KPK Segel Ruang Kerja Gubernur dan Sekda Bengkulu Pasca OTT

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Senin , 25 Nov 2024 - 21:14

Ruang kerja Gubernur Bengkulu disegel KPK, di Bengkulu, Senin. (25/11/2024). -FOTO : ANTARA-

Dalam kesempatan itu, Rosjonsyah menyampaikan pesan penting terkait peran aparatur sipil negara (ASN) yang harus mengabdi untuk masyarakat.

Rosjonsyah menegaskan pentingnya bagi setiap ASN untuk menjadi pribadi yang mengabdi kepada masyarakat, serta patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, peristiwa yang menimpa Pemprov Bengkulu saat ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di provinsi tersebut.

Ia menekankan bahwa ASN tidak seharusnya hanya bekerja "asal bapak senang" (ABS), mengikuti perintah atasan tanpa memperhatikan benar atau salahnya.

Wakil Gubernur juga menambahkan bahwa ASN harus berani menolak perintah atasan yang melanggar aturan, karena jika tidak, hal itu akan berakibat fatal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ia mengingatkan bahwa memberikan masukan yang jujur dan objektif kepada pimpinan adalah hal yang sangat penting untuk melindungi baik atasan maupun bawahan, terutama jika ada kesalahan yang terjadi.

"Mulai hari ini, saya akan bertanggung jawab penuh pada kalian. Kita harus bersama-sama menjaga integritas dan mengutamakan kepentingan rakyat," ujar Rosjonsyah dengan tegas.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Sabtu malam, yang berhasil mengungkap dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK melakukan OTT tersebut terkait dengan pemerasan yang melibatkan pegawai di Pemprov Bengkulu, yang diduga diminta untuk memberikan dana guna mendukung pendanaan Pilkada 2024.

Selain Gubernur Rohidin dan Sekda Isnan, ajudan gubernur, Evrianshah, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Penyidik KPK menyatakan bahwa ketiga tersangka telah melakukan tindakan yang melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

Mereka disangkakan melakukan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam lingkup Pemprov Bengkulu.

kpk segel ruang kerja gubernur dan sekda bengkulu pasca ott                            koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyegel ruang kerja gubernur bengkulu, rohidin mersyah, dan sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, di kantor gubernuran bengkulu, senin (25/11).
segel bertuliskan "dalam pengawasan kpk" tampak terpasang di pintu kedua ruang kerja pejabat tersebut, menandakan bahwa kedua ruang tersebut akan diawasi lebih lanjut seiring dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mereka.
kegiatan ini dilakukan pasca-operasi tangkap tangan (ott) yang dilaksanakan oleh kpk pada sabtu (23/11) malam, yang melibatkan gubernur rohidin, sekda isnan, dan ajudan gubernur, evrianshah.
baca juga:kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !
baca juga:kpk ungkap rangkaian penyetoran uang kepada gubernur rohidin mersyah : untuk mendanai tim sukses pilkada ! 
ketiga pejabat tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di pemerintah provinsi bengkulu.
penyegelan ruang kerja gubernur dan sekda dilakukan setelah kpk menetapkan ketiga tersangka dalam operasi senyap yang diadakan di bengkulu.
dalam pemantauan di kantor gubernuran, kedua ruang tersebut tampak kosong, dan tidak ada aktivitas yang dilakukan.
baca juga:kpk beber modus pemerasan dan gratifikasi dalam ott di bengkulu : 'setoran' terbesar dari kadisdikbud !
baca juga: kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !
ruang kerja sekda, yang terletak di lantai dua gedung utama kantor gubernur, serta ruang kerja gubernur di lantai tiga, tidak digunakan untuk kegiatan apapun pada hari pertama kerja setelah ott.
sementara itu, pemerintah provinsi bengkulu mengalihkan aktivitasnya ke aula yang berada di sebelah ruang kerja gubernur.
pada hari itu, wakil gubernur bengkulu, rosjonsyah, memimpin rapat tertutup yang dihadiri oleh kepala organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemprov bengkulu.
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
baca juga:perkembangan terbaru ott kpk di bengkulu : pejabat yang terjaring bertambah jadi 8 orang !
dalam kesempatan itu, rosjonsyah menyampaikan pesan penting terkait peran aparatur sipil negara (asn) yang harus mengabdi untuk masyarakat.
rosjonsyah menegaskan pentingnya bagi setiap asn untuk menjadi pribadi yang mengabdi kepada masyarakat, serta patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
menurutnya, peristiwa yang menimpa pemprov bengkulu saat ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh asn di provinsi tersebut.
baca juga: kpk ungkap ott bengkulu terkait pungutan untuk pendanaan pilkada 
baca juga:kpk benarkan lakukan ott di bengkulu : 7 orang diamankan termasuk rohidin mersya ! 
ia menekankan bahwa asn tidak seharusnya hanya bekerja "asal bapak senang" (abs), mengikuti perintah atasan tanpa memperhatikan benar atau salahnya.
wakil gubernur juga menambahkan bahwa asn harus berani menolak perintah atasan yang melanggar aturan, karena jika tidak, hal itu akan berakibat fatal bagi seluruh pihak yang terlibat.
ia mengingatkan bahwa memberikan masukan yang jujur dan objektif kepada pimpinan adalah hal yang sangat penting untuk melindungi baik atasan maupun bawahan, terutama jika ada kesalahan yang terjadi.
"mulai hari ini, saya akan bertanggung jawab penuh pada kalian. kita harus bersama-sama menjaga integritas dan mengutamakan kepentingan rakyat," ujar rosjonsyah dengan tegas.
kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan oleh kpk pada sabtu malam, yang berhasil mengungkap dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu.
berdasarkan informasi yang dihimpun, kpk melakukan ott tersebut terkait dengan pemerasan yang melibatkan pegawai di pemprov bengkulu, yang diduga diminta untuk memberikan dana guna mendukung pendanaan pilkada 2024.
selain gubernur rohidin dan sekda isnan, ajudan gubernur, evrianshah, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
penyidik kpk menyatakan bahwa ketiga tersangka telah melakukan tindakan yang melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 12b dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 kuhp.
mereka disangkakan melakukan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam lingkup pemprov bengkulu.
setelah ott, kpk langsung melakukan penahanan terhadap ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan negara (rutan) cabang kpk.
kelima orang lainnya yang turut diamankan dalam ott tersebut hanya berstatus sebagai saksi, dan akan dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus ini.
penyegelan ruang kerja gubernur dan sekda di bengkulu ini menjadi salah satu langkah kpk untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan akuntabel.
selain itu, tindakan ini juga menjadi sinyal bagi seluruh pejabat dan asn di indonesia agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta menghindari tindakan koruptif yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
kpk sendiri berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk di daerah-daerah, agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi.
dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi, serta memperbaiki citra pemerintahan yang lebih bersih dan melayani masyarakat.
proses penyidikan kpk terhadap kasus ini masih berlangsung, dan masyarakat berharap agar kasus tersebut segera diselesaikan dengan adil.
penegakan hukum yang tegas akan menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi daerah.
selain itu, harapan juga muncul agar langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan untuk menghindari terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
penyegelan ruang kerja oleh kpk ini tentunya menjadi bagian dari upaya untuk menjaga integritas pemerintahan dan memperbaiki sistem birokrasi di provinsi bengkulu.
masyarakat berharap bahwa dengan adanya tindakan tegas dari kpk, dapat tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan