Kejati Limpahkan Barang Bukti Rp22 Miliar Kasus LRT Sumsel

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Kamis , 28 Nov 2024 - 19:37

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melimpahkan barang bukti dan tersangka kasus kereta cepat light rail transit (LRT) Sumsel senilai Rp 22 miliar.-Foto : Istimewa-

Proyek LRT Sumsel dimulai pada tahun 2016 dengan tujuan untuk membangun infrastruktur transportasi yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di Kota Palembang serta sekitarnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, proyek yang dibiayai oleh dana APBN dan APBD ini menghadapi berbagai kendala, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan proyek.

Berdasarkan temuan sementara, Kejati Sumsel mencatat adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dan dugaan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya anggaran yang terlibat dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sumsel.

"Proyek ini seharusnya memberikan dampak positif bagi transportasi publik, namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang cukup signifikan. Kami akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat dalam korupsi ini," tegas Hutamrin.

Proses hukum kasus ini masih terus berjalan. Dengan penyerahan barang bukti senilai Rp22,5 miliar dan penetapan tersangka, Kejati Sumsel berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya.

Diharapkan, proses persidangan dapat segera dimulai, dan keadilan dapat ditegakkan untuk memastikan bahwa negara tidak dirugikan lebih lanjut.

“Kami akan terus mendalami kasus ini dan berupaya agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Kami juga berharap masyarakat dapat terus memberikan dukungan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik,” tutup Umaryadi.

Dengan pelimpahan barang bukti ini, masyarakat berharap agar proses persidangan dapat memberikan terang benderang mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dalam proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat Sumsel ini.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkomitmen untuk membawa kasus ini ke pengadilan dan memastikan pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal.

kejati limpahkan barang bukti rp22 miliar kasus lrt sumsel                            koranpalpos.com - kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan resmi melimpahkan barang bukti senilai rp22,5 miliar terkait kasus dugaan korupsi dalam pembangunan proyek light rail transit (lrt) sumsel.
barang bukti yang terdiri dari uang tunai tersebut kini diserahkan ke kejaksaan negeri (kejari) palembang untuk ditindaklanjuti dalam proses persidangan.
asisten pidana khusus (aspidsus) kejati sumsel, umaryadi, mengungkapkan bahwa penyerahan uang sebagai barang bukti ini dilakukan pada konferensi pers yang digelar di palembang pada kamis, 28 november 2024.
baca juga:kronologi lengkap kebakaran bengkel di jalan perintis kemerdekaan palembang : 3 orang tewas, 2 luka bakar !
baca juga:polri waspadai gangguan kamtibmas pasca-pilkada 2024 : fokus pada wilayah rawan !
ia menjelaskan bahwa barang bukti yang dilimpahkan sebanyak rp22.591.320.000, yang sebelumnya disita dalam rangka penyelidikan kasus korupsi lrt sumsel.
"barang bukti sebanyak rp22.591.320.000 telah dilimpahkan ke kejaksaan negeri palembang. uang tersebut saat ini dititipkan ke bank dengan rekening yang tidak berbunga untuk digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan," ujar umaryadi.
uang tersebut, menurutnya, akan menjadi bagian dari bukti yang akan dipertanggungjawabkan dalam proses hukum yang lebih lanjut.
baca juga:polda sumsel gagalkan penyelundupan pupuk bersubdisi : begini modus pelaku !
baca juga:asyik joget di acara hajatan : remaja bawah umur di oki tewas diduga overdosis !
penitipan uang pada rekening khusus tanpa bunga ini dilakukan agar pengelolaannya tetap transparan dan terhindar dari potensi penyalahgunaan.
meskipun barang bukti telah dilimpahkan, umaryadi menegaskan bahwa kasus ini masih berada dalam tahap perencanaan.
penyelidikan mendalam terkait dugaan penyimpangan dan korupsi dalam proyek pembangunan lrt sumsel yang menelan anggaran negara sebesar rp1,3 triliun ini masih terus dilakukan.
baca juga:ketika hukum dan kasih ibu bertemu : kasus anak mencuri perhiasan ibu diselesaikan dengan damai !
baca juga:ibu hamil muda di banyuasin tenggak larutan pembersih : diduga dilatari masalah ekonomi dan keluarga !
“kasus ini masih dalam tahap perencanaan dan belum masuk ke tahap pelaksanaan. kami akan terus melakukan pendalaman terkait adanya dugaan korupsi di proyek besar ini," tambahnya.
menurut umaryadi, meskipun ada beberapa bukti yang sudah berhasil dikumpulkan, pihak kejaksaan memastikan akan terus menyelidiki lebih lanjut mengenai peran masing-masing tersangka dalam penggelapan anggaran tersebut.
sebelumnya, kejati sumsel telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi proyek lrt sumsel yang berlangsung dari tahun 2016 hingga 2020.
baca juga:kpk ungkap rangkaian penyetoran uang kepada gubernur rohidin mersyah : untuk mendanai tim sukses pilkada ! 
baca juga:kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !
kasus ini mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana proyek yang berasal dari apbn dan apbd, yang berujung pada kerugian negara mencapai lebih dari rp22 miliar.
keempat tersangka pertama adalah sejumlah petinggi dari pt wk, perusahaan kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan proyek lrt sumsel.
mereka adalah t yang menjabat sebagai kepala divisi ii pt wk, ijh selaku kepala divisi gedung ii pt wk, sap selaku kepala divisi gedung iii pt wk, serta bhw.
adapun tersangka kelima, berinisial pb, merupakan mantan direktur jenderal perkeretaapian kementerian perhubungan ri yang menjabat pada periode mei 2016 hingga juli 2017.
para tersangka ini diduga terlibat dalam praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan dana yang dialokasikan untuk pembangunan lrt sumsel, sebuah proyek ambisius yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di sumatera selatan.
"penetapan tersangka ini dilakukan setelah kami menemukan bukti-bukti yang cukup terkait penyimpangan dalam proyek tersebut. para tersangka terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar kepala kejaksaan negeri palembang, hutamrin.
kejaksaan negeri palembang, dalam hal ini, akan bertindak sebagai jaksa penuntut umum (jpu) dalam kasus ini. hutamrin menegaskan bahwa kejari palembang akan terus berkoordinasi dengan kejati sumsel untuk memastikan kelancaran proses hukum, termasuk dalam persidangan yang melibatkan para tersangka.
“kami akan terus berkoordinasi dengan kejati sumsel untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan baik. jaksa penuntut umum dari kejari palembang akan menangani kasus ini hingga proses persidangan," jelas hutamrin.
dengan adanya koordinasi yang intensif antara kejati dan kejari palembang, diharapkan penyelesaian kasus ini dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
proyek lrt sumsel dimulai pada tahun 2016 dengan tujuan untuk membangun infrastruktur transportasi yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di kota palembang serta sekitarnya.
namun, dalam pelaksanaannya, proyek yang dibiayai oleh dana apbn dan apbd ini menghadapi berbagai kendala, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan proyek.
berdasarkan temuan sementara, kejati sumsel mencatat adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dan dugaan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya anggaran yang terlibat dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sumsel.
"proyek ini seharusnya memberikan dampak positif bagi transportasi publik, namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang cukup signifikan. kami akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat dalam korupsi ini," tegas hutamrin.
proses hukum kasus ini masih terus berjalan. dengan penyerahan barang bukti senilai rp22,5 miliar dan penetapan tersangka, kejati sumsel berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya.
diharapkan, proses persidangan dapat segera dimulai, dan keadilan dapat ditegakkan untuk memastikan bahwa negara tidak dirugikan lebih lanjut.
“kami akan terus mendalami kasus ini dan berupaya agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan. kami juga berharap masyarakat dapat terus memberikan dukungan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik,” tutup umaryadi.
dengan pelimpahan barang bukti ini, masyarakat berharap agar proses persidangan dapat memberikan terang benderang mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dalam proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat sumsel ini.
kejaksaan tinggi sumatera selatan berkomitmen untuk membawa kasus ini ke pengadilan dan memastikan pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan