhi sistem demokrasi yang sudah berjalan, yang mengutamakan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya.
meski demikian, bob hasan menjelaskan bahwa pembahasan ruu terkait pilkada yang mengubah sistem pemilihan kepala daerah ini bisa diajukan sebagai inisiatif, baik oleh dpr ri maupun pemerintah.
baca juga:perkembangan terbaru : kasus pemukulan dokter koas di palembang !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 16 desember 2024 : prediksi sebagian besar wilayah indonesia diguyur hujan !
namun, menurutnya, baleg dpr ri secara resmi belum menerima arahan atau gambaran terkait usulan tersebut.
“inisiatif itu bisa datang dari mana saja, dari dpr, dari pemerintah,” ujar bob hasan.
ia menambahkan bahwa meskipun begitu, pihak baleg dpr ri tetap akan mendengarkan masukan dari masyarakat mengenai usulan tersebut, yang banyak disorot karena dinilai berpotensi mengurangi peran serta dan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka.
terkait dengan potensi dampak dari perubahan sistem pemilihan kepala daerah, bob hasan menilai bahwa jika pilkada dipilih oleh dprd, hal itu belum tentu sepenuhnya menutup partisipasi publik dalam menentukan pemimpinnya.
baca juga:studi banding kepala desa ke bali tuai kritik tajam
baca juga:prakirakan cuaca bmkg 15 desember 2024 : palembang dan sebagian besar wilayah indonesia dilanda hujan ! 
menurutnya, sistem pemilihan melalui dprd pernah diterapkan di indonesia sebelumnya, dan tidak serta-merta mengurangi partisipasi rakyat dalam proses politik.
“kalau ada pembahasan terhadap ruu politik tersebut, tentu akan dilakukan pembahasan terkait partisipasi publik. kita juga akan mendengar forum diskusi atau keterangan dari publik,” tambah bob hasan.
proses legislasi mengenai usulan ini diperkirakan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan, partai politik, serta masyarakat luas.
meskipun masih dalam tahap awal, usulan ini sudah mendapatkan banyak perhatian, baik dari kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat, yang memberikan pro dan kontra mengenai perubahan tersebut.
baleg dpr ri, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pembahasan ruu, berjanji akan mempertimbangkan secara cermat semua aspek yang terkait dengan usulan perubahan sistem politik ini.
salah satunya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat, dan tidak mengurangi hak mereka dalam memilih pemimpin.
usulan perubahan sistem pilkada ini mencerminkan dinamika politik yang terjadi di indonesia, di mana selalu ada pembaruan dan pembahasan mengenai mekanisme pemilihan yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman.
beberapa pihak berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah oleh dprd dapat mempercepat proses pemerintahan dan mengurangi biaya politik, sementara pihak lain menilai hal ini berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.
meski demikian, bob hasan menegaskan bahwa pembahasan mendalam dan inklusif akan dilakukan sebelum keputusan akhir diambil.
baleg dpr ri akan terus membuka ruang untuk diskusi dengan berbagai pihak guna memastikan bahwa perubahan sistem ini tidak merugikan kepentingan demokrasi di indonesia.
dengan demikian, meskipun usulan ini menarik perhatian, langkah-langkah berikutnya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah, yang menjadi pihak yang akan mengajukan atau merumuskan ruu pilkada.
dalam waktu dekat, baleg dpr ri berencana untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk mendalami lebih dalam mengenai usulan tersebut, dengan mengutamakan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pembahasan. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan