KPK Ungkap Rangkaian Penyetoran Uang kepada Gubernur Rohidin Mersyah : Untuk Mendanai Tim Sukses Pilkada !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Senin , 25 Nov 2024 - 11:49

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024).-Foto : Dokumen Palpos-

7. Ferry Ernest Parera (Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra)

8. Tejo Suroso (Kepala Dinas PUPR)

Mereka langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Setelah proses pemeriksaan, KPK menetapkan tiga tersangka utama, yakni Rohidin Mersyah, Isnan Fajri, dan Evriansyah.

Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 KUHP.

"Pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan menerima gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Ancaman hukumannya cukup berat," tambah Alex.

Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

Pengungkapan ini juga mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang sebelumnya telah berupaya memperbaiki citra setelah kasus-kasus korupsi sebelumnya.

Masyarakat Bengkulu menyuarakan kekecewaannya terhadap praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

Beberapa warga menilai bahwa kasus ini membuktikan lemahnya integritas moral di kalangan birokrasi.

"Seharusnya pejabat itu memberikan contoh yang baik, bukan malah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Uang rakyat dipakai untuk politik, ini benar-benar memalukan," ujar salah satu warga Bengkulu yang enggan disebutkan namanya.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk memeriksa aliran dana dari pihak-pihak terkait lainnya.

"Kami akan memanggil saksi-saksi tambahan untuk memperjelas mekanisme pengumpulan dana dan penggunaannya," kata Alex.

Selain itu, KPK juga akan mengejar aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.

kpk ungkap rangkaian penyetoran uang kepada gubernur rohidin mersyah : untuk mendanai tim sukses pilkada !                               koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengungkapkan bahwa gubernur bengkulu, rohidin mersyah (rm), diduga memanfaatkan uang hasil korupsi untuk mendanai tim suksesnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) bengkulu.
pernyataan ini disampaikan oleh wakil ketua kpk, alexander marwata, dalam konferensi pers di jakarta, senin (25/11).
"kalau dilihat dari bukti-bukti chatting whatsapp yang berhasil diamankan dari hp-nya, tergambar jelas bahwa uang ini untuk tim sukses. tim sukses meminta uang untuk kelompok tertentu, warga tertentu, dan sebagainya," ujar alex.
baca juga:kpk beber modus pemerasan dan gratifikasi dalam ott di bengkulu : 'setoran' terbesar dari kadisdikbud !
baca juga: kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !
menurut kpk, dana tersebut dihimpun melalui pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas, kepala organisasi perangkat daerah (opd), dan kepala biro di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu.
nilai dana yang terkumpul dari praktik pemerasan ini mencapai rp7 miliar.
"dia memberikan instruksi untuk menghimpun dana, termasuk melalui potongan dari tunjangan perbaikan penghasilan pegawai, iuran dari pengusaha, dan berbagai sumber lainnya," jelas alex.
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
baca juga:perkembangan terbaru ott kpk di bengkulu : pejabat yang terjaring bertambah jadi 8 orang !
kasus ini terungkap berkat investigasi mendalam yang dilakukan oleh kpk, yang akhirnya berujung pada operasi tangkap tangan (ott) pada sabtu (23/11) malam.
dalam operasi tersebut, kpk berhasil menangkap delapan orang, termasuk gubernur rohidin.
penyelidikan kpk mengungkapkan bahwa sejumlah kepala dinas menyerahkan uang kepada rohidin untuk memastikan keberlangsungan jabatan mereka.
baca juga: kpk ungkap ott bengkulu terkait pungutan untuk pendanaan pilkada 
baca juga:kpk benarkan lakukan ott di bengkulu : 7 orang diamankan termasuk rohidin mersya ! 
1. syafriandi (kepala dinas kelautan dan perikanan): menyerahkan uang sebesar rp200 juta melalui ajudan gubernur agar posisinya tidak dicopot.
2. tejo suroso (kepala dinas pupr): menyetorkan rp500 juta yang dikumpulkan melalui pemotongan anggaran, seperti alat tulis kantor (atk), surat perintah perjalanan dinas (sppd), hingga tunjangan pegawai.
3. saidirman (kepala dinas pendidikan dan kebudayaan): menyetorkan rp2,9 miliar atas permintaan langsung rohidin.
baca juga:kpk periksa calon gubernur bengkulu : begini reaksi tim kuasa hukum rohidin mersyah ! 
baca juga:operasi kpk di bengkulu : 4 orang pejabat dibawa, ada dugaan ott ?
4. ferry ernest parera (kepala biro pemerintahan dan kesra): mengumpulkan dana sebesar rp1,4 miliar dari berbagai satuan kerja di lingkungan pemprov bengkulu.
dana-dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan kampanye politik, termasuk untuk menarik dukungan warga melalui berbagai kegiatan.
dalam ott yang dilakukan kpk, delapan orang berhasil diamankan, di antaranya:
1. rohidin mersyah (gubernur bengkulu)
2. isnan fajri (sekretaris daerah bengkulu)
3. evriansyah alias anca (ajudan gubernur)
4. saidirman (kepala dinas pendidikan dan kebudayaan)
5. syarifudin (kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi)
6. syafriandi (kepala dinas kelautan dan perikanan)
7. ferry ernest parera (kepala biro pemerintahan dan kesra)
8. tejo suroso (kepala dinas pupr)
mereka langsung diterbangkan ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di gedung merah putih kpk.
setelah proses pemeriksaan, kpk menetapkan tiga tersangka utama, yakni rohidin mersyah, isnan fajri, dan evriansyah.
ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan negara (rutan) cabang kpk.
mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 12b undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 kuhp.
"pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan menerima gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. ancaman hukumannya cukup berat," tambah alex.
kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
pengungkapan ini juga mencoreng nama baik pemerintah provinsi bengkulu, yang sebelumnya telah berupaya memperbaiki citra setelah kasus-kasus korupsi sebelumnya.
masyarakat bengkulu menyuarakan kekecewaannya terhadap praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.
beberapa warga menilai bahwa kasus ini membuktikan lemahnya integritas moral di kalangan birokrasi.
"seharusnya pejabat itu memberikan contoh yang baik, bukan malah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. uang rakyat dipakai untuk politik, ini benar-benar memalukan," ujar salah satu warga bengkulu yang enggan disebutkan namanya.
kpk menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk memeriksa aliran dana dari pihak-pihak terkait lainnya.
"kami akan memanggil saksi-saksi tambahan untuk memperjelas mekanisme pengumpulan dana dan penggunaannya," kata alex.
selain itu, kpk juga akan mengejar aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.
"aset-aset yang didapat dari hasil kejahatan akan kami sita untuk mengembalikan kerugian negara," tutupnya.
kasus ini menjadi pengingat penting bahwa integritas dalam birokrasi adalah kunci keberhasilan pembangunan, dan praktik korupsi harus diberantas hingga ke akarnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan