Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD : Kemunduran Demokrasi ?

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 15 Dec 2024 - 22:00

Gedung DPR RI senayan Jakarta dan aktifitas rapat anggota DPR RI.-Foto : Disway-

Warga lainnya juga berharap adanya ruang dialog lebih luas antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk mendiskusikan wacana ini.

"Penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap perubahan sistem. Jangan sampai keputusan diambil sepihak tanpa mendengar suara kami," ujar Ika, seorang warga Kota Palembang.

Ia menekankan pentingnya adanya sosialisasi yang jelas tentang keuntungan dan risiko dari perubahan sistem Pilkada, agar masyarakat bisa lebih memahami dampak dari keputusan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC) pada Kamis (12/12), menyebut bahwa sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien dan dapat mengurangi beban anggaran negara.

“Saya melihat negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura lebih efisien. Pilih sekali anggota DPRD, lalu DPRD yang menentukan kepala daerah,” jelas Prabowo.

Prabowo juga menyoroti besarnya anggaran politik yang harus dikeluarkan dalam pilkada langsung.

“Berapa puluh triliun rupiah habis hanya untuk satu-dua hari pemilihan. Anggaran sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperbaiki sekolah, atau membangun infrastruktur seperti irigasi,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Jazilul Fawaid, yang menyebutkan bahwa pilkada di provinsi besar seperti Jawa Barat bisa menghabiskan lebih dari Rp1 triliun.

Menurutnya, anggaran sebesar itu dapat dialihkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi di daerah-daerah yang membutuhkan.

Kritikan dari Aktivis Demokrasi

Namun, wacana ini tidak lepas dari kritik.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyebutkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi mereduksi partisipasi rakyat dalam demokrasi.

“Pemilihan melalui DPRD bisa memutus mata rantai aspirasi publik dan menimbulkan kesewenang-wenangan elite politik. Ini dapat memunculkan pemimpin yang tidak merepresentasikan kehendak rakyat,” ujar Titi dalam wawancara, Minggu (1/12).

Menurut Titi, meskipun sistem ini menawarkan efisiensi, potensi dominasi oligarki politik semakin besar karena keputusan pemilihan kepala daerah hanya akan berada di tangan segelintir elite.

Ia juga menyoroti risiko politik uang yang berpindah dari masyarakat luas kepada anggota DPRD.

wacana kepala daerah dipilih dprd : kemunduran demokrasi ?                             koranpalpos.com - wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kembali mengemuka. 
menteri hukum supratman andi agtas menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji usulan ini untuk memastikan apakah langkah tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi yang tertuang dalam konstitusi sekaligus mempertimbangkan efisiensi penyelenggaraan negara.
“wacana ini perlu dikaji lebih lanjut karena dalam undang-undang dasar (uud), pilkada tidak harus dilakukan secara langsung. pemilihan secara demokratis itu bisa berarti banyak hal, termasuk melalui dprd,” ujar supratman usai rapat di istana kepresidenan, jakarta, jumat (13/12).
baca juga:mardiono pastikan mukernas ppp ii tidak bahas calon ketua umum : ini alasannya !
baca juga:studi banding kepala desa ke bali tuai kritik tajam
supratman menggarisbawahi bahwa efisiensi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam wacana ini.
menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung kerap menimbulkan pemborosan anggaran negara.
“pilkada langsung membutuhkan biaya besar, belum lagi aspek sosial seperti konflik horizontal yang sering terjadi. ini adalah beberapa alasan mengapa wacana ini layak untuk dipertimbangkan,” tambahnya.
terkait wacana tersebut, pengamat sosial dan politik sumsel, m. haekal al-haffafah s.sos., m.sos, angkat bicara. 
baca juga:dipa dan tkd 2025 : realisasikan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat !
baca juga:revisi kuhp terbaru : pengguna narkoba akan direhabilitasi, bukan dipidana !
dikatakannya, wacana  pilkada yang dipilih dprd mencerminkan perspektif yang lebih mendalam mengenai dinamika politik dan demokrasi di indonesia.
haekal menggarisbawahi beberapa alasan utama yang mendasari usulan tersebut, seperti biaya mahal, politik uang, serta masalah terkait kecurangan dan stabilitas sosial.
menurutnya, meskipun pilkada langsung memberikan demokrasi partisipatif yang lebih besar bagi rakyat, ada kompleksitas yang lebih besar yang muncul, seperti meningkatnya biaya pemilu dan peran oligarki dalam partai politik.
baca juga:daftar lengkap ump 2025 seluruh indonesia : sumatera selatan terbesar ketiga ! 
baca juga:337 usulan pembentukan dob : 42 usulan pemekaran provinsi !
haekal juga menyampaikan pandangannya bahwa pilkada lewat dprd masih dapat dianggap demokratis. dalam sistem ini, dprd yang dipilih oleh rakyat dapat memilih kepala daerah yang dianggap terbaik.
lebih lanjut, sistem ini diharapkan dapat memaksa partai politik untuk memperbaiki kualitas kaderisasi mereka dan memfokuskan diri pada ide-ide konstruktif, yang akhirnya dapat memperkuat marwah partai dan fungsi parlemen itu sendiri.
haekal mengingatkan bahwa salah satu masalah terbesar yang muncul dari pilkada langsung adalah apatisme publik dan lemahnya partisipasi politik masyarakat.
dengan sistem yang mengalihkan fokus kepada dprd, rakyat akan lebih menaruh perhatian pada kinerja anggota dewan dan diharapkan hal ini dapat memperbaiki kualitas demokrasi indonesia secara keseluruhan.
sementara itu, wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke dprd menimbulkan kekhawatiran di kalangan sebagian warga, terutama terkait dengan hilangnya partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
joko, seorang pekerja swasta asal prabumulih, menyatakan keberatannya.
"pilkada langsung memberi kami hak untuk memilih langsung pemimpin yang kami inginkan. kalau hanya melalui dprd, kami merasa suara rakyat jadi tidak terlalu diperhitungkan," kata joko, minggu (15/12).
sedangkan ana, warga kabupaten ogan ilir, khawatir bahwa sistem ini (pemilihan kepala daerah kembali ke dprd, ref) bisa memperburuk praktik politik uang dan dominasi kelompok-kelompok elit.
"dprd memang bisa lebih efisien, tapi siapa yang menjamin kalau tidak ada suap atau permainan di balik layar? kami takut ini hanya akan menguntungkan segelintir orang," tegasnya.
sebagian warga juga berharap agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan justru lebih fokus pada perbaikan sistem pilkada yang sudah ada.
"sebelum mengubah mekanisme, sebaiknya perbaiki dulu pengawasan dan penegakan hukum dalam pilkada. banyak kasus politik uang dan kecurangan yang masih terjadi," ujar ridwan, seorang mahasiswa salah satu ptn, di kota palembang. 
ia berharap pemerintah lebih memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pilkada, baik yang langsung maupun tidak langsung.
"kami ingin pemimpin yang benar-benar terpilih berdasarkan integritas, bukan karena ada pihak-pihak yang bermain di belakang," tambah ridwan.
warga lainnya juga berharap adanya ruang dialog lebih luas antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk mendiskusikan wacana ini.
"penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap perubahan sistem. jangan sampai keputusan diambil sepihak tanpa mendengar suara kami," ujar ika, seorang warga kota palembang.
ia menekankan pentingnya adanya sosialisasi yang jelas tentang keuntungan dan risiko dari perubahan sistem pilkada, agar masyarakat bisa lebih memahami dampak dari keputusan tersebut.
sebelumnya, presiden prabowo subianto saat memberikan sambutan pada puncak perayaan hut ke-60 partai golkar di sentul international convention center (sicc) pada kamis (12/12), menyebut bahwa sistem pemilihan kepala daerah melalui dprd lebih efisien dan dapat mengurangi beban anggaran negara.
“saya melihat negara-negara tetangga kita seperti malaysia dan singapura lebih efisien. pilih sekali anggota dprd, lalu dprd yang menentukan kepala daerah,” jelas prabowo.
prabowo juga menyoroti besarnya anggaran politik yang harus dikeluarkan dalam pilkada langsung.
“berapa puluh triliun rupiah habis hanya untuk satu-dua hari pemilihan. anggaran sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperbaiki sekolah, atau membangun infrastruktur seperti irigasi,” katanya.
hal senada disampaikan wakil ketua badan anggaran dpr ri, jazilul fawaid, yang menyebutkan bahwa pilkada di provinsi besar seperti jawa barat bisa menghabiskan lebih dari rp1 triliun. 
menurutnya, anggaran sebesar itu dapat dialihkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi di daerah-daerah yang membutuhkan.
kritikan dari aktivis demokrasi
namun, wacana ini tidak lepas dari kritik.
anggota dewan pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem), titi anggraini, menyebutkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah melalui dprd berpotensi mereduksi partisipasi rakyat dalam demokrasi.
“pemilihan melalui dprd bisa memutus mata rantai aspirasi publik dan menimbulkan kesewenang-wenangan elite politik. ini dapat memunculkan pemimpin yang tidak merepresentasikan kehendak rakyat,” ujar titi dalam wawancara, minggu (1/12).
menurut titi, meskipun sistem ini menawarkan efisiensi, potensi dominasi oligarki politik semakin besar karena keputusan pemilihan kepala daerah hanya akan berada di tangan segelintir elite. 
ia juga menyoroti risiko politik uang yang berpindah dari masyarakat luas kepada anggota dprd.
“jika mekanisme ini diterapkan tanpa pembenahan penegakan hukum dan pengawasan, maka justru akan semakin memperkokoh oligarki dan memarginalkan rakyat,” tambahnya.
tantangan penegakan hukum
titi menekankan bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, adalah lemahnya penegakan hukum. 
korupsi, politik uang, dan hegemoni elite menjadi tantangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengubah sistem pemilihan.
“mekanisme apapun yang diterapkan, selama budaya koruptif dibiarkan, akan tetap bermasalah. perubahan sistem ini justru berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan daerah,” jelasnya.
menteri hukum supratman menegaskan bahwa wacana ini belum menjadi keputusan final. pemerintah akan berdiskusi lebih lanjut dengan partai politik untuk mendapatkan masukan komprehensif.
“ini baru sebatas diskursus untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan demokrasi kita. kita perlu waktu untuk mengkaji semua aspek sebelum mengambil keputusan,” tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan